Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Kamis, November 24, 2022

Disc Jokey, Nadya Bella: Saat ini Ekosistem Laut Sudah Mulai Terancam

Disc Jokey, Nadya Bella: Saat ini Ekosistem Laut Sudah Mulai Terancam


Jakarta, HR.ID
- Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga luas lautan yang lebih besar dari pada daratan. Kondisi perairan yang sangat luas ini, menjadikan Indonesia sebagai potensi sumberdaya hayati yang cukup besar, salah satunya adalah potensi perikanan dan kelautan.

Tak ayal lagi di mata dunia, bahwa Indonesia adalah surganya wisata alam bawah laut bagi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Adapun wilayah yang sering dikunjungi adalah Bunaken, Raja Ampat, dan lain sebagainya. Karena di dalamnya terdiri dari berbagai jenis ikan dan keindahan terumbu karang yang menghiasi panorama bawah lautnya. Tentu saja hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Laut adalah habitat bagi ikan ikan serta binatang laut lainnya, termasuk terumbu karang. Terumbu karang adalah media bagi ikan ikan laut dan tempat tumbuhnya rumput laut.

Rumput laut adalah salah satu tumbuhan yang memiliki manfaat bagi manusia, selain itu laut juga sebagai pengatur suhu di bumi.

Suatu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu air.  Dengan air, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari sesuai keinginan kita dan mengkonsumsinya agar tetap dapat hidup. Bahkan bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, tetapi makhluk hidup lainnya pun sangat membutuhkan air.

Bisa dilihat dalam peta dunia bahwa sebagian besar bumi, bahkan dalam persentasenya hampir di kelilingi oleh air, sehingga bisa dikatakan bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan kehidupan manusia.

"Namun saat ini ekosistem laut sudah mulai terancam di dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Hal ini tanpa disadari merusak banyak hal, salah satunya adalah pemanasan global. Pemanasan global  terjadi karena ekosistem bawah laut yang kondisinya berangsur-angsur memburuk," ungkap Nadya Bella di sela-sela liburannya di Pantai Putri Duyung, Ancol, Jakarta.

Pengacara cantik penggemar olah raga laut ini menuturkan'nya,

"Perlu kita sadari, lingkungan laut harus kita perhatikan agar setiap ekosistem makhluk di dalamnya tidak terancam bahaya,  sehingga tidak ada lagi yang dirugikan. Dalam hal ini, perlunya kesadaran diri untuk peduli terhadap lingkungan laut karena banyak orang yang secara berlebihan mengeksploitasi hasil laut seperti memburu ikan ikan secara  berlebihan sampai ikan ikan tersebut terancam punah, mengambil terumbu karang untuk sebuah bangunan, pengeboman untuk mencari ikan, sehingga merusak ekosistem yang ada di laut tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang,"

"Jumlah penduduk yang tumbuh pesat, begitu juga tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat. Makin hari kebutuhan manusia terhadap air semakin berlipat. Karena itu, kita haruslah menghemat dan menjaga kualitas air," lanjutnya, sambil menikmati segarnya air kelapa muda di pinggir pantai.

Dalam keterangannya, Rabu, 23 November 2022, Nadya Bella, Advokat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)  ini menjelaskan,

"Disini pentingnya peranan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat dalam menjaga lingkungan laut, serta melestarikan ekosistemnya."

Lebih lanjut, perempuan seksi yang tengah menggeluti dunia Disc Jokey (DJ) ini menerangkan,

"Dengan melestarikan ekosistem laut, berarti kita telah melestarikan setengah dari ekosistem di bumi. Karena laut mewakili separuh dari seluruh daerah yang ada di bumi."

"Perlunya kita menjaga lingkungan laut agar binatang binatang yang hidup di dalamnya tidak punah begitu saja. Karena bagaimana pun juga, manusia  mendapatkan sumber makanannya dari laut seperti ikan-ikan laut," ungkapnya panjang lebar.

"Juga untuk mewarisi anak cucu kita agar dapat menikmati keindahan ekosistem yang ada di laut, juga agar mereka dapat memanfaatkan laut beserta ikan ikan yang ada di dalamnya," tutupnya. 


(Redaksi/Imam)

 

Minggu, November 13, 2022

BP3KRI Laporkan CV. Jaya Lestari Ke Disnaker Atas Pelanggaran Perusahaan

BP3KRI Laporkan CV. Jaya Lestari Ke Disnaker Atas Pelanggaran Perusahaan


Bandung, HR.ID
- Ketua Badan Pengawasan Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BP3KRI) Uzuan Fajarudin Marpaung SE SH MH melaporkan  CV. Jaya Lestari yang punya nama lain PT. Omega Lestari dan Polaric Texcore, yang diduga melakukan banyak pelanggaran ketenagakerjaan ke Disnaker Kab. Bandung secara resmi pada hari selasa tanggal 9 November 2022.

CV. Jaya Lestari yang punyai nama lain PT. Omega Lestari dan Polaric Texcore tersebut adalah  Perusahaan Manufaktur yang bergerak di bidang Printing Textile, dengan lokasi Pabrik di Bandung. Jl Cisirung KM 2 No. 171 Bandung dan di daerah Majalaya Kabupaten Bandung, didirikan oleh Agnes dan Kevin Lumanta (Beni Setiawan) dan memiliki ratusan karyawan.

"Tadi kami berkunjung langsung Ke Disnaker Kabupaten Bandung serta mengirim surat ke beberapa Institusi penegak Hukum lainnya. Untuk menindak lanjuti adanya Dugaan banyaknya Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan tersebut." Ujar Uzuan, di Bandung. (8/11/2022)

Menurut Uzuan, Perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak 2012 silam dilihat dari website perusahaan http://polaric-texcore.com/ melakukan ushanya tanpa pengolahan limbah Ipal ditempat TPS B 3 nya. inlet sampai dengan tempat pengolahannya belum sempurna. Terutama masih banyak limbah yang berceceran dimesin-mesin operasi (mesin produksi), selatnya juga belum diolah dan belum dirapikan.

Uzuan juga menambahkan “TPS belum tertib masih bersatu dengan bahan-bahan kimia. Ijin belum ada karena masih terhambat pengurusan UKLPL yang ada pada dinas terkait yang membidanginya. Dan Dansektor 7 Satgas Citarum Harum Kolonel Kav Purwadi juga pernah memimpin patroli dan cek pengolahan limbah pabrik CV. Jaya Lestari di bulan Januari 2022”.


Masih menurut Uzuan, pemilik perusahaan tersebut wajib bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan lingkungan sekitar.

 

Uzuan kepada awak media mengatakan, telah mendatangi  kantor Disnakertrans Kabupaten Bandung pada hari selasa 8 November 2022, melaporkan CV. Jaya LestariI atas dugaan :

Pengawas Disnaker Kabupaten Bandung belum pernah melakukan pemeriksaan regular masalah ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Peundang Undangan Ketenagakerjaan di CV. Jaya Lestari.

