Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Senin, Juli 04, 2022

Ini Cara Daftar Melalui Link dan Aplikasi  MyPertamina

Ini Cara Daftar Melalui Link dan Aplikasi MyPertamina


HR.ID 
-  Saat ini Pemerintah melalui PT. Pertamina melakukan uji coba penerapan pembelian BBM jenis Pertalite dan solar bagi masyarakat penggunanya. Uji coba ini dimulai 1 Juli 2022. Masyarakat tidak lagi seperti biasanya untuk mendapatkan BBM yang dimaksud.

Untuk tetap dapat melakukan pembelian Pertalite dan Solar, kamu bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi MyPertamina, selain itu pendaftaran juga dapat dilakukan melalui website: https://subsiditepat.mypertamina.id/,

Untuk memiliki akun MyPertamina, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, antara lain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)\, Foto Kendaraan  serta Dokumen Pendukung Lainnya

Untuk mendaftar MyPertamina melalui website resmi, kita perlu membuka link daftar MyPertamina di https://subsiditepat.mypertamina.id/. Berikut langkah lengkapnya:

1. Buka situs https://subsiditepat.mypertamina.id/.

2. Centang kolom informasi memahami persyaratan

3. Klik Daftar Sekarang

4. Ikuti instruksi dan arahan dalam website

5. Menunggu pencocokan data maksimal tujuh hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan

6. Atau mengecek status pendaftaran di website secara berkala

7. Apabila sudah mendapat konfirmasi terdaftar, unduh dan simpan kode QR untuk melakukan transaksi beli pertalite dan solar di SPBU Pertamina.

Cara Daftar dengan Aplikasi MyPertamina

1. Unduh aplikasi MyPertamina dari Google Play Store atau App Store

2. Daftarkan diri Anda  dengan mengisi nama lengkap, nomor telepon dan masukkan PIN berjumlah enam digit

3. Masukkan kode OTP yang diterima melalui SMS. Kode ini digunakan untuk aktivasi akun MyPertamina

4. Jika sudah berhasil, lakukan login dengan memasukkan nomor telepon dan PIN yang Anda buat sebelumnya/

5. Aktifkan akun LinkAja untuk melakukan pembayaran beli pertalite dan solar secara cashless (non tunai).

Pada tahap pendaftaran ini, pihak Pertamina fokus melakukan pencocokan data antara kendaraan didaftarkan dengan dokumen. Jika statusnya terdaftar, kita akan menerima kode unik QR yang dikirim melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

Kode QR bisa dicetak dan dibawa ke SPBU untuk memudahkan transaksi, sehingga pengguna tak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU untuk membeli Pertalite atau Solar.

Red: (MHRD)

Sabtu, Juli 02, 2022

Mulai Agustus 2022 Jenis Kendaraan Ini Tidak Boleh Beli Pertalite

Mulai Agustus 2022 Jenis Kendaraan Ini Tidak Boleh Beli Pertalite


Jakarta, HR.ID - PT Pertamina Indonesia menetapkan beberapa jenis kendaraan mobil dan sepeda motor tidak diperbolehkan untuk membeli bahan bakar Pertalite. Kebijakan ini akan mulai diterapkan mulai bulan Agustus 2022.

Menanggapi hal ini, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebutkan bahwa untuk sementara ini, mobil yang dilarang beli Pertalite merupakan kendaraan di atas 2.000 cc, sementara untuk kendaraan sepeda motor yang dilarang beli Pertalite adalah sepeda motor di atas 250 cc.

Saleh menilai, ujicoba ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembatasan pembelian Pertalite saat aturan resmi berlaku.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menargetkan aturan pembelian Pertalite ini dapat mulai diterapkan pada Agustus mendatang.

“Dimulai Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Kamis  lalu (23/6/22).

Erika mengatakan, saat ini revisi ketentuan tersebut masih dalam tahap berproses. Ia juga menyebutkan bahwa hal itu bukanlah kewenangan Pertamina, melainkan Presiden. Erika melanjutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan poin-poin usulan untuk merevisi Perpres kepada Presiden Joko Widodo, dan BPH Migas masih menanti undangan untuk pembahasan lebih lanjut.

Erika menjelaskan bahwa salah satu poin yang bakal dibahas dalam pembahasan tersebut yakni dampak khususnya terhadap aspek sosial yang ditimbulkan kebijakan baru tersebut.

Di sisi lain, Erika memastikan pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah hal mengenai aturan baru mengenai konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yakni berupa aturan turunan berupa  peraturan BPH Migas sebagai aturan pelaksanaan dan SK yang memuat ketentuan pengendalian volume BBM subsidi.

Sementara itu, mulai 1 Juli 2022 untuk saat ini,  PT Pertamina kini telah meluncurkan aplikasi My pertamina dalam ujicoba program pengaturan distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar. Pertamina juga membuka pendaftaran ke link untuk memperifikasi kendaraan bersangkutan layak apa tidaknya mendapatkan  jenis pertalite dan solar.

Baca:  Ini cara Daftar My Pertamina

Red: HR

Selasa, Juni 07, 2022

Sudah Lima Tahun Jermbatan di Nagan Raya Rusak Tapi Hingga Kini Belum Dibenahi

Sudah Lima Tahun Jermbatan di Nagan Raya Rusak Tapi Hingga Kini Belum Dibenahi


Nangan Raya, HR.ID
- Sudah Lima Tahun pemerintah Aceh belum juga megerjakan perbaikan jembatan yang ambruk di Nagan Raya, padahal masyarakat Gampong Cot Rambung Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya sangat mengharapkan tentang pembangunan yang jembatan berlokasi didusun Lueng boh maplam yang sudah lama ambruk. 

"Pernah terjadi Kecelakaan sampai terjadi tidak waras akibat terjatuh saat melewati jembatan yang ambruk," sebut HS (7/6./2022 Pada Media Hrapan Rakyat pagi waktu setempat.

Menurut pengakuan.Hs jika jembatan yang rusak tidak cepat dibangun besar kemungkinan hubungan kedusun Lueng bob Mamplan akan menempuih waktu yang cukup lama dan ini akan merugikan akibat tidak lancarnya perekonomian..

Sementara dari pantauan wartawan menemukan beton jembatan yang sudah ber lemut jika tidak cepat ditangani oleh pihak tertentu akan menyebab pandangan kurang mulus bisa jadi beton tua.


Red: (MJ/Ros)**.

Selasa, Februari 22, 2022

Ini Ada Apa ? Alfamart Berikan Penghargaan Polres Metro Jakarta Barat

Ini Ada Apa ? Alfamart Berikan Penghargaan Polres Metro Jakarta Barat

 

Jakarta, HR.ID - Alfamart memberikan penghargaan kepada Polres Metro Jakarta Barat atas kerjasama dan pengungkapan berbagai kasus yang berhasil diungkap di beberapa wilayah di Jakarta Barat, Selasa (22/2/2022).

Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus di bulan April, Juni dan September 2021, yang terjadi di toko Alfamart Daan Mogot, Alfamart Semanan dan Alfamart Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pemberian piagam penghargaan dan plakat tersebut di laksanakan di loby lantai 2 Polres Metro Jakarta Barat yang diterima langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo dan didampingi Wakasat Reskrim Kompol Niko Purba, Kanit Krimum Akp Avrilendy, Kasubnit Jatanras Ipda M Rizky Ali Akbar dan anggota.

Loss Prevention Specialis Alfamart Bapak Sugiyo Pranoto mengatakan, kehadirannya ini sebagai bentuk untuk menjalin kerjasama yang baik dari Alfamart kepada Polres Metro Jakarta Barat.

"Selain itu pihaknya juga memberikan penghargaan atas berbagai kasus yang terjadi di beberapa toko Alfamart di Jakarta Barat selama tahun 2021," tutur Sugiyo Pranoto di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (22/2/2022).

Kami menyampaikan amanat dari pimpinan kami, Bapak Direktur Alfamart Bapak Solichin, dimana kami mengucapkan terima kasih atas pengungkapan berbagai kasus yang terjadi.

Menurutnya dengan adanya kejadian tersebut sangat mempengaruhi dari pihak manajemen Alfamart.

"Oleh sebab itu dengan piagam dan plakat ini sebagai bentuk apresiasi dari kami," kata Loss Prevention Specialis Alfamart, Sugiyo Pranoto.

Sugiyo Pranoto melanjutkannya, pihaknya juga telah melengkapi dengan CCTV di setiap toko Alfamart.

Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir adanya aksi kejahatan dan mempermudah pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti di lapangan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengungkapkan bangga kepada jajarannya dalam hal ini satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kasat Reskrim Akbp Joko Dwi Harsono dan anggota telah tanggap dan cepat merespon segala tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

"Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi anggota yang lain dalam menciptakan keamanan bagi masyarakat," kata Kombes Pol Ady Wibowo. 


Red: (Imam Sudrajat)

 

Rabu, Desember 22, 2021

Kabar Gembira, Biaya Transfer Antar Bank Turun, Ini Daftar Banknya

Kabar Gembira, Biaya Transfer Antar Bank Turun, Ini Daftar Banknya


HR.ID
- Biaya Transfer antar bank kini kembali ke Rp. 2.500 setelah sebelumnya naik hingga 6.500.  Biaya transfer antar bank yang resmi ditunjuk turun menjadi Rp 2.500 per transaksi.

Kebijakan ini mulai deberlakukan pada Selasa (21/12/2021) seiring telah beroperasinya sistem pembayaran ritel Bank Indonesia Fast Payment atau BI-Fast. yang beroperasi setiap hari selama 24 jam dengan batas maksimal transaksi Rp 250 juta

Ada 22 bank untuk tahap awal dan untuk tahap selanjutnya menurut rencana akan diterapkan lagi ke beberapa Bank pada minggu keempat bulan Januari 2022.

“Pada hari ini kita bersama melakukan peluncuran Bank Indonesia Fast Payment, atau BI-Fast. Selamat datang, selamat datang dalam peradaban baru,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran BI Fast, pada Selasa (21/12/2021).

Jika sebelumnya transfer antarbank Rp 6.500 kini turun jadi Rp 2.500, menurut Perry dengan dioperasikannya BI Fast maka tarif transfer antar bank yang dikenakan BI kepada bank mengalami penurunan. Tarif BI FAST dari Penyelenggara yaitu BI ke peserta (perbankan) ditetapkan sebesar Rp 19 per transaksi.  Sistem ini ditujukan untuk memfasilitasi transaksi kecil alias ritel.

Dijelaskan bahwa setiap Bank diizinkan mengenakan tarif kepada nasabah maksimal sebesar Rp 2.500 per transaksi, dan itu lebih rendah dibanding melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang nilainya Rp 6.500 per transaksi.

Dijelaskan alasan tarif sebesar itu dipilih bank sentral selain mempercepat adaptasi ekonomi keuangan digital, yang lebih penting nilainya dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat, dan pada saat bersamaan tetap memperhatikan keberlangsungan industri sistem pembayaran.

Ini 22  bank yang siap menerapkan BI-Fast untuk tahap pertama.

Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank DBS Indonesia

Bank Permata

Bank Mandiri

Bank Danamon Indonesia

Bank HSBC Indonesia

Bank CIMB Niaga

Bank Central Asia

Bank UOB Indonesia

Bank Mega

Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Syariah Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank OCBC NISP

Bank Sinarmas

Bank Citibank Indonesia

Bank BCA Syariah

Bank BTN Syariah

Bank Permata syariah

Bank Clim Niaga Syariah

Bank Danamon Syariah

Bank Woori Saudara


Daftar 22 Calon Peserta BI FAST tahap kedua antara lain:

Bank Sahabat Sampoern

Bank Harda International

Bank Maspion

Bank KEB Hana Indonesia

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga

Bank Ina Perdana

Bank Mandiri Taspen

Bank Nationalnobu

Bank Jatim UUS

Bank Mestika Dharma

Bank Jatim

Bank Multiarta Sentosa

Bank Ganesha

Bank OCBC NISP UUS

Bank Digital BCA

Bank Sinarmas UUS

Bank Jateng UUS

Standard Chartered Bank

Bank Jateng

BPD Bali

Bank Papua

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

 

Red: (MHR)

Kamis, November 11, 2021

   Harga sawit Meningkat, Pembeli Makin Marak di Aceh Barat

Harga sawit Meningkat, Pembeli Makin Marak di Aceh Barat

HR.ID - ACEH BARAT . Harga TBS sawit sejak satu minggu terakhir ini dikategorikan sudah meningkat dikabupaten Aceh Barat yang mencapai 50%. Kini harga mencapai Rp. 2.500 per kg  padahal sebelumnya hanya Rp.1.250 per kg.

Kenaikan harga sawit tersebut memiicu maraknya sejumlah kebun sawit yang hampir tiap hari terlihat munculnya para pencari sawit keliling dengan becak mesin datang kekebun lokal seperti dikecamatan sama Tiga Aceh Barat,  datang minta beli sawit pada pemilik kebun lokal, mereka petik sendiri oleh pembeli dengan harga potong ongkos petik harga Rp.2.000 per kg.

Demikian laporan Adi saputra hari kamis ( 11/11/2021 pada Media Harapan Rakyat di ujongnga waktu setempat.

