Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Kamis, Juni 09, 2022

Inovasi Meningkatkan Image Pariwisata Lokal Melalui Perhelatan  MXGP of  Samota 2022 di Sumbawa

Inovasi Meningkatkan Image Pariwisata Lokal Melalui Perhelatan MXGP of Samota 2022 di Sumbawa

 
Oleh: Mahmud Husyairi

Dalam rangka memacu percepatan kemajuan dan kejayaan pariwisata di kabupaten Sumbawa di tahun 2022, maka perhelatan bergengsi berskala internasional pada tahun 2022 ini akan menjadi momentum terbaik, dan sekaligus menjadi kesempatan emas (golden oportunity) bagi pemerintah daerah kabupaten Sumbawa, dan seluruh pelaku usaha untuk melakukan inovasi

meningkatkan image pariwisata lokal di kabupaten Sumbawa. Perhelatan kejuaraan Dunia Motor Cross Grand Prix  (MXGP) of Samota ini akan dipusatkan  seputaran kawasan Jembatan Samota. Jembatan ini yang dijadikan sebagai icon MXGP of Samota, sebab jembatan ini sudah menjadi kebanggaan bagi Tau Samawa. Perhelatan yang sangat bergengsi akan dilaksanakan tanggal 24- 26 Juni 2022, di lokasi Rocket Motor Circuit di kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Dr. Zulkieflimansyah sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat  “mengatakan perhelatan Motor Cross Grand Prix (MXGP) di Samota memberikan banyak manfaat bagi daerah selain dikebutnya sejumlah pembangunan infrastruktur berstandar internasional juga menumbuhkan investasi dan ekonomi bagi masyarakat. Beliau juga menegaskan melalui perhelatan bergensi ini, kita  dipaksa untuk berinteraksi dengan keragaman dan hal-hal baru yang dengan sendirinya kita akan banyak belajar dan berubah”  ujar Gubernur.

Dengan kata lain, imbauan  Gubernur NTB tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kita harus mampu melakukan inovasi untuk mengembangkan pariwisata lokal. Sehingga, perhatian masyarakat dunia bisa dialihkan kepada potensi pariwisata lokal yang terdapat di kawasan Teluk Saleh-Pulau Moyo-Tambora (SAMOTA).

Dikutip dari laman Nuansa NTB, “Wakil Bupati Sumbawa mengatakan bahwa terpilihnya Samota sebagai lokasi pagelaran MXGP merupakan kesempatan emas bagi kabupaten Sumbawa, karena itu masyarakat Sumbawa diharapkan harus optimis dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Wakil Bupati Sumbawa juga menegaskan, masyarakat Sumbawa harus memanfaatkan sosial media, ekspose semua hal positif tentang Sumbawa dan MXGP Samota agar mata dunia tertuju ke Sumbawa. Alihkan dunia ke SAMOTA dengan terus gencar mengekspose potensi yang ada” Ujar Wabup.

Pemilihan kawasan Samota sebagai tempat perhelatan MXGP sangat mendukung untuk memperkenalkan potensi lokal yang meliputi kawasan ini seperti; kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Santong, Cagar Biosfer Samota (Teluk Saleh), dan kawasan wisata  konservasi Hiu Paus (while shark) di Labuhan Jambu.

Selanjutnya, potensi pariwisata lokal yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, dan pengunjung pada perhelatan MXGP ini adalah produk lokal khas Sumbawa, seperti Madu Sumbawa, Susu Kuda Liar Sumbawa, Sepat, Singang, dan Masin Sumbawa. Oleh sebab itu, salah satu inovasi yang paling penting, dan menarik untuk meningkatkan Image Pariwisata Lokal Sumbawa perhelatan  MXGP bertajuk ‘Festival UMKM Lokal of MXGP Samota 2022’.

Penulis adalah, (Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa)      

Jumat, Mei 27, 2022

Proses Pemasangan Listrik PLN Diduga Ada Pungutan Liar

Proses Pemasangan Listrik PLN Diduga Ada Pungutan Liar


Oleh : A. Arnas Nasruddin

BUMN seperti PT PLN (Persero) dirancang khusus untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Perusahaan guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Namun Dalam kenyataannya walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan dikarenakan berbagai kendala,

BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global.

Selain dari itu, ada imdikasi para oknum yang memanfaatkan Keberadaan Perusahaan Negara ini melalui "Keputusan Gelap yang berdampak pada timbulnya biaya-biaya siluman seperti halnya menjual stempel" dan perbuatan seperti ini harus segera di hentikan

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 91 UU/BUMN) dijelaskan bahwa Agar supaya Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya. Terutama PT PLN (Persero) yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang seharusnya setiap keputusan Pemerintah yang membidangi Kelistrikan akan selalu berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang merupakan suatu arahan yang lebih bisa dipertanggung jawabkan utamanya Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur dengan Undang-Undang. Dan mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan segala beban-beban masyarakat dengan menunjuk sistem atau mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam mendukung pengelolaan BUMN. Jangan malahan bekerjasama dengan pihak lain lalu memanfaatkan kekuasaan dan membebankan Masyarakat melalui kebijakan sesat,

Suatu keanehan yang terjadi di Perusahaan Listrik yang merupakan milik Negara ini, yaitu PLN yang memiliki Daya listrik, namun yang berhak menentukan bisa atau tidaknya dapat dilayani pemasangan listrik bagi masyarakat sebagai konsumen setelah membayar "biaya Supervisi" untuk memperoleh Nomor Identitas Instalasi Tenaga listrik (NIDI) yang diterbitkan oleh Dirjen Kelistrikan. Padahal yang di ketahui, bahwa pemerintah adalah sebagai regulator bukan mengatur-atur Biaya Pemasangan Listrik yang merupakan Tugas Pemilik Daya (PT PLN).