Perusahaan CV. Jaya Lestari tidak memiliki PP (Peraturan Perusahaan) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sehingga Karyawan menjadi resah atas aturan yang di buat pengusaha secara sepihak.

Pihak CV. Jaya Lestari tidak mempunyai Wajib Lapor Perusahaan ke disnaker yang harus di buat dan update setiap tahun. Sehingga banyak complain yang di lakukan masyarakat setempat dan karyawannya sendiri. Diantaranya:

Tidak memiliki Wajib Lapor ketanaga kerjaan sesuai UU No.7 Tahun 1981

PKWT tidak di daftarkan di Disnaker

SK Pengangkatan Tenaga Kerja Tetap (PKWTT), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) List/rekap Kontrak Kerja Karyawan. Perjanjian Kerja Karyawan harian.

Tidak memiliki Surat izin/ Pengesahaan Pemakaian Ketel Uap, Bejana tekan, Pesawat angkat, & angkut, Pesawat tenaga dan produksi, Motor diesel, batubara, Instalasi listrik, Penyalur petir, Instalasi pemadam kebakaran, Perancah, Tanur dan lain lain.

Tidak memiliki Daftar/ list penggunaan bahan kimia dan jumlah kapasitas yang tersimpan.

Tidak memiliki Serifikat/ piagam pengesahan panitia pembinaan keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3)

Tidak memiliki Dokumen hasil uji sanitasi dan lingkungan (UKL/UPL/DPLH)

Tidak memiliki Akte Pengawasan Ketenagakerjaan

Tidak memiliki Daftar/ List peralatan dan mesin yang di pergunakan berikut kapasitasnya.

Adanya gaji karyawan CV. Jaya Lestari di bawah UMK. Ini juga yang membuat Perusahaan tidak mempunyai Wajib Lapor Perusahaan dan takut memberikan bukti atau rekap pembayaran upah karyawan harian, bulanan dan borongan.

Adanya Sebagian besar karyawan CV. Jaya Lestari yang tidak di daftarkan BPJS Ketangakerjaan dan Kesehatan

Semua karyawan CV. Jaya Lestari berstatus karyawan kontrak baik dari level terendah sampai Direktur

Tidak adanya potongan PPH 21 atas gaji karyawan yang seharusnya ada potongan. Ini berindikasi akan adanya kerugian negara atas penerimaan pajak.

Dalam dugaan dan Indikasi Pelanggaran yang di lakukan CV. Jaya Lestari maka:

Dalam pasal 17 UU No. 24 Tahun Tahun 2011 diterangkan bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS Karyawan di kenai sanksi administrative berupa; Teguran tertulis, Denda dan/ atau Tidak mendapatkan pelayanan public tertentu. Sementara sanksi pidananya berupa penjara maksimal 8 Tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar.

Menurut pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 untuk pihak yang melakukan pelanggaran K3 akan mendapatkan sanksi berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp. 100.000,-

Sementara dalam dugaan dan Indikasi Tindak Pidana CV. Jaya Lestari:

Sanksi Perusahaan membayar gaji di bawah UMR di jelaskan dalam pasal 81 ayat (63) UU Cipta Kerja, bahwa peusahaan yang membayar upah dibawah UMR, maka akan di kenai sanksi pidana minimal 1 tahun kurungan penjara, dan denda minimal Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 400 juta.

Menurut pasal 188 UUK, Perusahaan yang tidak memilikiPP (Peraturan Perusahaan) akan di kenakan sanksi pidanan berupa denda antara Rp. 5 Jutasampai Rp. 50 Juta. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ppelanggaran.

Dalam pasal 10 UU No. 7 Tahun 1981 mengenai wajib lapor ketenagakerjaan. Dalam undang undang tersebut bahwa perusahaan yang tidak melakukan pelaporan ketenaga kerjaan akan diancam dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000 atau pidana penjara paling lama 3 bulan.

“Kami tinggal menunggu hasil temuan dan klarifikasi Disnaker Kabupaten Bandung atas laporan kami tersebut terhadap Pengawasan kepada CV. Jaya Lestari terkait kepatuhan Perusahaan terhadap UU Cipta Kerja,,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan perusahaan jangan coba coba  melakukan suap dan memberi gratifikasi agar tidak berhadapan dengan hukum. Pungkasnya.


Red: (Regis Fausan)



Rabu, September 14, 2022

Transaksi Judi Online Ratusan Triliun, Rekening Bank Milik Pemain Dibekukan.

Transaksi Judi Online Ratusan Triliun, Rekening Bank Milik Pemain Dibekukan.

 


Jakarta, HR,ID - Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada rapat bersama Komisi I DPR, Selasa (13/9/22) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat mengakui judi online Indonesia sangat marak olehnya itu telah memblokir sekitar 500 rekening yang terkait dengan praktik judi online.

Kata Ivan, dari 500 rekening itu terdapat berbagai lapisan masyarakat mulai dari oknum kepolisian, Pegawai Negeri Sipil (PNS), mahasiswa, pekerja swasta hingga ibu rumah tangga (IRT).

"Kita bekukan sudah hampir 500 rekening kan. Enggak-enggak [tidak hanya ke rekening polisi], semua masyarakat. Ada semua oknum IRT, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS," kata Ivan menanggapi pertanyaan siapa saja rekening yang di blokir.

Dalam penyampaiannya, Ivan menjelaskan jika saat ini pihaknya masih melakukan analisis bersama dengan pihak kepolisian. Ia mengaku jika terus berkoordinasi dengan pihak Polri terkait dengan aktivitas atau aliran dana judi online. Selain itu, beberapa data yang sudah berhasil dikumpulkan juga telah dilaporkan ke Polri.

“Ya, kami masih melakukan analisis dan kita sudah berkoordinasi dengan Polri dan beberapa informasi sudah kita sampaikan ke Polri," ungkap Ivan.

Keterlibatan PPATK dalam hal ini merupakan permintaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri menyatakan pihaknya menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran uang terkait judi tersebut. Dan PPATK sebelumnya telah menjelaskan jika PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022.

Terkait jumlah dana yang mengalir dan transaksi pada aktivitas judi online tersebut, kata Ivan, total Transaksi yang telah dibekukan PPATK ditahun 2022 saja ada sekitar 312 rekening, isinya 836 milyar, dan PPATK sudah menerima laporan terkait transaksi judi online jumlahnya itu 155 triliun 459 juta rupiah. Sementara transaksi yang dilaporkan kepada PPATK dan dianalisa oleh PPATK ada 121 juta transaksi.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, PPATK mengakui jika pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah.

Beberapa aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau oleh PPATK yang mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. Untuk hal ini, PPATK mengaku sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Jumlah omset yang mengalir ke berbagai Negara tersebut mencapai triliunan rupiah

Selain ke beberapa negara di atas, PPATK mengindikasikan jika aliran dana bisnis judi online tersebut diduga mengalir hingga ke negara 'tax haven'.