Dari penyampaian kontributor HR.ID juga menjelaskan jika kenaikan kelapa sawit tersebut memperlihatkan bagaimana banyaknya truk pengangkut sawit tiap hari meluncur angkutan sawit  ke PT. KTS pada sikabu, Kaway XV1.  Mereka menampungnya dengan harga yang telah ditentukan.

Sebelumya memang diketahui bahwa dalam upaya menanam sawit Masyarakat dibeberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat telah membuka Lahan perkebunan untuk tanaman kelapa sawit dengan tujuan demi menuju masa depan agar tercipta Makmur dan lancar.

Red: ( MJ/Ros).

Senin, November 08, 2021

Budidaya Ikan Tahap Tiga di Gampong Ladang, Aceh Barat Berhasil Dipanen.

Budidaya Ikan Tahap Tiga di Gampong Ladang, Aceh Barat Berhasil Dipanen.


HR.ID
- Aceh Barat. Masyarakat Gampong Ladang Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ,mendapat bantuan kolam ikan yang dibangun beton , ber ukuran 3x4 meter ,atas anggaran Gampong Tahun 2020,_dibudiyakan jenis ikan Sangkuriang tahap pertama dan kedua telah dipanen 2020 sementara tahap ke tiga Tahun 2021 dikatakan ,dibulan November 2021 telah berhasil dipanen kan.

Keuchik PJS Gampong Ladang Usman Fauzi hari Minggu(7/11/2021 dini pagi pada Harapan Rakyat mengatakan bantuan kolam ikan di Gampong Ladang yang diberikan sejumlah 28 Rumah di Gampong Ladang , untuk tahap ketiga budidaya ikan diTahun 2021 ada beberapa kolam yang belum.mendapat bibit ikan ,hal tersebut dikatakan belum.datang dari pihak yang memberikan bibit ikan ,,

Menurut Pengakuannya jika tidak masuk lagi bibit masyarakat akan beli sendiri bibit ikan beberapa yang mampu , tuturnya singkat.

Dari pantuan HR id sejumlah kolam ikan di Gampong Ladang tetap dijaga kebersihannya dalam menujang sumber ekonomi demi tercipta yang bersih dab lancar.

 Red: (MJ).

Minggu, Agustus 29, 2021

Padi di Areal Persawahan Meunumbok Buahnya Menguning sedang Menetas

Padi di Areal Persawahan Meunumbok Buahnya Menguning sedang Menetas


Aceh Barat. HR.ID
- Padi di Areal persawahan Meunumbok Kecamatan sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, kini buahnya sedang menetas secara terus menerus di Areal sawah Cot Meunumbok.

Adnan, salah seorang petani mengatakan kepada koreponden HR.ID pada Minggu ( 29/8/2021 nahwa musim tanam padi di persawahan Meunumbok dilakukan secara serentak , begitu juga saat panen nanti secara serentak yang saat ini padinya sedang menetas buahnya, tapi lanjut Adnan, saat ini dirinya dan para petani lainnya juga merasa kuatir terhadapa adanya gangguan hama berupa burung pipit.

“Kami harus datang tiap hari kesawah membrantasnya dengan macam cara,” ungkapnya.

Disela persimpangan jalan persawahan, ditanya terkait tentang pemberian pupuk paska pertumbuhan, menurut Adnan tiap musim tanam diareal persawahan Meunumbok diberikan pupuk tidak begitu banyak dilihat kondisi tanah sawah itu

Sementara itu, Kadis pertanian Kabupaten Aceh Barat Naswil mengatakan jika ada bantuan Hand traktor tiap Ketua Kelompok tani 12 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat  untuk pengadaan tahun 2020 yang lalu dan itu sudah diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Selain itu, kini ada juga bantuan berupa Pompa air dengan pengadaan tahun yang sama. Ada dua merek yaitu merek Kobota dan merek Yanmar.  Para petani yang membutuhkan sudah diambil untuk dimafaatkan menaikan air kesawah jika saat musim kemarau .

Selain itu, Naswil juga mengungkapkan jika pemberian bibit padi kepada petani direalisasikan pula. Bantuannya ini melalui BPP ditiap kecamatan, namun ia tak menampik jika ada para petani yang membeli sendiri dan memilih bibit padi yang cocok dengan keadaan tanah sawah mereka. 

“Ini dilakukan semuanya agar dapat menanam padi secara serempak sesuai jadwal tiap musim tanam.” tutupnya .


Red: (Muhibbul Jamil).

Jumat, Juni 25, 2021

Areal Persawahan Blang Seumasang Gampong Ladang, Aceh Barat Sedang Dilakukan Tanam.Padi Serentak

Areal Persawahan Blang Seumasang Gampong Ladang, Aceh Barat Sedang Dilakukan Tanam.Padi Serentak

HR.ID -  Areal persawahan Blang seumasang Gampong Ladang Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, kini sedang dilakukan tanam.padi secara serentak pada areal persawahan yang dimiliki oleh para petani blang seumasang.Gampong Ladang

Basyah salah seorang petani yang dimintai tanggapannya media HR.ID pada hari Jum,at (25/6/2021 mengatakan bahwa musim tanam padi kali ditahun 2021 ini dengan sebutan tanam ruang dua kali dalam setahun akan dilakukan secara bersama-sama.

“Kami akan menanam secara serempak agar cepat selesai,”kata Basyah,

Dari pantauan HR.ID serta penjelasan petani memang tampak terlihat kegiatan penanman yang sedang akan dilaksanakan.

“Areal persawahan blang seumasang kini sedang dimulai penanam an karena dikatakan sudah mencukupi air dalam sawah,”sebut dia.

Ditanya tentang Bibit padi, Basyah menyampaikan jika di areal persawahan Blang seumasang tiap musim tanam kebanyakan ditanami bibit padi jenis imfari, mitik, manfan, montok putih dan ceirang.

“Harapannya untuk meningkatkan hasil panen,” tutup dia.

 

Red: ( Muhibbul Jamil).

Rabu, Juni 23, 2021

Kepala Jembatan Hubungan Lhok Bubon Rusak parah

Kepala Jembatan Hubungan Lhok Bubon Rusak parah


HR.ID
-  Kepala Jembatan Hubungan Lhok Bubon Kecamatan sama tiga Kabupaten Aceh Barat. Kini tampak masih rusak, hingga para yang melintas harus relek berhati hati agar tidak terjatuh kemuara Laut.

Beberapa masyarakat yang dintai keterangannya tak bisa memberikan penjelasan tentang kerusakan jembatan. Warga mengelak dengan hanya harus dikonfirmasi kepihak terkait.