Proses pemasangan listrik diduga terjadi penyelewangan, dan dengan penomena atas tindakan seperti itu yang terindikasi adanya nilai yang mengarah ke pungutan liar (Pungli) semestinya penegak Hukum segera turun tangan untuk menertibkan masalah yang cukup memungkinkan adanya kerugian bagi masyarakat sebagai pelanggan.


Penulis; Pengurus LSM DPP LIMIT (Devisi Sosial Kemasyarakatan)

Rabu, Mei 25, 2022

Polisi ini Dikenal di Dunia Kriminal, Siapa Dia ?

Polisi ini Dikenal di Dunia Kriminal, Siapa Dia ?

 

Jakarta, HR.ID - Mungkin diantara kita belum banyak yang mengenali mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat seorang perwira menengah (Pamen) polisi yang banyak berhasil menaklukan beberapa para penjahat-penjahat jalanan.

Iya, dia adalah Kombes Pol Hengki Haryadi yang terlihat memiliki kepribadian sebagai seorang yang tegas. Tak dipungkiri bagi para pelaku kejahatan jalanan yang tertangkap basah atas segala tindakan kriminalnya, maka Hengki bak Singa akan akan menerkam sang Mangsa.

Namun, tak berselang lama pria kelahiran Palembang ini menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat, pasalnya, beberapa hari lalu telah tertuang sebuah Surat Telegram (TR) Kapolri dengan Nomor ST/747/IV/KEP/2022 tertanggal 13 April 2022 yang merotasi dirinya ke sebuah jabatan baru, yakni Dirreskrimum Polda Metro Jaya menggantikan Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat.

Akan tetapi penggantinya pun tak kalah hebatnya, Ia banyak dikenal dan ditakuti oleh banyak penjahat. Debutnya didunia kriminal pun pernah menorehkan sebuah prestasi.

Lalu Siapakah dia?.

Ya, dia adalah Kombes Pol Komarudin, Pria kelahiran Jakarta, 2 juni 1975, sebelumnya memimpin Polres Metro Tangerang Kota, pada 17 Desember 2021 lalu.

Ringkasan jejak karir lulusan Akpol tahun 1997 ini berpengalaman dalam bidang Lalu Lintas. Pada tahun 2016, dirinya menjabat sebagai Kapolres Serang Kota, kemudian menjabat sebagai Wakapolresta Tangerang pada tahun 2018.

Tak berhenti sampai disitu, pada tahun 2019 berdinas di Polresta Pontianak, Kombes Pol Komarudin juga menjabat sebagai Wakapolres, selanjutnya di tahun 2022 dirinya menjabat sebagai Analisis Kebijakan Bidang Hukum Gakkum Korlantas Polri.

Tak banyak diketahui, pada masa menjabat sebagai Kapolres Serang Kota, tepatnya pada tahun 2018 silam, dirinya pernah menangani kasus aliran sesat Kerajaan Ubur-ubur.

Kini dirinya dimandatkan dengan amanah baru yakni sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat. Semoga, wilayah Jakarta Pusat seluruhnya menjadi lebih aman dan tentram dalam segala kebijakan strategi keamanan dan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. 

Riwayat Jabatan

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Banten (2015)

Kapolres Serang Kota (2016)

Wakapolresta Tangerang[1] (2018)

Kapolresta Pontianak (2019)

Analis Kebijakan Madya bidang Gakkum Korlantas Polri (2020)

Kapolres Metro Tangerang Kota (2021)

Kapolres Metro Jakarta Pusat (2022)

(Redaksi/Imam Sudrajat)

Rabu, Januari 26, 2022

Ini Hasil Survey Pilpres 2024, Siapa yang Teratas ?

Ini Hasil Survey Pilpres 2024, Siapa yang Teratas ?

Jakarta, HR.ID - Pamong Indonesia Satu (PIS) telah merilis hasil survei yang dilakukannya terkait Calon Presiden 2024 mendatang. Survei bertajuk “Preferensi Pilpres 2024” ini dilaksanakan secara online oleh Lembaga Pamong Indonesia Satu (PIS).

Dari rilis yang dikirimkan kepada redaksi HR.ID Rabu, 25 Januari 2022 mengungkapkan jika pelaksanaan Survey oleh PIS ini dilakukan di 34 propinsi NKRI pada 15 November 2021 hingga 15 Desember 2021, dengan mengumpukan sampel secara accidental sampling berjumlah 2492 responden. 

Selain itu, PIS juga memilih kembali sampel sebanyak 1200 orang responden secara systematic random sampling. ini dipilih berdasarkan proporsi populasi DPT Pemilu 2019.

Adapun dalam pemaparannya, meyakini jika margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 2,83 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Ada 17 nama yang disodorkan ke reponden dalam survey ini, masing-masing adalah Anis R. Baswedan, Ganiar Pranowo, Prabowo Subiyanto, Rdwan Kamil, Basuki T. Purnama (Ahok), Gatot Nurmantiyo, Sandiaga Uno, Agus Harimukti, Susi Pudji Astuti, Tri Rismaharini, Puan Maharani, Erick Tohir, Mahfd MD, Tito Karnavian, Khafifah Indar, P, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto.

Dari 17 nama yang disimulasikan sebagai Calon Presiden untuk pilpres 2024 menempatkan mantan Manteri Pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berada di posisi teratas, kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ketiga adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hasil survei menunjukkan elektabilitas Anies berada diangka 43,33%, disusul oleh Ganjar Pranowo 20,67%, dan Prabowo Subianto 8,67%. Di bawahnya berturut-turut Ridwan Kamil 4,33%; Basuki Tjahaya Purnama 4%; Gatot Nurmantyo 3,67%; Sandiaga Uno 3,58%;  Agus Harimurti Yudhoyono 2,75%; Susi Pudjiastuti 1,42%; Tri Rismaharini 1,42%; Puan Maharani 1,17%; Erick Thohir 1,08%; Mahfud MD 1,08%; Tito Karnavian 0,83%; Khofifah Indar Parawansa 0,67%; Muhaimin Inskandar 0,17%; Airlangga Hartato 0,08% dan belum menentukan 1,08%.

Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam survei calon presiden tersebut dalam  kriteria sebagai faktor yang dijadikan pertimbangan oleh responden dalam memilih presiden, diperoleh hasil survei: faktor kepribadian 45,92 %, dan rekam jejak 32,50 %, sementara faktor gagasan/ide-ide calon 19,67% dan partai politik pengusung 1,92%.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah faktor nasionalisme dan religiusitas diperoleh hasil survei 65,39 % responden menginginkan presiden yang akan datang memiliki jiwa nasionalis dan sebanyak 34, 61% responden menginginkan presiden yang religius.

Ada yang cukup menarik dalam survey ini, dimana mayoritas responden berharap kepada para Capres ketika terpilih menjadi Presiden akan memperbaiki ekonomi yang saat ini lagi carut marut. Harapan para responden ini tercermin dimana para responden dalam pertanyaan survey yang disodorkan mereka yang memilih pertumbuhan ekonomi sebanyak 43,70%; pengentasan kemiskinan 19,73%; kesamaan dimata hukum 13,19%; peningkatan pendidikan 9,82%; stabilitas keamanan 7,31%; pengembangan infrastruktur 3,95% dan peningkatan pelayanan kesehatan 2,31%.

Dalam survei ini, karakteristik pendidikan responden didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana (S1) 43,50%; Pascasarjana (S2) 33,08%; SMA 16,08%; D1-D3 4,17%; Pascasarjana (S3) 2,33%; SMP 0,67%; dan SD 0,17%. Data hasil survei ini menunjukkan bahwa tingginya elektabilitas Anies, menurut Mulyadi, Ketua Pamong Indonesia Satu (PIS) secara signifikan dipengaruhi oleh banyaknya responden yang berpendidikan tinggi memilih Anies sebagai calon presiden yang akan dipilih di tahun 2024 nanti. Hal ini dirasa wajar sebab rekam jejak Anies sebagai akademisi yang pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi. Selain itu kepribadian Anies yang tercermin dari aktivitas kesehariannya sebagai Gubernur DKI Jakarta menunjukkan kapasitas dan kapabilitas yang cukup baik untuk dapat diterima secara rasional oleh kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi.

Sebagaimana diketahui, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan dan menyepakati bahwa  pemilu di tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Adapun penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Febaruari 2024.

Sementara itu, untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. 

Red: (MHD)

Selasa, Desember 21, 2021

Pemberian Cindera Mata Kepada Guru Warnai Reuni Akbar Tepang Sono dan Silaruhmi SDN Muhamad Toha Bandung

Pemberian Cindera Mata Kepada Guru Warnai Reuni Akbar Tepang Sono dan Silaruhmi SDN Muhamad Toha Bandung

By: (Siti Sundari)

Bandung,20/12/2021

Kalau ada acara reuni alumni Sekolah  Menengah Atas atau Perguruan Tinggi itu biasa.Tapi kalau reuninya  alumni Sekolah Dasar itu sungguh luar biasa. Apalagi bila sejak lulus hingga beranak cucu tidak pernah ketemu kawan kecil semasa SD. Tentu kejadian lucu, senang,  takjub dan haru mewarnai pertemuan itu.

Hal itu pula yang terjadi di acara " Reuni Akbar, Tepang Sono, Nostalgia dan Silaturahmi  SDN Muhamad Toha Bandung" pada 18/12/2021 lalu,  di suatu rumah makan sunda di jalan Soekarno Hatta, Bandung.

Sebagaimana dikatakan Iliiana Arifiyandi yang akrab dipanggil Hendi, salah seorang alumni angkatan 1972, reuni SD baru kali  ini  ada dan sekalinya ada dihadiri ratusan alumni.

"Luar biasa. Bangga. spektakuler. Haru. Saya rasa baru  kali ini ya  reuni alumni SD. Biasanya kan reuni SMA, Perguruan Tinggi  atau komunitas. Ini reuni SD lho. Jadi acara reuni alumni SDN M.Toha ini  luar biasa", ujar Hendi bersemangat.

Reuni yang diprakarsai oleh Andini Putri  (angk' 1979), Haris (angk'1974) serta Ruhiyat (guru SDN M. Toha 1970-1996) itu karena pandemi sempat tertunda selama 20 bulan. Namun meski tertunda antusiasme para alumni itu tidak surut untuk hadir.  Sebanyak hampir 423 alumni dari berbagai angkatan, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, yang rata-rata sudah emak-emak, sudah jadi aki nini, bahkan ada yang sudah jadi buyut  pun  berdatangan ke  lokasi acara reuni. Dilihat dari kendaraan yang terparkir,  mereka berdatangan dari berbagai kota. Ada yang datang sendiri,  berpasangan, ramai-ramai 1 mobil, bahkan ada yang diantar anak cucunya karena usianya benar-benar sudah sepuh.

Seperti Dimyat misalnya, laki-laki berusia 82 tahun itu begitu semangat  dan nampak senang dan haru hadir ditemani dua cucunya. Dimyat disambut panitia dan ditempatkan di kursi VIP . Meski langkahnya terlihat gontai dan dipapah cucunya, namun penglihatan, pendengaran dan selera makannya masih nampak bagus. Itu terbukti saat penulis bertanya, Dimyat menjawab dengan baik.

\

"Bapak usia berapa.Masya Allah Bapak bisa hadir ya di acara reuni", tanya penulis.

"82 tahun Neng. Alhamdulillah. Terima kasih", jawab Kakek Dimyat sambil menikmati makan siangnya bersama cucu laki-lakinya.