Tax Haven atau Negara Suaka pajak, yaitu istilah untuk menggambarkan suatu negara/yurisdiksi yang menjadi ‘tempat berlindung’ bagi para wajib pajak (WP). Di Negara tersebut, wajib pajak dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya. Tidak mengherankan jika ada pula sebutan surga bagi para pengemplang pajak.

Negara Tax Haven diantaranya adalah, Singapura, Honkong, Taiwan (Cina Taipe), Amerika Serikat, Swis, Inggeris, Jerman, Bahrain.

 Red: (MHR)

Jumat, September 02, 2022

Pasar Butung Ditutup, Ada Hal Apa ?

Pasar Butung Ditutup, Ada Hal Apa ?

Makassar, HR.ID - Pasar grosis pakaian terbesar di kota Makassar, Sulawesi selatan  kamis, 1 September 2022 ditutup untuk sementara waktu. Terlihat tak ada aktivitas jual beli di pasar tersebut.  Pasar yang terletak di Jl. Sulawesi dan Jl. Pasar Butung itu juga di jaga sejumlah aparat kepolisian.

Sebelumnya beredar video di media social penutupan lokasi Pasar Butung oleh beberapa aparat keamanan. Penutupan tersebut disebut dimotori oleh pria bernama Andri Yusuf yang juga diduga tersangka korupsi dana sewa lost dan jasa produksi Pasar Butung.

"Tutup, tutup. Jangan ada yang pergi ke Pasar Butung. Yang punya pasar Butung dicari korupsi Rp15 M," ujar seorang perempuan dalam video tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh beberapa pedagang yang sempat ditemui di lokasi Pasar Butung.  Mereka membenarkan jika Instruksi penutupan Pasar Butung dimotori oleh Andri Yusup melalui pengacaranya.

Beberapa diantara mereka mengaku masih melakukan aktivitas peerdagangan jual beli meski ada himbauan untuk tutup sementara. Bahkan ada yang mengaku mendapat intimidasi dari pihak pengelola pasar jika membuka kios. 

"Iye, benar itu ada penutupan pasar dari pihak kepolisian. Itu atas perintah pengacara pak Andri," kata M Asriadi, Koordinator pedagang Pasar Butung, Kamis (1/9/2022).

Asriadi menyampaikan bahwa setelah kejadian kemarin, ada beberapa pedagang mengaku ketakutan setiap berjualan di pasar. Olehnya itu ia mengaku membuat surat himbauan, bagi pedagang pasar yang merasa diintimidasi untuk tidak melakukan aktivitas perdagangan agar bisa segera melaporkan hal itu.

Sejauh ini memang terlihat masih banyak kios tetap buka dan melakukan aktivitas seperti hari hari biasanya.

Menanggapi penutupan Pasar Butung, Ichsan Abduh, Dirut PD Pasar Kota Makassar membenarkan jika pasar Butung tutup sejak, Kamis (1/9/2022), namun hal itu bukan atas wewenangnya. Kata dia, pengelolaan Pasar Butung bukan di bawah kendali perusahaan daerah tapi ditangani oleh Koperasi Bina Duta dan kebetulah dari berita bahwa ada pengelola yang terlibat masalah hukum.

Menurut informasi bahwa Andri Yusuf selaku pengelola Pasar Butung masuk daftar pencarian orang (DPO).  Andri ditetapkan DPO setelah 3 kali pemanggilan sebagai saksi tapi tak pernah hadir sekalipun. Hari Rabu, 31 Agustus 2022 Andri ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang setelah kejaksaan tinggi Makassar menerbitkan surat.

Dalam informasi yang berkembang bahwa kejaksaan saat ini sedang menyelidiki aliran dana terkait sewa lost dari pedagang ke pengelola. Ternyata ada uang yang diduga tidak disetorkan ke pihak PD Pasar Makassar sejak tahun 2019.

Dalam penyidikan kasus ini, tim jaksa menemukan fakta hukum, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Hasil audit ditemukan adanya kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp15 miliar/

Andry menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana sewa lods dan jasa produksi Pasar Butung, Andri telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor 03/P.4.10/Fd.1/08/2022.

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2022, serta disangka melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Red: (MHR)

Sabtu, Agustus 27, 2022

 Ada Hanny Lovely di Ajang Fashionality Modest Est Mode 2022

Ada Hanny Lovely di Ajang Fashionality Modest Est Mode 2022


Bandung, HR.ID
- Sebanyak  60 designer terkemuka turut ambil bagian dalam   " Fashionality Modest est Mode" yang berlangsung selama 2 hari (24- 26/Agustus /2022) di Convention Centre Trans Luxury Hotel di Bandung

Gelaran  tahunan dunia fesyen yang sempat vacum selama 2 tahun yang digelar rutin  oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jawa Barat itu  dibuka oleh Lina Marlina Ruzhan, istri Wagub Jabar. Hadir di sini Ketua AMPPI Pusat Poppy Dharsono, para pengusaha mode, sponsor dan Ketua APPMI Jabar Harry Ibrahim serta para pengamat dan penikmat mode yang melibatkan pegiat UMKM, dan  mahasiswa.

Gegap gempita dan semarak fashion show dibawakan dengan ciamik oleh peragawati-peragawati cantik yang berjalan di atas cat walk dengan memperagakan busana-busana model terkini para designer terkemuka.

Salah satu busana  yang sempat memukau istri Wagub Jabar adalah D-Natiqa Pearls & Jewels by Hanny Lovely.  Busana muslimah dengan memilih warna hitam-hitam nampak begitu elegan. Warna hitam merupakan warna abadi  yang  cocok untuk segala situasi.

Hanny mengatakan dirinya merasa bahagia bisa mengikuti ajang "Fashionality Modeste est Mode" di hari pertama karena bisa bergabung bersama banyak  designer lainnya yang senior maupun designer muda yang  punya terobosan rancangan  mode-mode yang unik dan menarik.

Di hari pertama fashion show yang menampilkan karya -karya designer seperti Nila Puri, ADen by Anggraini, Zeta Scraft, eR.Ha, RitSyari Sparkling the Beauty, dll. berhasil menarik perhatian undangan, pengamat ekonomi, pegiat UMKM, pemerhati dan penikmat Fashion serta organisasi/komunitas.

Adalah Djudju Sukma, seorang pegiat sosial dan penikmat fesyen  yang terlihat begitu antusias menikmati dan memperhatikan tiap detail busana-busana yang diperagakan.

"Produk-produk lokal kita tak kalah bersaing ya dengan produk luar baik dari  baju hari-hari atau untuk pesta. Ini akan menjadi trend mode akhir tahun 2022 dan tahun 2023", ungkap Djudju.

Selain itu, kata Djudju, bahan dan modelnya unik dan khas.  "Ada tadi gamis sederhana, tapi dengan main di design motif garis, jadi nampak bagus, indah dan elegan, sehingga bagi pemakainya terlihat tinggi dan langsing",  tambah Djudju  semangat.