Dari pantauan Harapan Rakyat siang tadi (23/6/21) memang menemukan Kepala jembatan hubungan Lhok Bubon yang ambruk telah rusak parah.  Siapapun yang melintas merasa sangat was was apalagi jika dimalam.hari.

Dari hal tersebut sepantasnya dan sangat perlu pihak dinas terkait untuk segera meninjau dan memantau secara Langsung kerusakan kepala Dijalan lintas Lhok bubon.  Apalagi dengan kerusakan ini akan berdampak pasda system roda transportasi bagi pengguna lintas tersebut. Ini ada harapan jika cepat teratasi, roda perekonomian masyarakat bisa kembali lancer seperti sediakala.

 

Red: ( MJ)

Selasa, Juni 22, 2021

Tokoh Muda Aceh Jaya Dorong Pemerintah Segera Perbaikan Jalan Destinasi CRU Pucok Masen

Tokoh Muda Aceh Jaya Dorong Pemerintah Segera Perbaikan Jalan Destinasi CRU Pucok Masen


HR.ID - Kalangan Tokoh Muda Kabupaten Aceh Jaua mendorong pemerintah agar segera memperbaiki setiap jalan yang mengalami kerusakan dengan skala prioritas Kabupaten.Sebagaimana disampaikannya Samsuarni, SE, Seorang Tokoh Muda Aceh Jaya yang peduli lingkungan masyarakat bawah itu.

Menurutnya, infrastruktur jalan maupun jembatan akses penting bagi masyarakat untuk kelancaran dalam berbagai aktivitas, seperti salah satunya di bidang pertumbuhan perekonomian di masyarakat pedalaman.

"Kita pantau dibeberapa lokasi sejumlah jalan yang mengalami banyak kerusakan bisa diperbaiki dengan skala prioritas atau melihat mana yang memang benar-benar rusak parah, sebagaimana protes yang pernah dikeluarkan anggota DPRK sebelumnya," kata Tokoh Muda Daerah Itu, Selasa (22/06/2021).

Sebagaimana diketahui dibeberapa titik lokasi di Aceh Jaya banyak Akses masyarakat terkendala seperti di Gunung Panteu Kemukiman Pante Purba Kecamatan Sampoenit, Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya.

"Kami rasa pemerintah dapat menempatkan program nya sesuai kebutuhan rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah, sejauh ini kita liat program pemerintah banyak terbengkalai tak sampai tujuan realisasi Anggaran," ungkapnya dalam bincang-bincang dengan awak media.

Peningkatan infrastruktur akses jalan digunong panteu itu pernah dilakukan masa pertama awal pelantikan bupati T.Irfan TB  memang sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa ruas jalan yang rusak membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Menjaga seputar lingkungan kita dari dini sangatlah penting sebelum memakan korban jiwa yang bisa memicu masalah yang fatal dikehidupan masyarakat yang akan datang.

"Peningkatan infrastruktur juga salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika infrastruktur mantap, maka perputaran perekonomian akan berjalan cepat, kehidupan kondusif bagi masyarakat sangat perlu diperhatikan" tukasnya.

Dirinya juga mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Aceh Jaya dalam melihat Program yang di usulkan ke Pimpinan Daerah dengan adanya kondisi tersebut menggambarkan buruk kinerja Dinas itu dalam menyusun RKPD setiap tahun anggaran.

“saya juga heran sama instansi - instansi pemerintah itu, yang membidangi tupoksinya apa yang mereka lakukan? Kriteria Perencanaan yang bagaimana mereka usulkan kepejabat pengesahan anggaran yang di prioritaskan, ada Keanehan kita liat dalam realisasi Anggaran dan Proyek pemerintah ini," tutupnya,


(Muhibbul ).

Jumat, Januari 08, 2021

Tanaman Padi System Tabela di Sama Tiga, Aceh Barat Sangat Subur

Tanaman Padi System Tabela di Sama Tiga, Aceh Barat Sangat Subur

HR. ID - Padi sistem Tabur bibit Langsung (TABELA) di moncrang Gampong Reusak, Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, kini sudah mulai menetas biji dan tampak kesuburan menghiasi pemandangan yang cukup indah disepanjang persawahan..

T. Anwar salah seorang warga setempat, yang membuka kantin disekolah SMP 2 Negeri Reusak, Kecamatan sama Tiga. Ia mengaku kalau dirinya juga ada menanam padi sistem.Tanam bibit langsung  (TABELA).

Namun sedikit ada kendala bagi usaha \nya itu.  Dia mengatakan bahwa sekarang harus mengawasi burung pipit dengan membuat dan menarik jaring nilon diseluruh areal persawahan.

“Dengan menarik jarring diatas tanaman padi diharapkan agar burung pipit tidak turun ganggu padi,” kata dia, kamis (7/12/21).

Menurut pengakuan T.Anwar tanam.padi sistem Tabila lebih cepat selesai dikerjakan ketimbang tanam.biasa yang harus menunggu cabut bibit dipersemaian. Sementara untuk pemberian pupuk.kata Anwar itu disesuaikan dengan keadaan tanah sawah.  Kalau tanah sawahnya subur pupuknya harus disesuaikan, demikian juga seballiknya agar harapan dapat meningkatkan hasil panen.

Sebagaimana di ketahui, seperti yang dituliskan dalam penelitian Chairunas, Adli Yusuf dan kawan-kawan bahwa keberhasilan program intensifikasi padi propinsi Aceh yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata produksi nasional per satuan luas dari 3,50 ton GKP/ha pada tahun 1983 menjadi 4,61 ton

GKP/ha pada tahun 1994. Di Daerah Istimewa Aceh rata-rata meningkat dari 3,83 ton. GKP/ha pada tahun 1990 menjadi 4,11 ton GKP/ha pada tahun 1994. Di masa datang

Peningkatan produksi akan semakin sulit oleh konversi lahan subur menjadi lahan nonpertanian (industri, jalan dan perumahan). Oleh karena itu, teknologi yang akan diterapkan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil, tetapi juga menekankan efisiensi

Penggunaan sarana produksi agar petani mendapat nilai tambah yang lebih besar. Penanaman padi dengan sistem tanam pindah (Tapin), kecendrungan penggunaan pupuk secara berlebihan dan kegiatan usahatani yang dilakukan dengan padat tenaga, sudah tidak sesuai dengan situasi pasar global yang menuntut efisiensi dalam segala bidang.


Red: ( Muhibbul Jamil).