Menurut Andini Putri Ketua Panitia Reuni Akbar,  yang hadir di reuni ini memang sengaja  tidak dibatasi dengan alumni angkatan tertentu, tapi lintas angkatan. 

"Jadi angkatan berapa sja bisa ikut reuni akbar ini. Dan jangan bilang  aki nini ya, karena kita tetap menciptakan suasana serasa masih SD. Jadi yang ada adalah senior dan junior",  kelakar Andini di tengah hiruk pikuk acara.

Andini juga menambahkan, dari 423 alumni yang hadir itu terdiri atas 17 angkatan. Angkatan tertua yang hadir adalah dari angkatan 1959 dan angktan termuda dari alumni angkatan 1977.

Acara reuni yang ditandai dengan pemberian penghargaan  berupa cindera mata kepada guru-guru melalui suatu prosesi tari persembahan, membuat suasana larut dalam keharuan mendalam.

Usai acara persembahan kepada guru, dilanjut  dengan  foto bersama guru dan tiap angkatan alumni.

Mata Ruhiyat, 78 tahun, mantan guru kesenian dan Kepala sekolah SDN Muh. Toha nampak berkaca-kaca saat Andini usai menyanyikan lagu nostalgia, memeluk dan membisikkan rasa terima kasihnya kepada Ruhiyat atas segala pengajaran yang telah diberikan.

"Terima kasih Bapak Guru. Bapak sudah mengajari saya membaca dan memberi banyak ilmu. Tak dapat kami membalasnya", bisik Andini penuh keharuan.

Tak kalah dengan Andini, Syafril  72 tahun (angk' 1962) penasehat acara Reuni Akbar  menyumbangkan suara emasnya  dengan lagu lawas "I've been Away too Long".  Meski sudah gaek, suaranya begitu memukau para alumni dan mengundang tepuk tangan yang meriah.

Nampak begitu rindunya para alumni, dengan mengenakan dress code masing-masing angkatan tak ayal lagi membuat suasana riuh rendah.

"Haiii.. coba tebak siapa saya".

"Masya Allah.. kok  kamu jadi Ndut sih, padahal dulu kamu ceking".

"Kamu kerja dimana",

"Punya anak berapa",

"Masih dinas apa sudah pensiun", itulah  sapaan dan celotehan para alumni yang sempat mampir di telinga penulis.

Sementara itu secara terpisah Ruhiyat, yang termasuk salah seorang pemrakarsa acara reuni akbar, sebagai alumni guru SDN M.Toha bersama guru-guru lainnya  ingin agar para alumni ini agar tidak putus silaturahminya hendaknya dirangkul dalam suatu wadah organisasi.

"SDN M.Toha selain bangunannya jadi situs Kota Bandung karena peninggalan Zaman Belanda, banyak berprestasi  di bidang seni budaya dan bidang lainnya, saya harap perlu ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi ikatan alumni", jelas Ruhiyat mengungkapkan impiannya.

Rupanya bukan hanya Ruhiyat saja yang punya impian itu, ternyata hal senada dan impian yang sama  juga  diharapkan oleh Pepen (guru aktif SDN M.Toha),  Syafril (Oteng), Hendi, Haris serta para alumni lainnya.

Suara dan aspirasi itu  tentu saja bagi Andini Sang  Ketua Panitia, adalah  suatu hal yang memang perlu ditindaklanjuti.

"Insya Allah ke depan berangkat dari Reuni Akbar ini, alumni yang hadir akan dijadikan database pembentukan  ikatan alumni SDN Muhamad Toha Bandung agar silaturahmi antara alumni dengan alumni, antara alumni dengan guru dan sekolah tetap terjalin",  tandas Andini yang diamini oleh Hendi dan Oteng serta rekan alumni lainnya.

Rabu, November 10, 2021

PPLIPI  Harus Buat  Kab. Bandung  Kian BEDAS

PPLIPI Harus Buat Kab. Bandung Kian BEDAS

Lina Marlina Ruzhan :

Hj.Lina Marlina Ruzhan, SE., Ketua Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) DPW Jawa Barat, menegaskan bahwa keberadaan PPLIPI di Kabupaten Bandung  hendaknya mampu  berkontribusi terhadap pembangunan dan peka terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Sebagaimana yang tersirat di dalam lagu mars PPLIPI dan sebagaimana yang tertuang dalam visi misinya, dalam melangkah dan menjalankan program, anggota PPLIPI hendaknya  paham apa itu  PPLIPI. 

Kalau sudah paham, maka banyak yang bisa dilakukan. Potensi anggota  PPLIPI  yang terdiri dari para perempuan hebat dan dari berbagai profesi itu,  bisa menyumbangkan pikiran dan karya untuk berkontribusi dalam  pembangunan di Kabupaten Bandung, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Apalagi PPLIPI dibawah kepemimpinan Hj. Emma Dety  Permanawati S.Pd.I., MM yang notabene istri dari Bupati Bandung,   Ketua PPLIPi DPW Jabar percaya, akan mampu membawa gerbong organisasi PPLIPI yang akan membuat Kabupaten Bandung semakin Bedas.

Pada  pelantikan itu, H. M. Haerun, SH.MH., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bandung,  menyambut baik adanya PPLIPi di Kabupaten Bandung dan mengharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan perempuan dengan memberikan solusi  dan memecahkan permasalahan.

Menurut Haerun yang di kepengurusan PPLIPI menjadi penasehat,  wilayah Kabupaten Bandung  merupakan daerah rawan  bencana banjir dan longsor,  karena sebagian besar merupakan daerah  pegunungan.

Dengan penduduk sebanyak 3,6 juta orang,   49 % lebih adalah  perempuan. Jadi kaum  perempuan lebih sedikit daripada kaum laki-laki.

Walau jumlah kaum perempuan  sedikit,  namun Haerun merasa prihatin karena angka perceraian di Kabupaten Bandung sangat tinggi. Tahun 2020  tercatat angka perceraian mencapai 25 ribu orang. Hal ini jelas mempengaruhi ketahanan keluarga,  

Masalah ketahanan keluarga memegang peranan sangat penting dalam membangun masyarakat.