Bagi Hanny Lovely sendiri,  perempuan yang dikenal sudah  malang melintang di dunia permodean atau rancang merancang busana asal  Kota Bandung, "Fashionality Modeste est Mode" banyak menampilkan karya-karya dan melahirkan inspirasi-inspirasi untuk karya selanjutnya terutama  untuk event  akbar tingkat nasional maupun internasional.


(Siti Sundari).

Senin, Juli 04, 2022

Ini Cara Daftar Melalui Link dan Aplikasi  MyPertamina

Ini Cara Daftar Melalui Link dan Aplikasi MyPertamina


HR.ID 
-  Saat ini Pemerintah melalui PT. Pertamina melakukan uji coba penerapan pembelian BBM jenis Pertalite dan solar bagi masyarakat penggunanya. Uji coba ini dimulai 1 Juli 2022. Masyarakat tidak lagi seperti biasanya untuk mendapatkan BBM yang dimaksud.

Untuk tetap dapat melakukan pembelian Pertalite dan Solar, kamu bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi MyPertamina, selain itu pendaftaran juga dapat dilakukan melalui website: https://subsiditepat.mypertamina.id/,

Untuk memiliki akun MyPertamina, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, antara lain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)\, Foto Kendaraan  serta Dokumen Pendukung Lainnya

Untuk mendaftar MyPertamina melalui website resmi, kita perlu membuka link daftar MyPertamina di https://subsiditepat.mypertamina.id/. Berikut langkah lengkapnya:

1. Buka situs https://subsiditepat.mypertamina.id/.

2. Centang kolom informasi memahami persyaratan

3. Klik Daftar Sekarang

4. Ikuti instruksi dan arahan dalam website

5. Menunggu pencocokan data maksimal tujuh hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan

6. Atau mengecek status pendaftaran di website secara berkala

7. Apabila sudah mendapat konfirmasi terdaftar, unduh dan simpan kode QR untuk melakukan transaksi beli pertalite dan solar di SPBU Pertamina.

Cara Daftar dengan Aplikasi MyPertamina

1. Unduh aplikasi MyPertamina dari Google Play Store atau App Store

2. Daftarkan diri Anda  dengan mengisi nama lengkap, nomor telepon dan masukkan PIN berjumlah enam digit

3. Masukkan kode OTP yang diterima melalui SMS. Kode ini digunakan untuk aktivasi akun MyPertamina

4. Jika sudah berhasil, lakukan login dengan memasukkan nomor telepon dan PIN yang Anda buat sebelumnya/

5. Aktifkan akun LinkAja untuk melakukan pembayaran beli pertalite dan solar secara cashless (non tunai).

Pada tahap pendaftaran ini, pihak Pertamina fokus melakukan pencocokan data antara kendaraan didaftarkan dengan dokumen. Jika statusnya terdaftar, kita akan menerima kode unik QR yang dikirim melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

Kode QR bisa dicetak dan dibawa ke SPBU untuk memudahkan transaksi, sehingga pengguna tak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU untuk membeli Pertalite atau Solar.

Red: (MHRD)

Sabtu, Juli 02, 2022

Mulai Agustus 2022 Jenis Kendaraan Ini Tidak Boleh Beli Pertalite

Mulai Agustus 2022 Jenis Kendaraan Ini Tidak Boleh Beli Pertalite


Jakarta, HR.ID - PT Pertamina Indonesia menetapkan beberapa jenis kendaraan mobil dan sepeda motor tidak diperbolehkan untuk membeli bahan bakar Pertalite. Kebijakan ini akan mulai diterapkan mulai bulan Agustus 2022.

Menanggapi hal ini, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebutkan bahwa untuk sementara ini, mobil yang dilarang beli Pertalite merupakan kendaraan di atas 2.000 cc, sementara untuk kendaraan sepeda motor yang dilarang beli Pertalite adalah sepeda motor di atas 250 cc.

Saleh menilai, ujicoba ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembatasan pembelian Pertalite saat aturan resmi berlaku.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menargetkan aturan pembelian Pertalite ini dapat mulai diterapkan pada Agustus mendatang.

“Dimulai Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Kamis  lalu (23/6/22).

Erika mengatakan, saat ini revisi ketentuan tersebut masih dalam tahap berproses. Ia juga menyebutkan bahwa hal itu bukanlah kewenangan Pertamina, melainkan Presiden. Erika melanjutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan poin-poin usulan untuk merevisi Perpres kepada Presiden Joko Widodo, dan BPH Migas masih menanti undangan untuk pembahasan lebih lanjut.

Erika menjelaskan bahwa salah satu poin yang bakal dibahas dalam pembahasan tersebut yakni dampak khususnya terhadap aspek sosial yang ditimbulkan kebijakan baru tersebut.

Di sisi lain, Erika memastikan pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah hal mengenai aturan baru mengenai konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yakni berupa aturan turunan berupa  peraturan BPH Migas sebagai aturan pelaksanaan dan SK yang memuat ketentuan pengendalian volume BBM subsidi.

Sementara itu, mulai 1 Juli 2022 untuk saat ini,  PT Pertamina kini telah meluncurkan aplikasi My pertamina dalam ujicoba program pengaturan distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar. Pertamina juga membuka pendaftaran ke link untuk memperifikasi kendaraan bersangkutan layak apa tidaknya mendapatkan  jenis pertalite dan solar.

Baca:  Ini cara Daftar My Pertamina

Red: HR

Selasa, Juni 07, 2022

Sudah Lima Tahun Jermbatan di Nagan Raya Rusak Tapi Hingga Kini Belum Dibenahi

Sudah Lima Tahun Jermbatan di Nagan Raya Rusak Tapi Hingga Kini Belum Dibenahi


Nangan Raya, HR.ID
- Sudah Lima Tahun pemerintah Aceh belum juga megerjakan perbaikan jembatan yang ambruk di Nagan Raya, padahal masyarakat Gampong Cot Rambung Kecamatan Kuala pesisir Kabupaten Nagan Raya sangat mengharapkan tentang pembangunan yang jembatan berlokasi didusun Lueng boh maplam yang sudah lama ambruk. 

"Pernah terjadi Kecelakaan sampai terjadi tidak waras akibat terjatuh saat melewati jembatan yang ambruk," sebut HS (7/6./2022 Pada Media Hrapan Rakyat pagi waktu setempat.

Menurut pengakuan.Hs jika jembatan yang rusak tidak cepat dibangun besar kemungkinan hubungan kedusun Lueng bob Mamplan akan menempuih waktu yang cukup lama dan ini akan merugikan akibat tidak lancarnya perekonomian..

Sementara dari pantauan wartawan menemukan beton jembatan yang sudah ber lemut jika tidak cepat ditangani oleh pihak tertentu akan menyebab pandangan kurang mulus bisa jadi beton tua.


Red: (MJ/Ros)**.