Rabu, November 25, 2020

Perusahaan di Makassar Diduga Menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) Tanpa Batasan Pekerjaan

Perusahaan di Makassar Diduga Menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) Tanpa Batasan Pekerjaan

HR.ID - Kontrak (Outsourcing) sejak reformasi tahun 1998, tenaga kerja yang dijadikan tenaga Auatcorcing atau tenaga konrak banyak dimanfaatkan oleh perusahaan swasta ataupun pemerintah.  Bagaimana tidak, dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Disamping itu, fakta lapangan, hingga kini Praktik Pekerjaan yang bersifat terus-menerus pun menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) masih terus terjadi., padahal pekerjaan itu adalah bersifat jangka panjang dan itu tidak dianjurkan dikerjakan oleh tenaga Kontrak.

Ketua DPD KGS LAI Sulsel, Muh. Bahar Razak dalam penyampaiannya kepada HR.ID (24/11/20) di Makassar, mengungkapkan dalam segi ketenagakerjaan khususnya autsorcing, pihaknya telah melakukan Identifikasi pada beberapa perusahaan yang berada di Kawasan Industri Makassar dan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Kata Bahar, persolan yang masih sering terjadi antara perusahaan dan tenaga kontrak yakni tak adanya pembatasan pekerjaan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kontrak. Kedua belah pihak mestinya bagaimana menciptakan suatu hubungan antara Pekerja dengan Perusahaan saling membutuhkan dan tetap mengacu pada pembatasan  jenis pekerjaan.

“ Yang dapat dilakukan oleh karyawan Kontrak, yaitu pekerjaan yang bisa ditebak (Predictiable) Penyelesaiannya, Pekerjaan Musiman dan Pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan Utama Perusahaan pemberi kerja,” ucapnya.

Sebuah Fakta Lapangan, kata dia, sampai detik ini Praktik Pekerjaan yang bersifat terus-menerus pun menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) terus terjadi. inilah yang perlu ditertibkan.

Selain itu, menurut bahar, Kondisi perekonomian global saat ini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah harusnya terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah serta meningkatkan kinerja investasi. Disisii lain, kemudahan membuka lapangan kerja atau mendirikan suatu lapangan usaha bagi pencari kerja masih terkendalan dengan faktor modal dan mungkin juga pengetahuan yang dimiliki. 

Jika diuraikan secara detail, lanjut bahar, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, penyelesaian kepailitan.

Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat yang dapat dikatakan justru memburuk, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. 

“ Ini perlu ada upaya dalam mewujudkan Keinginan luhur Pemerintah dalam mencapai cita-cita harmonisasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Dengan demikian Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis,”pungkas Bahar`


Red (Mamat,S)

Rabu, Oktober 21, 2020

Mengadu ke LSM, Rekening Pribadi Diblokir Padahal Perusahaan (Perseroan) yang Menunggak Pajak

Mengadu ke LSM, Rekening Pribadi Diblokir Padahal Perusahaan (Perseroan) yang Menunggak Pajak

HR.ID - Baru-baru ini terdapat pengaduan dari beberapa Pengusaha yang mengeluhkan tentang pemblokiran Rekening Pribadi milik Pemegang saham disalah satu perusahaan ternama, yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan atas perintah Fiskus (Pejabat Pajak), yang nota bene lebih besar Jumlah Uang Nasabah yang di blokir, dibanding Kewajiban Pajak Perseroan yang harus dibayar ke Negara, sedangkan yang di Blokir  Justru An. rekening Pribadi.

Hal ini disampaikan Muh. Bahar Razak (Ketua DPD KGS LAI SULSEL), Minggu, 18 Oktober 2020 atas pengaduan yang diterimanya.  Ia menegaskan jika Pengadu berharap adanya kebijakan Prioritas dari pihak Fiskus terhadap Pemblokiran rekening Pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rekening Perseroan, karena dengan terblokirnya rekening dimaksud, sangat mengganggu aktifitas Usahanya,  utamanya arus kas yang dapat berdampak sistematik (amburadul).

“Kami menyadari secara penuh, bahwa Lembaga kami selain menerima Pengaduan maupun keluhan Masyarakat, kami pula berkewajiban  untuk melindungi hak-hak Negara, sebagaimana Kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh sebuah Badan atau Perseroan yang bersifat memaksa, dan tentunya dalam pelaksanaan meraih hak-hak tersebut, harus pula berdasarkan Peraturan Perundang Undangan, utamanya Pelaksana aturan,” ungkap Bahar

Dijelaskan, Bahar, kaitan antara Perpajakan dengan Perseroan terbatas (badan dengan Pengusaha) sangat erat hubungannya, utamanya yang berhubungan dengan Pajak-pajak Perseroan atau yang disebut dalam Ketentuan umum Perpajakan (KUP) adalah ‘Badan’ sedangkan dalam UU Perseroan disebut ‘Perseroan’, sedangkan objeknya adalah Pendapatan Perseroan atau badan dimaksud, diluar dari Pendapatan individu Pengusahanya (subjeknya).

Namun karena dengan adanya ketentuan Perseroan pada Pasal 3 ayat (1) undang-undang perseroan  nomor 40 tahun 2007  tentang  perseroan terbatas ‘Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki’, maka dengan sendirinya, tanggungjawab secara otomatis berada pada Perseroan dimaksud, bukan pada Individu

“Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ‘ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya’,” katanya lagi.

Dengan begitu kata Bahar.  atas Pemahaman, Baik terhadap Orang Pribadi maupun badan yang menjalankan Usaha yang otomatis adalah Pengusaha, sedangkan pengusaha (Manusia) nya adalah subjek, dan hal itu ditegaskan pada UU KUP,  Pasal 1 poin 4, ‘Pengusaha adalah orang Pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau Pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean’.

Untuk memperjelas poin 4 diatas, kata Bahar, UU KUP mempertegas pula tentang yang dimaksud Pengusaha, adalah Subjek (manusia nya) yang menggerakkan usaha dimaksud, oleh karenanya dibangunlah ketentuan ‘PENGUSAHA KENA PAJAK’.

“PKP ini tidak berarti dapat dihukum jika diantara Subjeknya yang berada dalam suatu badan dan melakukan perbuatan terkait perpajakan, karena perbuatan manusia dalam suatu badan,  Tidak dapat dihukum atas hak-hak pribadinya yang nyata-nyata telah dipisahkan sejak pembentukan suatu badan  sebagaimana ketentuan Perseroan Terbatas (vide UU 40/2007)”, Tutup Bahar.

Seperti diketahui, pemblokiran rekening atas permintaan kantor pajak bukanlah hal yang baru. Direktorat Jenderal Pajak sudah bisa melakukan pemblokiran seperti ini sejak 1997 silam. Petugas pajak memiliki kewenangan untuk meminta bank memblokir rekening nasabahnya. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Perubahan tahun 2000 tentang Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa. Dalam aturan itu, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan sudah berkekuatan hukum tetap. Penagihan aktif itu meliputi penyitaan dan pelelangan harta penanggung pajak, pencegahan penanggung pajak, dan penyanderaan (gijzeling). Termasuk dalam penyitaan harta wajib pajak itu adalah memblokir rekening wajib pajak di bank, jadi kantor pajak bisa meminta bank untuk memblokir rekening wajib pajak yang menunggak pajak.

Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sebelum pemblokiran rekening ada beberapa tahapan yang dilakukan pertama; pendekatan pribadi yang diberi waktu satu bulan untuk pelunasan pajak, kedua; memberikan surat teguran dengan mencantumkan jumlah tunggakan dan diberi waktu 14 hari kerja, ketiga; dengan menerbitkan surat paksa dengan tenggang waktu 21 hari sejak jatu tempo, keempat; diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) termasuk pemblokiran Rekening Nasabah penunggak pajak.


Red: (Mamat.S)

Senin, Agustus 10, 2020

BASTB Bukan Bukti Pemindahtanganan BMN Terkait Sengketa Excavator di Kab. Pasangkayu, Sulbar

BASTB Bukan Bukti Pemindahtanganan BMN Terkait Sengketa Excavator di Kab. Pasangkayu, Sulbar


HR.IDSengketa Excavator Barang Milik Negara (BMN) di Kab. Pasang Kayu, Sulbar melibatkan mantan Kadis Perkanan dan Kelautan bersama Pemda yang sempat viral di media online, kini mendapat tanggapan serius dari Praktisi HAN Bung Suwardy Baharu.


Menurut Bung Wardy, dari beberapa artikel yang ada, ternyata Bantuan Excavator dari Presiden semestinya tidak menjadi persoalan hukum, Namun jika terdapat penyalahgunaan Barang Milik Negara seperti dimanfaatkan selain dari Nelayan atau kelompok Nelayan itu baru dapat diproses secara hukum.

“Nyata, sesuai Video yang diunggah beberapa waktu yang lalu atas tujuan bantuan Excavator hanya diperuntukkan kepada Nelayan dan kelompok Nelayan, bukan digunakan untuk membangun kantor Pemerintah, apalagi untuk mengerjakan empang para pejabat pusat maupun pejabat daerah. Kemudian dari beberapa bukti yang beredar, ternyata ada dugaan 4 anggota muspida yang juga ikut menikmati BMN bantuan Presiden tersebu,” ungkap Wardy kepada HR.ID di Makassar, Senin (10/8/20) 

Lanjut Wardy, Bupati Pasangkayu dalam memutuskan yang sekaligus  menetapkan BMN  melalui surat keputusan sewa Excavator itu hanya Dasar administrasi sebagai barang yang diserahkan  dan ada penerimanya, kemudian bukan dasar hukum seperti yang disebutkan pada  Pasal 4 Berita Acara Serah terima barang (BASTB), sedangkan syah atau tidaknya BASTB tersebut, harus didampingi dengan Berita Acara Pemindahtanganan dari Kementeriaan Kelautan dan Perikanan yang harusnya telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum. Namun Jika tanpa persetujuan Menteri Keuangan, maka yang bertanggung jawab atas penyerahan BMN tersebut adalah Dirjen KKP dan bukan bupati apalagi hanya kepala dinas KP Pasangkayu.

Urai bung wardy pula, dari 2 kriteria yang dibahas atas penyerahan Excavator tersebut, pertama menurut Dirjen KKP sesuai Juklak adalah Pinjam pakai, namun secara juknis justru dipersewakan melalui Kepbup, disini kesalahan yang harus disadari oleh semua Muspida pasangkayu. Padahal pemanfaatan  jika untuk pinjam pakai, itu hanya untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan tidak boleh dipersewakan kepada pihak lain selain kegiatan Pemerintahan.

Suwardy Baharu
Kemudian yang kedua lanjut Wardy, jika Pemindatanganan barang milik Negara benar adanya telah diserahkan kepada Daerah pasangkayu dengan berdasar Administrasi BASTB pasal 4,  tentunya telah memiliki Persetujuan dari menteri Keuangan Selaku pengelola barang,  berikut KKP selaku Pengguna Barang (yang menyerahkan Excavator kepada DKP sesuai BASTB) , maka otomatis yang memiliki kewenangan Pengelolaan atas Excavator tersebut adalah Kepala dinas kelautan dan Perikanan (DKP).

“Karena barang tersebut diserahkan kepada kepala Dinas yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah daerah kabupaten pasangkayu dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah. Sedangkan bupati cukup mengetahui saja,” tutup Tutup Wardy.

Red: (Mamat.S)

Kamis, Juli 23, 2020

Polsek Cengkareng Manfaatkan Lahan Kosong di Perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat Untuk Bertani

Polsek Cengkareng Manfaatkan Lahan Kosong di Perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat Untuk Bertani


HR.ID
- Dalam rangka menjaga ketahanan pangan ditengah pandemi wabah Virus covid 19, Polsek Cengkareng, Jakarta Barat melakukan pemanfaatan lahan kosong di wilayah perumahan Taman Semanan Indah, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Rabu (22/07/20).

Kapolsek Cengkareng, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri didampingi Wakapolsek AKP Agung Hartadi memberikan bibit sayuran dan bibit ikan Lele untuk pemanfaatan lahan kosong tersebut sebagai upaya untuk ketahanan pangan khususnya diwilayah Kelurahan Duri Kosambi.
"Sebelumnya lahan itu kosong, lalu kita minta sama pengembang agar bisa dimanfaatkan untuk penanaman sayuran agar bisa menjaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Duri Kosambi," ucap Kompol Khoiri.

Ia juga menyampaikan, program ketahanan pangan pemerintah dan pihak Developer mendukung sepenuhnya lahan tersebut sebelum dipergunakan.

"Kita mendukung sepenuhnya program-program pemerintah terkait ketahanan pangan dalam rangka Wabah COVID 19," kata Kompol Khoiri.

Ditempat yang sama, Kanit Binmas Polsek Cengkareng Iptu Wiyanto menambahkan, ini adalah upaya Bhabinkamtibnas Duri Kosambi yang mana bisa mengajak warga binaanya untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi hijau untuk pertanian sayuran dan ternak Lele.

"Tentunya, hasilnya nanti akan bermanfaat untuk warga yang kurang mampu," pungkasnya.

(Shendy/Imam)

Rabu, Juli 08, 2020

Kapolres Kukar  Tinjau Kampung Tangguh Nusantara di Desa Loa Janan Ulu

Kapolres Kukar Tinjau Kampung Tangguh Nusantara di Desa Loa Janan Ulu



HR.ID - Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Andrias Susanto Nugroho didampingin Wakapolres Kukar dan Kasat Binmas Polres Kukar, melaksanakan peninjauan Kampung Tangguh Nusantara di Desa Loa Janan Ulu. Senin (06/07/2020),

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Kukar meninjau kesiapan Desa Loa Janan Ulu dalam mendukung program pemerintah yakni Kampung Tangguh Nusantara.