Oleh karena itu dengan dilantiknya pengurus PPLIPI lDPC kabupaten Bandung,  kiranya bisa memberikan kontribusi dan karya, bersinergi dengan program pemerintah untuk membangun masyarakat yang semakin BEDAS.

Perempuan di Kabupaten Bandung  akan semakin BEDAS  ditegaskan juga oleh Ketua PPLIPI DPC Kabupaten Bandung yang baru dilantik  Emma  Dety  Permanawati.

PPLIPI DPC Kabupaten Bandung dengan 23 pengurus  dan 8 komisi di bawah kepemimpinannya diharapkan mampu akan membuat masyarakat khususnya kaum perempuan kian BEDAS Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejatera.

23 pengurus tersebut merupakan perempuan-perempuan yang mempunyai latar belakang berbeda baik dari profesi maupun dari segi umur.

"Ada dari kalangan legislatif, aktivis perempuan,  kesehatan, pendidik,  IRT,   psikolog, pelaku UMKM,  tenaga kesehatan, dsb",jelas Emma antusias.

Selaku Ketua  PPLIPI Jabar Lina  mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus DPC Kabupaten Bandung dan  berpesan  masih ada PR  yang  masih  menunggu, yaitu pembentukan pengurus PPLIPI tingkat ranting Kecamatan.

"Bila PPLIPI sudah sampai ke tingkat kecamatan, PPLIPi kian dikenal publik dan masyarakat, mampu memberikan kontribusi dalam  pembangunan di Kabupaten Bandung yang akan semakin pedas.

Sabtu, September 25, 2021

Menzalimi 57 Pegawai KPK : Disingkirkan & Tidak Diberi Pesangon

Menzalimi 57 Pegawai KPK : Disingkirkan & Tidak Diberi Pesangon


Jakarta.HR.ID - irektur Sosialisasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkapkan sikap KPK terhadap 57 orang pegawai KPK

yang diberhentikan akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia juga  mengaku dirinya bersama 56 pegawai lain  diberhentikan tanpa mendapatkan dana pesangon dan pensiun.

Sikap KPK yang semena-mena ini membuktikan memang tidak punya itikad baik dalam proses penerimaan pegawai yang sungsang itu.

Setidaknya, pihak KPK tidak memikirkan bagaimana dengan nasib pegawainya yang tidak diterima itu, padahal hampir seluruh mereka telah mengantongi jam kerja yang sudah teruji dengan bekerja tanpa cela bersama KPK sebelumnya.

Nasib 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lulus tagapan seleksi menjadi pegawai negeri ini menambah jumlah masalah ketenagakerjaan di Indknesia yang digasak pandemi Covid-19 dan varian Delta hingga banyak buruh yang di runahkan atau bahkan berstatus PHK juga.

Sikap KPK yang abai pada eks karyawan atau pekerja yang tidak ketetima menjadi pegawai tetap KPK ini jelas berlawanan dengan apa yang diatur oleh Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang diberikan  KPK. Karena SK tersebut hanya terkesan saja telah memberikan tunjangan pada para pegawai yangdiberhentikan.

Namun realutasnya, tunjangan yang dimaksud dalam SK itu adalah uang tabungan milik  57 pegawai yang tak lolos TWK. Jadi jelas tak ada uang pesangon sebagaimana diatuf oleh UU No. 13 Tahun 2000 tentang Ketenafajerjaan.Semua pegawai KPK yang dipecat itu tidak memperoleh uang pesangon dan uang pesiun.

Karenanya ada baiknya pegawsi KPK yang di--PHK denfan cara sekeksi yang bermasalah itu melakukan gugatan, baik melalui pengadilan penyekesauan hubungan industrial maupun pengadilan umum. Sebab hanya dengan begitu dapat diperoleh kepastian apakah keadilan masih bisa diharapkan bagi wong cilik yang tidak mendapat perhatian yang sepatutnya dari prnegsk hukum.

Tabungan dalam bentuk tunjangan untuk hari tua dan BPJS memang tidak dapat disebut sebagai uang pesangon. Jadi kalau benar dari kedua sumber itu diklsjm sebagai uang pesangon, jelas dalam kasus yang mengkkaim menjadi uang pesangln itu perlu ditetapkan melalui pengadilan. Boleh jadi masalahnya pun dapat dikatagorikan sebagai tindak penipuan atau minimal wan prestasi yang sungguh naib.

Belum lagi bagi mereka sebagai karyawan yang ditransfer dari instansi tertentu dari lingkungan pemerintah, pasti lebih runyam statusnya. Hingga kesan mereka yang tidak dapat diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) itu memang hendak dicampakkan, meski rata-rata dari mereka itu sudah ikut berjasa menyelamatkan uang negara dari para koruptor.

Tanggapan miring Giri Suprapdiono tentang tunjangan yang tercantum dalam SK akan diupayakan penyalurannya ke sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya akal-akalan saja. Toh, realisasinya tak ada. Karena memang tampaknya hanya sekedar  untuk menampilkan kesan bahwa mereka telah melakukan “kebaikan” kepada para pegawai yang diberhentikan.

Kawan-kawan Giri Suprapdiono yang tegas dan tegar bersikap bahwa kedzaliman dalam bentuk apapu -- utamanta yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi harus tetap dilawan, tampak mendapat sambutan simpatik dari berbagai elemen masyarakat.

“Kedzaliman dan pengkhianatan dalam pemberantasan korupsi tidak bisa kita diamkan. Harus kita lawan,” ucap pengajar wawasan kebangsaan di sejumlah lembaga pendidikan dan negara tersebut.