Selasa, Februari 22, 2022

Ini Ada Apa ? Alfamart Berikan Penghargaan Polres Metro Jakarta Barat

Ini Ada Apa ? Alfamart Berikan Penghargaan Polres Metro Jakarta Barat

 

Jakarta, HR.ID - Alfamart memberikan penghargaan kepada Polres Metro Jakarta Barat atas kerjasama dan pengungkapan berbagai kasus yang berhasil diungkap di beberapa wilayah di Jakarta Barat, Selasa (22/2/2022).

Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus di bulan April, Juni dan September 2021, yang terjadi di toko Alfamart Daan Mogot, Alfamart Semanan dan Alfamart Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pemberian piagam penghargaan dan plakat tersebut di laksanakan di loby lantai 2 Polres Metro Jakarta Barat yang diterima langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo dan didampingi Wakasat Reskrim Kompol Niko Purba, Kanit Krimum Akp Avrilendy, Kasubnit Jatanras Ipda M Rizky Ali Akbar dan anggota.

Loss Prevention Specialis Alfamart Bapak Sugiyo Pranoto mengatakan, kehadirannya ini sebagai bentuk untuk menjalin kerjasama yang baik dari Alfamart kepada Polres Metro Jakarta Barat.

"Selain itu pihaknya juga memberikan penghargaan atas berbagai kasus yang terjadi di beberapa toko Alfamart di Jakarta Barat selama tahun 2021," tutur Sugiyo Pranoto di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (22/2/2022).

Kami menyampaikan amanat dari pimpinan kami, Bapak Direktur Alfamart Bapak Solichin, dimana kami mengucapkan terima kasih atas pengungkapan berbagai kasus yang terjadi.

Menurutnya dengan adanya kejadian tersebut sangat mempengaruhi dari pihak manajemen Alfamart.

"Oleh sebab itu dengan piagam dan plakat ini sebagai bentuk apresiasi dari kami," kata Loss Prevention Specialis Alfamart, Sugiyo Pranoto.

Sugiyo Pranoto melanjutkannya, pihaknya juga telah melengkapi dengan CCTV di setiap toko Alfamart.

Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir adanya aksi kejahatan dan mempermudah pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti di lapangan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengungkapkan bangga kepada jajarannya dalam hal ini satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Kasat Reskrim Akbp Joko Dwi Harsono dan anggota telah tanggap dan cepat merespon segala tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

"Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi anggota yang lain dalam menciptakan keamanan bagi masyarakat," kata Kombes Pol Ady Wibowo. 


Red: (Imam Sudrajat)

 

Rabu, Desember 22, 2021

Kabar Gembira, Biaya Transfer Antar Bank Turun, Ini Daftar Banknya

Kabar Gembira, Biaya Transfer Antar Bank Turun, Ini Daftar Banknya


HR.ID
- Biaya Transfer antar bank kini kembali ke Rp. 2.500 setelah sebelumnya naik hingga 6.500.  Biaya transfer antar bank yang resmi ditunjuk turun menjadi Rp 2.500 per transaksi.

Kebijakan ini mulai deberlakukan pada Selasa (21/12/2021) seiring telah beroperasinya sistem pembayaran ritel Bank Indonesia Fast Payment atau BI-Fast. yang beroperasi setiap hari selama 24 jam dengan batas maksimal transaksi Rp 250 juta

Ada 22 bank untuk tahap awal dan untuk tahap selanjutnya menurut rencana akan diterapkan lagi ke beberapa Bank pada minggu keempat bulan Januari 2022.

“Pada hari ini kita bersama melakukan peluncuran Bank Indonesia Fast Payment, atau BI-Fast. Selamat datang, selamat datang dalam peradaban baru,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran BI Fast, pada Selasa (21/12/2021).

Jika sebelumnya transfer antarbank Rp 6.500 kini turun jadi Rp 2.500, menurut Perry dengan dioperasikannya BI Fast maka tarif transfer antar bank yang dikenakan BI kepada bank mengalami penurunan. Tarif BI FAST dari Penyelenggara yaitu BI ke peserta (perbankan) ditetapkan sebesar Rp 19 per transaksi.  Sistem ini ditujukan untuk memfasilitasi transaksi kecil alias ritel.

Dijelaskan bahwa setiap Bank diizinkan mengenakan tarif kepada nasabah maksimal sebesar Rp 2.500 per transaksi, dan itu lebih rendah dibanding melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang nilainya Rp 6.500 per transaksi.

Dijelaskan alasan tarif sebesar itu dipilih bank sentral selain mempercepat adaptasi ekonomi keuangan digital, yang lebih penting nilainya dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat, dan pada saat bersamaan tetap memperhatikan keberlangsungan industri sistem pembayaran.

Ini 22  bank yang siap menerapkan BI-Fast untuk tahap pertama.

Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank DBS Indonesia

Bank Permata

Bank Mandiri

Bank Danamon Indonesia

Bank HSBC Indonesia

Bank CIMB Niaga

Bank Central Asia

Bank UOB Indonesia

Bank Mega

Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Syariah Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank OCBC NISP

Bank Sinarmas

Bank Citibank Indonesia

Bank BCA Syariah

Bank BTN Syariah

Bank Permata syariah

Bank Clim Niaga Syariah

Bank Danamon Syariah

Bank Woori Saudara


Daftar 22 Calon Peserta BI FAST tahap kedua antara lain:

Bank Sahabat Sampoern

Bank Harda International

Bank Maspion

Bank KEB Hana Indonesia

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga

Bank Ina Perdana

Bank Mandiri Taspen

Bank Nationalnobu

Bank Jatim UUS

Bank Mestika Dharma

Bank Jatim

Bank Multiarta Sentosa

Bank Ganesha

Bank OCBC NISP UUS

Bank Digital BCA

Bank Sinarmas UUS

Bank Jateng UUS

Standard Chartered Bank

Bank Jateng

BPD Bali

Bank Papua

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

 

Red: (MHR)

Kamis, November 11, 2021

   Harga sawit Meningkat, Pembeli Makin Marak di Aceh Barat

Harga sawit Meningkat, Pembeli Makin Marak di Aceh Barat

HR.ID - ACEH BARAT . Harga TBS sawit sejak satu minggu terakhir ini dikategorikan sudah meningkat dikabupaten Aceh Barat yang mencapai 50%. Kini harga mencapai Rp. 2.500 per kg  padahal sebelumnya hanya Rp.1.250 per kg.

Kenaikan harga sawit tersebut memiicu maraknya sejumlah kebun sawit yang hampir tiap hari terlihat munculnya para pencari sawit keliling dengan becak mesin datang kekebun lokal seperti dikecamatan sama Tiga Aceh Barat,  datang minta beli sawit pada pemilik kebun lokal, mereka petik sendiri oleh pembeli dengan harga potong ongkos petik harga Rp.2.000 per kg.

Demikian laporan Adi saputra hari kamis ( 11/11/2021 pada Media Harapan Rakyat di ujongnga waktu setempat.