Kapolres Kukar AKBP Andrias Susanto Nugroho saat berada di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, AKBP Andrias menuturkan bahwa salah satu bukti apresiasi dari masyarakat terkait keberadaan Kampung Tangguh Nusantara adalah respon masyarakat yang secara mandiri di setiap lingkungannya yang bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19.

Menurut AKBP Andrias dalam Kampung Tangguh Nusantara tersebut, terdapat sejumlah perangkat seperti TNI-Polri, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Relawan, yang semuanya mempunyai peran yang besar dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19, sehingga setiap ada permasalahan di Kampung Tagguh, dikerjakan bersama-sama alias gotong royong, baik Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan masyarakat desa setempat.

“Dengan adanya Kampung Tangguh Nusantara ini, bisa menyelesaikan permasalahan dengan mandiri. Mulai awal hingga selesai permasalahan diselesaikan dengan gotong royong,” kata Kapolres Kukar.

AKBP Andrias Susanto Nugroho menjelaskan bahwa di Kampung Tangguh Semeru tersebut juga akan didapatkan edukasi, menyampaikan anjuran Pemerintah serta mendisiplinkan warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kampung Tangguh Nusantara merupakan strategi kolaboratif antara TNI, Polri, Perangkat Desa dan masyarakat dalam rangka penanganan Covid -19, tetapi kedepan bisa juga dipersiapkan untuk menghadapi persoalan sosial yang lainnya.

“Dengan adanya kolaborasi TNI, Polri, Perangkat Desa dan masyarakat dapat melakukan edukasi Covid-19,” tutup Kapolres Kukar AKBP Andrias Susanto Nugroho. 

Red: (Imam)

Sabtu, Juli 04, 2020

Polres Majalengka Meninjauan Lokasi Penerapan  Ketahanan Pangan dan Lembur Tangguh  di Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten

Polres Majalengka Meninjauan Lokasi Penerapan Ketahanan Pangan dan Lembur Tangguh di Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten


 

HR.ID - Menjelang kunjungan kerja Korbinmas Baharkam Mabes Polri, Kombes Pol Iwan Serta Bapak Muhamad Zaki dari Forum Komunikasi Doa Bangsa, Polres Majalengka melakukan Peninjauan Lokasi di Desa Lembur Tangguh Lodaya Tangguh Raharja Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

Kegiatan peninjauan Lokasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso  pada Jum'at (03/07/20).

Kapolre sebagai orang No 1 di Polres Majalengka Polda Jawa Barat, ia menjelaskan jika Kegiatan Peninjauan Lokasi berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan lembur tangguh dilaksanakan sebagai bentuk Kesiapan Polres Majalengka bersinergi dengan masyarakat untuk menguatkan Ketahanan Pangan menuju penerapan New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Polres Majalengka telah berkomitmen dalam menuju penerapan New Normal di Tengah Pandemi Covid-19, akan menguatkan Ketahanan Pangan dengan melakukan budidaya ikan, lahan pertanian, Home Industri dan ternak yang nanti hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Tempat sosialisasi kegitan Ketahanan Pangan dan Kampung tangguh yang menjadi contoh salah satunya yakni pembuatan Kolam Ikan, Lahan Pertanian, Pos Kesehatan, Ternak Kambing, Ternak Kelinci dan Home Industri yang bertempat di Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.


Selain Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso, dalam peninjauan lokasi tersebut, ia juga didampingi oleh Kabag Ops Kompol Manapin Pardede, Kasat Reskrim AKP M. Wafdan Mutaqin, Kasat Intel AKP Dadan Sudirman, Kasat Binmas Rudie Djunardi, Kapolsek Kadipaten Kompol Sukanto, Camat Kadipaten Ucu Fajar Hayati, Kuwu Desa Liangjulang Ujang Tata beserta Stakeholder terkait.

Red: (Imam)


Jumat, Juli 03, 2020

'Posko, Coffee & Resto' Perpaduan Karya, Bisnis dan Sosial  Seorang Isteri Prajurit

'Posko, Coffee & Resto' Perpaduan Karya, Bisnis dan Sosial Seorang Isteri Prajurit


Bandung, 1/07/2020

Kata "posko" atau pos komando biasanya digunakan di  bidang militer. Namun posko yang dimaksud di sini bukanlah pos militer, melainkan nama suatu resto yang berada di Kota Bandung. Memang, jarang -jarang orang menggunakan istilah militer untuk sebuah  cafe  atau rumah makan.  "Posko Coffee & Resto", demikian nama resto itu. Nama yang kental dengan "kemiliteran".

Bukan hanya nama restonya saja yang berbau militer, menu menu yang disajikan pun menggunakan istilah-istilah militer yang cukup unik

Bila kita membuka buku menu, di situ terpampang menu "Ayam Goreng Kremes Tamtama",  "Ayam Goreng Geprek Bintara ",  "Ayam Goreng Rempah Perwira",  "Bala-bala Infanteri", "Lumpia Semarang Paskhas",  "Tahu Crispy Komando",  "Banana Cheese Navy" , "Singkong Slim Kopassus", dan masih banyak menu lainnya baik berupa minuman atau cemilan yang menggunakan istilah militer. 

Cukup kreatif dan unik memang. Selidik punya selidik,  Widiyawati Setyaningrum, sang pemilik "Posko"  ternyata  isteri seorang prajurit TNI AD.


"Awalnya susah juga saya memberi nama resto saya. Namanya harus  unik, singkat, tidak hanya mudah diucapkan, juga mudah melekat di  ingatan orang. Mungkin karena saya isteri prajurit, dan letaknya dekat dengan dua sesko,(Seskoad & Sesko TNI) akhirnya saya terinspirasi untuk  kasih nama posko," ungkap  wanita kelahiran Kebumen itu.

Bagi Widiya, Posko bukan sekedar kafe atau rumah makan,  atau sarana penyaluran hobbynya yang suka berbisnis, tapi lebih dari itu merupakan  jalan bagi dirinya untuk bisa berkarya dan berbagi kepada  sesama melalui kegiatan sosial. Sejak Posko berdiri tanggal 22 Desember 2018, maka 2 bulan kemudian tepatnya bulan Februari 2019,  langsung berjalan kegiatan kajian dan   berbagi nasi berkah. Tak hanya di dalam posko kegiatan dilaksanakan, juga decara berkala melakukan kunjungan ke panti sosial dan jompo, ke lembaga pemasyarakatan,  atau sekedar menghibur  dengan mengajak wisata anak-anak PAUD  dari sekolah yang serba kekurangan di pedesaan.