Cuitan Giri Suprapdiono, meski harus  diberhentikan akibat tidak lolos  TWK,  ia mengaku tetap bahagia dengan usaha  beternak ikan lele, berjualan gorengan hingga penulis buku.

Semua pekerjaan itu jauh lebih baik daripada talah menggadaikan diri kepada para  garong uang rakyat seperti penyidik KPK  yang terlibat suap dengan Wali Kota Tanjung Balai.

57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos TWK telah diberhentikan secara hormat oleh KPK pada 30 September 202.

Tragika pegawai KPK ini semakin menambah jumlah masalah ketenagakerjaan di Indonedia yang tak pernah kunjung rampung. Apalagi nanti, jika gugatan 57 karyawan yang merasa dizalimi itu nanti naik ke meja pengadilan.


Jakarta, 21 September 2020

Jacob Ereste

Minggu, Juni 27, 2021

Beriman Kepada Hari Akhir

Beriman Kepada Hari Akhir

Oleh: Khaerun Nisa

Bukan lah dongeng belaka yang kita dengar perihal hari akhir atau hari kiamat. Sungguh sangat mengerikan jika kita menyimak kenyataan tentang hari kiamat yang terdapat di dalam alquran surah Al-qoriah, maka marilah kita bersama beriman kepada nya .

Dari pada permasalahan itu maka penulis akan menenulis tentang hari akhir dan meningkatkan keimanan pada hari itu.

A.  Penjelasan

Hari akhir atau hari kiamat adalah hari dimana semua yang ada di muka bumi dan di langit hancur dan telah berakhir semua kehidupan dengan bertanda tiupan sangkakala yang ditugaskan Allah kepada Malaikat Isrofil.

hari kiamat dibagi menjadi dua macam yaitu kiamat kubra (kecil)  dan kiamat sugra (besar). Pada saat sekarang ini telah banyak kita saksikan beragam kiamat kubra yang banyak terjadi seperti kematian, kesyirikan/kemusrikan dan bencana Alam yang terjadi silih berganti seperti banjir bandang, gempa bumi dan tsunami yang banyak memporak propagandakan manusia di sekitar nya, terdapat luka-luka dan tewas.

Keimanan terhadap hari kiamat atau hari akhir adalah diantara pokok ajaran Islam bahkan termaksud dari rukun iman. Keimanan seseorang barulah sempurna jika dia meyakini adanya hari kiamat. Alquran juga telah menjelaskan bahwa hari kiamat atau hari akhir akan benar-benar terjadi seperti di dalam Alquran surah Ghafir:59 Allah berfirman:

“Sesungguhnya kiamat pasti akan datang,tidak ada keraguan pada nya, akan tetapi banyak manusia tidak berima” (Q.S. Ghafir:59).

Sudah tentu kita harus mengimani hari kiamat, walaupun kita tidak tauh kapan itu akan terjadi karena datangnya hari kiamat adalah rahasia Allah Swt. Akan tetapi kita dapat mengetahui nya dari tanda-tannda yang disampaikan oleh Rasulullah, dan adapun berikut adalah beberapa gambaran tanda hari akhir yang kini telah nyata ada di zaman kita:

Diutusnya nabi Muhammad, salah satu tanda kiamat terbesar yang kini telah terbukti nyata di zaman kita, karena dalam sebuah hadist beliau sendiri mengatakan bahwa jarak antara pengutusan beliau dan datang nya hari akhir adalah bagaikan dua jari yaitu jari tengah dan telunjuk.

Muncul nya para Dajjal yang mengaku sebagai nabi, begitu pula tanda-tanda akan muncul  dan mungkin bukan hanya sesekali. Semacam ada orang yang mengaku sebagai nabi sebagai mana hal ini telah muncul di zaman nabi Saw. Yaitu Musailamah Al-kadzdab. yang mengaku sebagai nabi.

Banyak wanita yang membuka Aurat, dizaman kita sekarang sudah tidak asing lagi kita melihatnya para wanita yang telah kehilangan rasa malu nya, karena begitu banyaknya wanita yang berpakaian namun hakikat nya telanjang karena pakaiannya yang tipis dan ketat. Dan itu adalah salah satu tanda dekat nya hari kiamat.

Zina dan pornografi dimana-mana, merebaknya perzinaan dan pornografi yang nampak saat ini juga merupakan tanda kiamat sudah dekat, karena sudah telah kita ketahui perkembangan zaman yang menggila membuat para oknum yang tidak  mempunyai moral bertingkah. 

Pembunuhan dan kemaksiatan merajalela, berita telah banyak mengabarkan bagaimana kejahatan pembunuhan dan kemaksiatan meresahkan, dan permasalahan tersebut banyak di temukan di zaman kita sekarang.

Mungkin ada menanyakan kenapa telah banyak tanda demikian yang menggambarkan kondisi di zaman kita. Mungkin kah kiamat sudah dekat..? bagaimana bisa dikatakan bahwa kiamat itu dekat sedangkan sudah seribu tahun lebih sejak nabi Muhammad Saw diutus, kiamat pun belum terjadi.? Ingatlah bahwa dikatakan dekat berdasarkan ilmu dan ketentuan Allah, walaupun manusia menganggapnya amatlah jauh.

“Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil). Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi)” (QS. Al-Maraj:6-7).

Rasulullah Saw pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam wujud seorang Arab Badui, beliau menanyakan mengenai kapan hari kiamat terjadi. Lantas beliau menjawab “orang yang ditanya tidak lebih tauh dari yang bertanya” (HR. Bukhari dan Muslim).

 Dan sungguh sangat mengherankan yang terjadi saat ini. Beberapa kelompok atau tukang ramal yang sudah pasti suka berdusta, ada yang mengetahui kapan terjdinya kiamat. Ada juga kaum berpeci (alias: ustadz) yang memprediksi kiamat terjadi pada tahun sekian dan sekian dengan mengatakan Imam Mahdi sebentar lagi akan keluar.