Dari penyampaian kontributor HR.ID juga menjelaskan jika kenaikan kelapa sawit tersebut memperlihatkan bagaimana banyaknya truk pengangkut sawit tiap hari meluncur angkutan sawit  ke PT. KTS pada sikabu, Kaway XV1.  Mereka menampungnya dengan harga yang telah ditentukan.

Sebelumya memang diketahui bahwa dalam upaya menanam sawit Masyarakat dibeberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat telah membuka Lahan perkebunan untuk tanaman kelapa sawit dengan tujuan demi menuju masa depan agar tercipta Makmur dan lancar.

Red: ( MJ/Ros).

Senin, November 08, 2021

Budidaya Ikan Tahap Tiga di Gampong Ladang, Aceh Barat Berhasil Dipanen.

Budidaya Ikan Tahap Tiga di Gampong Ladang, Aceh Barat Berhasil Dipanen.


HR.ID
- Aceh Barat. Masyarakat Gampong Ladang Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat ,mendapat bantuan kolam ikan yang dibangun beton , ber ukuran 3x4 meter ,atas anggaran Gampong Tahun 2020,_dibudiyakan jenis ikan Sangkuriang tahap pertama dan kedua telah dipanen 2020 sementara tahap ke tiga Tahun 2021 dikatakan ,dibulan November 2021 telah berhasil dipanen kan.

Keuchik PJS Gampong Ladang Usman Fauzi hari Minggu(7/11/2021 dini pagi pada Harapan Rakyat mengatakan bantuan kolam ikan di Gampong Ladang yang diberikan sejumlah 28 Rumah di Gampong Ladang , untuk tahap ketiga budidaya ikan diTahun 2021 ada beberapa kolam yang belum.mendapat bibit ikan ,hal tersebut dikatakan belum.datang dari pihak yang memberikan bibit ikan ,,

Menurut Pengakuannya jika tidak masuk lagi bibit masyarakat akan beli sendiri bibit ikan beberapa yang mampu , tuturnya singkat.

Dari pantuan HR id sejumlah kolam ikan di Gampong Ladang tetap dijaga kebersihannya dalam menujang sumber ekonomi demi tercipta yang bersih dab lancar.

 Red: (MJ).

Minggu, Agustus 29, 2021

Padi di Areal Persawahan Meunumbok Buahnya Menguning sedang Menetas

Padi di Areal Persawahan Meunumbok Buahnya Menguning sedang Menetas


Aceh Barat. HR.ID
- Padi di Areal persawahan Meunumbok Kecamatan sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, kini buahnya sedang menetas secara terus menerus di Areal sawah Cot Meunumbok.

Adnan, salah seorang petani mengatakan kepada koreponden HR.ID pada Minggu ( 29/8/2021 nahwa musim tanam padi di persawahan Meunumbok dilakukan secara serentak , begitu juga saat panen nanti secara serentak yang saat ini padinya sedang menetas buahnya, tapi lanjut Adnan, saat ini dirinya dan para petani lainnya juga merasa kuatir terhadapa adanya gangguan hama berupa burung pipit.

“Kami harus datang tiap hari kesawah membrantasnya dengan macam cara,” ungkapnya.

Disela persimpangan jalan persawahan, ditanya terkait tentang pemberian pupuk paska pertumbuhan, menurut Adnan tiap musim tanam diareal persawahan Meunumbok diberikan pupuk tidak begitu banyak dilihat kondisi tanah sawah itu

Sementara itu, Kadis pertanian Kabupaten Aceh Barat Naswil mengatakan jika ada bantuan Hand traktor tiap Ketua Kelompok tani 12 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat  untuk pengadaan tahun 2020 yang lalu dan itu sudah diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Selain itu, kini ada juga bantuan berupa Pompa air dengan pengadaan tahun yang sama. Ada dua merek yaitu merek Kobota dan merek Yanmar.  Para petani yang membutuhkan sudah diambil untuk dimafaatkan menaikan air kesawah jika saat musim kemarau .

Selain itu, Naswil juga mengungkapkan jika pemberian bibit padi kepada petani direalisasikan pula. Bantuannya ini melalui BPP ditiap kecamatan, namun ia tak menampik jika ada para petani yang membeli sendiri dan memilih bibit padi yang cocok dengan keadaan tanah sawah mereka. 

“Ini dilakukan semuanya agar dapat menanam padi secara serempak sesuai jadwal tiap musim tanam.” tutupnya .


Red: (Muhibbul Jamil).

Jumat, Juni 25, 2021

Areal Persawahan Blang Seumasang Gampong Ladang, Aceh Barat Sedang Dilakukan Tanam.Padi Serentak

Areal Persawahan Blang Seumasang Gampong Ladang, Aceh Barat Sedang Dilakukan Tanam.Padi Serentak

HR.ID -  Areal persawahan Blang seumasang Gampong Ladang Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, kini sedang dilakukan tanam.padi secara serentak pada areal persawahan yang dimiliki oleh para petani blang seumasang.Gampong Ladang

Basyah salah seorang petani yang dimintai tanggapannya media HR.ID pada hari Jum,at (25/6/2021 mengatakan bahwa musim tanam padi kali ditahun 2021 ini dengan sebutan tanam ruang dua kali dalam setahun akan dilakukan secara bersama-sama.

“Kami akan menanam secara serempak agar cepat selesai,”kata Basyah,

Dari pantauan HR.ID serta penjelasan petani memang tampak terlihat kegiatan penanman yang sedang akan dilaksanakan.

“Areal persawahan blang seumasang kini sedang dimulai penanam an karena dikatakan sudah mencukupi air dalam sawah,”sebut dia.

Ditanya tentang Bibit padi, Basyah menyampaikan jika di areal persawahan Blang seumasang tiap musim tanam kebanyakan ditanami bibit padi jenis imfari, mitik, manfan, montok putih dan ceirang.

“Harapannya untuk meningkatkan hasil panen,” tutup dia.

 

Red: ( Muhibbul Jamil).

Rabu, Juni 23, 2021

Kepala Jembatan Hubungan Lhok Bubon Rusak parah

Kepala Jembatan Hubungan Lhok Bubon Rusak parah


HR.ID
-  Kepala Jembatan Hubungan Lhok Bubon Kecamatan sama tiga Kabupaten Aceh Barat. Kini tampak masih rusak, hingga para yang melintas harus relek berhati hati agar tidak terjatuh kemuara Laut.

Beberapa masyarakat yang dintai keterangannya tak bisa memberikan penjelasan tentang kerusakan jembatan. Warga mengelak dengan hanya harus dikonfirmasi kepihak terkait.

Dari pantauan Harapan Rakyat siang tadi (23/6/21) memang menemukan Kepala jembatan hubungan Lhok Bubon yang ambruk telah rusak parah.  Siapapun yang melintas merasa sangat was was apalagi jika dimalam.hari.

Dari hal tersebut sepantasnya dan sangat perlu pihak dinas terkait untuk segera meninjau dan memantau secara Langsung kerusakan kepala Dijalan lintas Lhok bubon.  Apalagi dengan kerusakan ini akan berdampak pasda system roda transportasi bagi pengguna lintas tersebut. Ini ada harapan jika cepat teratasi, roda perekonomian masyarakat bisa kembali lancer seperti sediakala.