" Di sini Kami  rutin mengadakan pengajian tiap hari Selasa,  Jumat berkah,  dan baksos.  Tiap ada pengajian Posko ini dipadati jemaah yang datang.  Itu memberi kepuasan tersendiri bagi saya," ujar anggota Persit isteri Brigjen TNI Dwiyanto Budi Prabowo itu lebih jauh.

Selain mengadakan pengajian dan kegiatan sosial, diakui Wid, Posko juga merupakan sarana mengaktualisasikan dirinya untuk  eksis dalam bermasyarakat dan berorganisasi. Tak kurang dari 10  organisasi/ komunitas  yang diikuti, menjadikan  Posko sebagai "base camp"-nya seperti

komunitas "Lagu-lagu Lawas",  "Lion Dance",  " Bintang Terang",  "Terrano Community", dan komunitas lainnya.
Lengkap sudah impian ibu dari 3 anak laki-laki dan 1 perempuan itu dalam menjalani kehidupan. Tak habis rasa syukur ia ucapkan dalam hati. Bagaimana tidak bersyukur, dengan segala yang telah diraihnya ini. Di sela tugasnya sebagai istri prajurit yang siap mendampingi suami tugas di mana pun, Wid juga ingin berkarya tanpa harus mendompleng jabatan suami yang perwira. Suami yang  sudah  "berbintang", putera-puteri yang sehat dan sudah bekerja,  kehadiran  4 cucunya dari 2 anak yang sudah menikah, kian melengkapi kebahagiaannya.


Putera sulungnya, Aditiya Prabowo, mengikuti jejak sang ayah menjadi tentara  dan sudah menjadi perwira muda  di  Kopassus, salah satu pasukan elit TNI AD,   sudah memberinya 3 orang cucu. Sementara 3 adiknya  Yudistira Prabowo, Merinia Ayu Prabowo dan  Bririyan  Prabowo, tidak terjun ke milliter, tapi sukses di bidang lainnya yang amat membanggakan.

Kesuksesan yang diraih perempuan  ulet itu, tentu melalui suatu proses yang panjang dan berliku. Tidak begitu saja datang kesuksesan menghampirinya.  Sebagai perempuan biasa, Wid sedikit tahu bagaimana   menjadi isteri prajurit karena kakak kandungnya juga seorang tentara .

"Saya ketemu  bapak (suami),  saat saya masih kelas 2  SMA yang kebetulan 1 angkatan dengan kakak saya, AKMIL lulusan 1985. Begitu lulus bapak bertugas di Batalyon  751 Sentani Papua. Maka setelah menikah tahun 1987, saya langsung diboyong ke Sentani. Di situ saya banyak belajar. Belajar  mandiri dan belajar  menjadi pemimpin, serta belajar memberi keputusan untuk orang lain karena suami  sebagai Danton, " jelas wanita berpenampilan sederhana ini.

Selama  9 tahun mendampingi suami bertugas di Sentani,  banyak cerita dan pengalaman seru yang penuh tantangan. Sebagai pasangan pengantin baru, Wid  termasuk cepat beradaptasi dengan lingkungan dan bagaimana menjadi isteri prajurit.


"Saya sering ditinggal sendiri karena suami pergi ke pos perbatasan di hutan yang lumayan jauh.  Daerahnya masih sepi. Situasinya masih belum aman karena banyak  pergerakan  GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) cikal bakal  lahirnya OPM  (Organisasi Papua Merdeka). Saya harus mandiri dan tidak boleh  mengeluh. Untuk mengisi waktu saya  melakukan banyak kegiatan termasuk belajar bisnis", papar  Wid detail.

Di Papua, lanjut Wid,  hanya ada seorang dokter kandungan itu pun adanya jauh di Jayapura. Maka kalau ada isteri anggota   yang  sakit atau mau melahirkan, bila harus dirujuk ke rumah sakit tapi tidak punya biaya, sungguh keadaan yang penuh tantangan dan sulit. Tapi dengan kekompakan kami para isteri prajurit yang bahu membahu membantu, semua itu bisa teratasi. Itu indah sekali. Pengalaman itu tak terlupakan," ungkap  pegiat sosial itu berkisah.

Di Sentani pula, wanita tangguh yang akrab disapa "mamah" ini oleh jemaah pengajiannya,   makin terasah kemampuan berbisnisnya. Apa pun ia lakukan untuk mendapat penghasilan tambahan  dan tidak selalu bergantung kepada suami.  Yang teringat dan selalu terpahat  di kalbunya   adalah kata-kata  saat   perwira muda yang kini menjadi suaminya itu mengajaknya menikah.

" Menikah dengan tentara itu kamu jangan pernah bermimpi menjadi kaya. Yang jelas, kamu saya nikahi,  kamu tidak akan kehujanan dan kelaparan,"  jelas Wanita kelahiran bulan April 54 tahun yang lalu itu .

"Ya jelas tidak kehujanan dan kelaparan, wong ada mess dan dapat beras bagian, " sambung Widiyawati terbahak.

Dari kata-kata itu pula yang akhirnya membuat isteri perwira bintang satu itu  terpecut untuk  berbisnis. Bisnis tas dari Negeri Kanguru, bisnis perhiasan mutiara, juga agen  asuransi pun dirambahnya. Sebagai agen asuransi prestasinya pun luar biasa.2 hari setelah bergabung istri prajurit itu langsung bisa memasukkan banyak klien. Prestasinya itu menghantarkannya ke gerbang kesuksesan dengan  banyaknya kocek  yang mengalir ke  sakunya. Juga berbagai fasilitas bisa dinikmatinya termasuk tour ke luar negeri.
Setelah 9 tahun tugas di Sentani, akhirnya Dwiyanto  sang suami pun pindah tugas  ke Cimahi, palembang, Garut, Magelang, dan Bandung seiring jabatan dan pendidikan yang dijalani. Terakhir bertugas di SESKO TNI sebelum akhirnya pindah  tugas di  Mabes TNI  Jakarta.


Suami banyak bertugas di Bandung, sesuai namanya, Widiyawati Setyaningrum, isteri prajurit ini pun setia mendampinginya. Di Kota Bandung pula ibu Persit itu berkarya,  bersosial dan berbisnis untuk merenda hari bersama suami bila masa purna sudah tiba. Berkumpul dalam satu keluarga utuh, membangun "Posko, Coffee & Resto"  urat nadi kehidupan dan kesuksesannya. Kesuksesan isteri seorang prajurit sejati.

Red:  (Siti Sundari)

Hukum

Kesehatan

»

Serba Serbi

Artikel Penting Untuk Dibaca

loading...
loading...