Rasulullah Saw sendiri tidak mengetahui terjadi nya hari kiamat, padahal beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Swt. Begitu pula malaikat Jibril selaku penyampai wahyu dari Allah juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat.

B. Kesimpulan

Perlu ditegaskan kita selaku manusia yang tinggal dimuka bumi harus lah percaya akan adanya hari kiamat kelak yang akan datang kepada kita. Karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman seorang muslim. Maka dari itu marilah kita bersama meningkatkan keimanan kita. Karena hari akhir itu amat dasyat dan kita pun dipertegaskan  mempersiapkan amal kita kelak yang menjadi penolong di kehidupan kekal yaitu di Akhirat.

 

Nama:Khairun Nisa

Minat kajian: Hikmah dalam kajian Islam

Alamat: Sumatra Utara

Instagram:@khairunnisaa58

Facebook: Khairun Nisa Sikumbang

Refrensi: Buku prediksi Akhir Zaman (Mhd Abduh Tuasikal ) Rumaysho


Rabu, Desember 30, 2020

Pencanangan Pembanguana RS Kanker 2,7 Trilyun oleh Pemprov Sulsel Perlu Kajian Khusus

Pencanangan Pembanguana RS Kanker 2,7 Trilyun oleh Pemprov Sulsel Perlu Kajian Khusus


Oleh : Muh. Bahar Razak

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan itu sendiri. Oleh karenanya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Pengelolaan Rumah Sakit dasarnya memiliki Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya yang masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam setiap rencana pembangunan yang namanya Rumah Sakit, apalagi jika RS khusus seperti Pelayanan Kanker.

Menurut kami, setiap rencana Pembangunan Rumah sakit yang dibutuhkan tidak hanya Anggaran yang begitu besar untuk membangun, tetapi harus pula dipikirkan beban-beban lainnya, utamanya Dari aspek  biaya operasionalnya jika Pasien Minim sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Penomena kami tuliskan karena adanya rencana atau wacana pemerintah Provinsi Sulsel untuk membangun Rumah sakit Kanker yang notabene dengan menggunakan  anggaran 2 trilyun lebih dari Uang Rakyat, apakah sebegitu parahnya penyakit Kanker di sulsel lalu kemudian harus membangun Rumah sakit dengan anggaran lebih dari 2 trilyun?

Kami kira dengan anggaran 2 trilyun lebih untuk pembangunan Sebuah RS sekalipun anggaran itu sekaligus dengan Pembebasan lahannya, setidaknya akan terbangun tidak kurang dari 500 kamar pasien. Lalu berapa jumlah pasien kanker nya?, berapa Dokter ahli kanker? Sebab keseimbangan antara jumlah Pasien kanker dengan jumlah dokternya harus setara, sebab jika lebih banyak pasien dari dokter ahli kanker, maka dokternya yang tidak sanggup melayani. Begitu pula jika Sebuah RS dengan Kamar Misalnya 500, lalu pasien hanya 100 orang, bagaimana dengan beban Biaya Operasionalnya? Kemudian, Apakah Pemprov sudah mengetahui Angka-angka pasti itu?, apakah pihak yang mencanangkan sudah bercermin pada RS Bantaeng yang katanya Internasional itu? 

Selain dari itu pembangunan RS itu perlu kajian mendalam mengapa ? karena di RS Unhas itu kan Sudah pusat pelayanan kanker, coba kita tinjau berapa orang yang memperoleh pelayanan Kanker dalam setahun di RS Unhas? Kemudian bagaimana cara Pemprov Menentukan anggaran lebih dari 2 Trilyun  untuk sebuah pembangunan RS Kanker, pada sisi lain belum terungkap apa-apa saja yang akan dibangun di RS tersebut?, RS darmais Jakarta saja yang konon Pusat pelayanan Kanker di Indonesia jika dihitung asetnya belum tentu mencapai 2 Trilyun. Lalu bagaimana cara pemprov menentukan angka lebih dari 2 Trilyun ?

Pembangunan RS itu bukan karena Mewahnya sebuah Rumah sakit, tetapi lebih mengedepankan Pelayanan dan ketersediaan Para Dokter ahli nya. Sebab Kajian pertama untuk membangun sebuah RS khusus, semestinya  bertolak dari Penyakit yang berkembang ditengah Masyarakat, lalu yang namanya RS Internasional itu ditandai bukan karena Gedungnya, tetapi Sistem dan pelayanannya yang Internasional, sebab jika hanya gedungnya yang bertaraf internasional, maka biaya Operasional nya pun akan besar dan dipastikan  pasien kanker tidak akan menginjakkkan kaki nya di RS itu jika pelayanannya tidak Professional. Harus kita sadari Pasien itu mau sembuh dari penyakit, bukan mau bertamasya.


Penulis: 

Senin, Desember 07, 2020

Kerugian Daerah Bukan Keuangan Negara ?

Kerugian Daerah Bukan Keuangan Negara ?


 Oleh : Muh. Bahar Razak

Terkait pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah terdapat  persoalan yang cukup krusial dan menarik untuk didiskusikan, yakni mengenai kekurang-tegasan, kekurang-cermatan, dan ketidak- konsistenan instrumen yuridis dalam mengatur apa yang dimaksud dengan kerugian daerah, bagaimana hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah, bagaimana hubungan antara kerugian daerah, kerugian negara, dan frasa “merugikan keuangan negara” serta bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian daerah.

Dalam tataran praksis, kerugian daerah yang dinilai dan/atau ditetapkan oleh BPK dipulihkan atau diselesaikan dengan cara disetor ke kas daerah. Praktik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa sudut pandang, antara lain, kerugian daerah merupakan turunan dari keuangan daerah. Selanjutnya, sebagai turunan dari keuangan daerah, kerugian daerah bukan bagian dari keuangan negara sehingga sudah sepantasnya disetor ke kas daerah.