 

Red: ( MJ)

Selasa, Juni 22, 2021

Tokoh Muda Aceh Jaya Dorong Pemerintah Segera Perbaikan Jalan Destinasi CRU Pucok Masen

Tokoh Muda Aceh Jaya Dorong Pemerintah Segera Perbaikan Jalan Destinasi CRU Pucok Masen


HR.ID - Kalangan Tokoh Muda Kabupaten Aceh Jaua mendorong pemerintah agar segera memperbaiki setiap jalan yang mengalami kerusakan dengan skala prioritas Kabupaten.Sebagaimana disampaikannya Samsuarni, SE, Seorang Tokoh Muda Aceh Jaya yang peduli lingkungan masyarakat bawah itu.

Menurutnya, infrastruktur jalan maupun jembatan akses penting bagi masyarakat untuk kelancaran dalam berbagai aktivitas, seperti salah satunya di bidang pertumbuhan perekonomian di masyarakat pedalaman.

"Kita pantau dibeberapa lokasi sejumlah jalan yang mengalami banyak kerusakan bisa diperbaiki dengan skala prioritas atau melihat mana yang memang benar-benar rusak parah, sebagaimana protes yang pernah dikeluarkan anggota DPRK sebelumnya," kata Tokoh Muda Daerah Itu, Selasa (22/06/2021).

Sebagaimana diketahui dibeberapa titik lokasi di Aceh Jaya banyak Akses masyarakat terkendala seperti di Gunung Panteu Kemukiman Pante Purba Kecamatan Sampoenit, Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya.

"Kami rasa pemerintah dapat menempatkan program nya sesuai kebutuhan rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah, sejauh ini kita liat program pemerintah banyak terbengkalai tak sampai tujuan realisasi Anggaran," ungkapnya dalam bincang-bincang dengan awak media.

Peningkatan infrastruktur akses jalan digunong panteu itu pernah dilakukan masa pertama awal pelantikan bupati T.Irfan TB  memang sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa ruas jalan yang rusak membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Menjaga seputar lingkungan kita dari dini sangatlah penting sebelum memakan korban jiwa yang bisa memicu masalah yang fatal dikehidupan masyarakat yang akan datang.

"Peningkatan infrastruktur juga salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika infrastruktur mantap, maka perputaran perekonomian akan berjalan cepat, kehidupan kondusif bagi masyarakat sangat perlu diperhatikan" tukasnya.

Dirinya juga mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Aceh Jaya dalam melihat Program yang di usulkan ke Pimpinan Daerah dengan adanya kondisi tersebut menggambarkan buruk kinerja Dinas itu dalam menyusun RKPD setiap tahun anggaran.

“saya juga heran sama instansi - instansi pemerintah itu, yang membidangi tupoksinya apa yang mereka lakukan? Kriteria Perencanaan yang bagaimana mereka usulkan kepejabat pengesahan anggaran yang di prioritaskan, ada Keanehan kita liat dalam realisasi Anggaran dan Proyek pemerintah ini," tutupnya,


(Muhibbul ).

Jumat, Januari 08, 2021

Tanaman Padi System Tabela di Sama Tiga, Aceh Barat Sangat Subur

Tanaman Padi System Tabela di Sama Tiga, Aceh Barat Sangat Subur

HR. ID - Padi sistem Tabur bibit Langsung (TABELA) di moncrang Gampong Reusak, Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, kini sudah mulai menetas biji dan tampak kesuburan menghiasi pemandangan yang cukup indah disepanjang persawahan..

T. Anwar salah seorang warga setempat, yang membuka kantin disekolah SMP 2 Negeri Reusak, Kecamatan sama Tiga. Ia mengaku kalau dirinya juga ada menanam padi sistem.Tanam bibit langsung  (TABELA).

Namun sedikit ada kendala bagi usaha \nya itu.  Dia mengatakan bahwa sekarang harus mengawasi burung pipit dengan membuat dan menarik jaring nilon diseluruh areal persawahan.

“Dengan menarik jarring diatas tanaman padi diharapkan agar burung pipit tidak turun ganggu padi,” kata dia, kamis (7/12/21).

Menurut pengakuan T.Anwar tanam.padi sistem Tabila lebih cepat selesai dikerjakan ketimbang tanam.biasa yang harus menunggu cabut bibit dipersemaian. Sementara untuk pemberian pupuk.kata Anwar itu disesuaikan dengan keadaan tanah sawah.  Kalau tanah sawahnya subur pupuknya harus disesuaikan, demikian juga seballiknya agar harapan dapat meningkatkan hasil panen.

Sebagaimana di ketahui, seperti yang dituliskan dalam penelitian Chairunas, Adli Yusuf dan kawan-kawan bahwa keberhasilan program intensifikasi padi propinsi Aceh yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata produksi nasional per satuan luas dari 3,50 ton GKP/ha pada tahun 1983 menjadi 4,61 ton

GKP/ha pada tahun 1994. Di Daerah Istimewa Aceh rata-rata meningkat dari 3,83 ton. GKP/ha pada tahun 1990 menjadi 4,11 ton GKP/ha pada tahun 1994. Di masa datang

Peningkatan produksi akan semakin sulit oleh konversi lahan subur menjadi lahan nonpertanian (industri, jalan dan perumahan). Oleh karena itu, teknologi yang akan diterapkan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil, tetapi juga menekankan efisiensi

Penggunaan sarana produksi agar petani mendapat nilai tambah yang lebih besar. Penanaman padi dengan sistem tanam pindah (Tapin), kecendrungan penggunaan pupuk secara berlebihan dan kegiatan usahatani yang dilakukan dengan padat tenaga, sudah tidak sesuai dengan situasi pasar global yang menuntut efisiensi dalam segala bidang.


Red: ( Muhibbul Jamil).

Rabu, November 25, 2020

Perusahaan di Makassar Diduga Menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) Tanpa Batasan Pekerjaan

Perusahaan di Makassar Diduga Menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) Tanpa Batasan Pekerjaan

HR.ID - Kontrak (Outsourcing) sejak reformasi tahun 1998, tenaga kerja yang dijadikan tenaga Auatcorcing atau tenaga konrak banyak dimanfaatkan oleh perusahaan swasta ataupun pemerintah.  Bagaimana tidak, dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Disamping itu, fakta lapangan, hingga kini Praktik Pekerjaan yang bersifat terus-menerus pun menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) masih terus terjadi., padahal pekerjaan itu adalah bersifat jangka panjang dan itu tidak dianjurkan dikerjakan oleh tenaga Kontrak.

Ketua DPD KGS LAI Sulsel, Muh. Bahar Razak dalam penyampaiannya kepada HR.ID (24/11/20) di Makassar, mengungkapkan dalam segi ketenagakerjaan khususnya autsorcing, pihaknya telah melakukan Identifikasi pada beberapa perusahaan yang berada di Kawasan Industri Makassar dan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Kata Bahar, persolan yang masih sering terjadi antara perusahaan dan tenaga kontrak yakni tak adanya pembatasan pekerjaan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kontrak. Kedua belah pihak mestinya bagaimana menciptakan suatu hubungan antara Pekerja dengan Perusahaan saling membutuhkan dan tetap mengacu pada pembatasan  jenis pekerjaan.

“ Yang dapat dilakukan oleh karyawan Kontrak, yaitu pekerjaan yang bisa ditebak (Predictiable) Penyelesaiannya, Pekerjaan Musiman dan Pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan Utama Perusahaan pemberi kerja,” ucapnya.

Sebuah Fakta Lapangan, kata dia, sampai detik ini Praktik Pekerjaan yang bersifat terus-menerus pun menggunakan Tenaga Kontrak (Outsourcing) terus terjadi. inilah yang perlu ditertibkan.

Selain itu, menurut bahar, Kondisi perekonomian global saat ini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah harusnya terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah serta meningkatkan kinerja investasi. Disisii lain, kemudahan membuka lapangan kerja atau mendirikan suatu lapangan usaha bagi pencari kerja masih terkendalan dengan faktor modal dan mungkin juga pengetahuan yang dimiliki. 

Jika diuraikan secara detail, lanjut bahar, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, penyelesaian kepailitan.

Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat yang dapat dikatakan justru memburuk, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. 

“ Ini perlu ada upaya dalam mewujudkan Keinginan luhur Pemerintah dalam mencapai cita-cita harmonisasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Dengan demikian Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis,”pungkas Bahar`


Red (Mamat,S)

Rabu, Oktober 21, 2020

Mengadu ke LSM, Rekening Pribadi Diblokir Padahal Perusahaan (Perseroan) yang Menunggak Pajak

Mengadu ke LSM, Rekening Pribadi Diblokir Padahal Perusahaan (Perseroan) yang Menunggak Pajak

HR.ID - Baru-baru ini terdapat pengaduan dari beberapa Pengusaha yang mengeluhkan tentang pemblokiran Rekening Pribadi milik Pemegang saham disalah satu perusahaan ternama, yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan atas perintah Fiskus (Pejabat Pajak), yang nota bene lebih besar Jumlah Uang Nasabah yang di blokir, dibanding Kewajiban Pajak Perseroan yang harus dibayar ke Negara, sedangkan yang di Blokir  Justru An. rekening Pribadi.

Hal ini disampaikan Muh. Bahar Razak (Ketua DPD KGS LAI SULSEL), Minggu, 18 Oktober 2020 atas pengaduan yang diterimanya.  Ia menegaskan jika Pengadu berharap adanya kebijakan Prioritas dari pihak Fiskus terhadap Pemblokiran rekening Pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rekening Perseroan, karena dengan terblokirnya rekening dimaksud, sangat mengganggu aktifitas Usahanya,  utamanya arus kas yang dapat berdampak sistematik (amburadul).

“Kami menyadari secara penuh, bahwa Lembaga kami selain menerima Pengaduan maupun keluhan Masyarakat, kami pula berkewajiban  untuk melindungi hak-hak Negara, sebagaimana Kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh sebuah Badan atau Perseroan yang bersifat memaksa, dan tentunya dalam pelaksanaan meraih hak-hak tersebut, harus pula berdasarkan Peraturan Perundang Undangan, utamanya Pelaksana aturan,” ungkap Bahar

Dijelaskan, Bahar, kaitan antara Perpajakan dengan Perseroan terbatas (badan dengan Pengusaha) sangat erat hubungannya, utamanya yang berhubungan dengan Pajak-pajak Perseroan atau yang disebut dalam Ketentuan umum Perpajakan (KUP) adalah ‘Badan’ sedangkan dalam UU Perseroan disebut ‘Perseroan’, sedangkan objeknya adalah Pendapatan Perseroan atau badan dimaksud, diluar dari Pendapatan individu Pengusahanya (subjeknya).

Namun karena dengan adanya ketentuan Perseroan pada Pasal 3 ayat (1) undang-undang perseroan  nomor 40 tahun 2007  tentang  perseroan terbatas ‘Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki’, maka dengan sendirinya, tanggungjawab secara otomatis berada pada Perseroan dimaksud, bukan pada Individu

“Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ‘ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya’,” katanya lagi.

Dengan begitu kata Bahar.  atas Pemahaman, Baik terhadap Orang Pribadi maupun badan yang menjalankan Usaha yang otomatis adalah Pengusaha, sedangkan pengusaha (Manusia) nya adalah subjek, dan hal itu ditegaskan pada UU KUP,  Pasal 1 poin 4, ‘Pengusaha adalah orang Pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau Pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean’.

Untuk memperjelas poin 4 diatas, kata Bahar, UU KUP mempertegas pula tentang yang dimaksud Pengusaha, adalah Subjek (manusia nya) yang menggerakkan usaha dimaksud, oleh karenanya dibangunlah ketentuan ‘PENGUSAHA KENA PAJAK’.

“PKP ini tidak berarti dapat dihukum jika diantara Subjeknya yang berada dalam suatu badan dan melakukan perbuatan terkait perpajakan, karena perbuatan manusia dalam suatu badan,  Tidak dapat dihukum atas hak-hak pribadinya yang nyata-nyata telah dipisahkan sejak pembentukan suatu badan  sebagaimana ketentuan Perseroan Terbatas (vide UU 40/2007)”, Tutup Bahar.

Seperti diketahui, pemblokiran rekening atas permintaan kantor pajak bukanlah hal yang baru. Direktorat Jenderal Pajak sudah bisa melakukan pemblokiran seperti ini sejak 1997 silam. Petugas pajak memiliki kewenangan untuk meminta bank memblokir rekening nasabahnya. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Perubahan tahun 2000 tentang Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa. Dalam aturan itu, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan aktif kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan sudah berkekuatan hukum tetap. Penagihan aktif itu meliputi penyitaan dan pelelangan harta penanggung pajak, pencegahan penanggung pajak, dan penyanderaan (gijzeling). Termasuk dalam penyitaan harta wajib pajak itu adalah memblokir rekening wajib pajak di bank, jadi kantor pajak bisa meminta bank untuk memblokir rekening wajib pajak yang menunggak pajak.

Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sebelum pemblokiran rekening ada beberapa tahapan yang dilakukan pertama; pendekatan pribadi yang diberi waktu satu bulan untuk pelunasan pajak, kedua; memberikan surat teguran dengan mencantumkan jumlah tunggakan dan diberi waktu 14 hari kerja, ketiga; dengan menerbitkan surat paksa dengan tenggang waktu 21 hari sejak jatu tempo, keempat; diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) termasuk pemblokiran Rekening Nasabah penunggak pajak.


Red: (Mamat.S)

Hukum

Kesehatan

»

Serba Serbi

Artikel Penting Untuk Dibaca

loading...
loading...