Jika kita membicarakan tentang Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi, maka Pembahasan mengenai keuangan negara tidak akan lepas dari pembahasan tentang kerugian negara.

Kami penulis mengulas secara rinci, bahwa Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak dijelaskan apa itu kerugian negara. Peraturan tersebut hanya mengamanatkan pengaturan  lebih lanjut tentang penyelesaian kerugian negara dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara yang kelak terbit sebagai UU Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Batasan mengenai kerugian negara tersebut tampak terlalu sempit untuk definisi dan lingkup keuangan negara yang demikian luas pada UU Nomor 17 Tahun 2003. Seperti ujar bahar, Sesuai Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, penilaian kerugian Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian dituangkan dalam keputusan BPK.

Rumusan eksplisit dari Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tersebut menjadikan BPK sebagai lembaga satu-satunya yang secara sah berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan untuk pegawai negeri bukan bendahara, berdasarkan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2004 penetapan kerugian negara dinilai dan/atau ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota yang tata caranya diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya.


Penulis: Ketua DPD KGS LAI SULSEL

Rabu, November 25, 2020

Sektor 22 Subsektor 11 Citarum Harum Tutup Praktek Nakal Toilet Umum Antarkan Kelurahan Mekarmulya Bebas ODF

Sektor 22 Subsektor 11 Citarum Harum Tutup Praktek Nakal Toilet Umum Antarkan Kelurahan Mekarmulya Bebas ODF


Oleh: Siti Sundari

Siang itu,   di suatu hari yang hangat, sang surya nampak bertengger di cakrawala yang biasanya di musim penghujan bersembunyi.  Penulis sejak pagi tiba di lokasi dan melakukan pengamatan dari kejauhan dan duduk seorang diri. Di sisi kolam retensi yang berada di sekitar area Pasar Induk Gedebage Kecamatan Panyileukan  Kota Bandung,  nampak 2 orang prajurit TNI berpakaian loreng hijau tengah mondar-mandir mengitari kolam retens.i Terlihat serius sekali. Sekali -kali  prajurit itu berjalan mengitari area pasar yang cukup luas dengan berjalan kaki. Setiap detil pasar apapun itu tak luput diamati.

Mulai dari sampah yang berserakan di jalanan, buah-buahan yang membusuk dan menggunung yang merusak pemandangan, bangunan liar dan kumuh yang bertebaran, sampai pada toilet umum pun tak luput dari perhatian dan terdeteksi ternyata buang limbah kotoran manusia secara sembarangan. Dua orang prajurit itu tak lain adalah 2 anggota yang sedang menjalankan tugasnya di subsektor 11 sektor 2 Citarum Harum yang tengah patroli. Sebagai anggota Satgas Citarum Harum dua prajurit itu memang dalam bertugas dikenal amat teliti. Itu tak lain karena sang komandan Kolonel Infantri Eppy Gustiawan, dalam bertugas memang selalu teliti, bertindak tegas tanpa komprom, i piawai dalam berdiplomasi. Dan itu pula yang selalu ia tekankan kepada anggotanya dalam menjalankan tugas atau suatu operasi. Apalagi di musim penghujan seperti ini.  Apapun di lapangan yang terjadi, dampak atau tindakan antisipasi adalah tugas yang harus dijalani dan dilaporkan tiap hari.

Serma Abdullah Fauzi, salah seorang prajurit itu, adalah Danubsektor 11 dari 17 subsektor yang ada di sektor 22 program Citarum Harum di bawah komando Kolonel Infanteri Eppy Gustiawan. Berkat ketelitian dan patroli yang rutin dilakukan bersama anggotanya Abdulloh mampu mendeteksi toilet umum yang beroperasi di pasar induk yang ternyata tidak memiliki septic tank alias pembuangan sendiri. Toilet umum berbayar dengan 7 pintu itu membuang limbah kotoran manusianya  langsung ke parit tanpa merasa brlersalah dan risi. Maka tindakan tegas pun ia lakukan dengan menutup toilet umum tersebut tanpa kompromi.

Tindakan tegas nya itu tak ayal telah mengantarkan Kelurahan Mekarmulya terverifikasi bebas ODF. Pada 23 November 2020 bersama Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan,  Mekarmulya  mendeklarasikan diri sebagai Kelurahan yang bebas ODF  (Open Defecation Free). Verifikasi ODF ini menurut Sri Kurniasih Camat Panyileukan, adalah proses memastikan suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, Abdulloh sebagai Dansubsektor 11 awal mulanya hanya melakukan tugas rutin. Abdulloh bersama timnya melakukan patroli sungai termasuk anak cucu dan cicit sungai di wilayahnya dengan tujuan jangan sampai ada pencemaran dari limbah kotoran manusia yang masuk kolam retensi di Gedebage apalagi kalau nantinya berakhir masuk ke sungai Citarum.

" Kami tutup praktek nakal toilet umum biar tidak masuk ke kolam retensi. Kalau masuk limbah kotoran manusia, air kolam ini kan jadi bau busuk dan tercemar,"  jelas Abdulloh menjawab pertanyaan penulis.

Sebagaimana diketahui di pasar induk Gedebage saat ini sedang dibangun kolam retensi yang berfungsi sebagai  danau penampungan air hujan agar area Pasar Gedebage tidak kebanjiran yang selama ini dikenal langganan banjir. Meskipun baru setengah perjalanan pengerjaannya fungsi kolam retensi itu sudah mulai dirasakan pada tanggal 23 November lalu di area Pasar Gedebage terpantau Satgas tidak terjadi banjir dan genangan air seperti biasanya bila hujan lebat turun.

"Assalamualaikum Selamat siang Komandan.  Izin melaporkan dari sub Sektor 11 sektor 22 Citarum harum. Ini adalah situasi dan kondisi kolam retensi yang ada di area Pasar Induk Gedebage.  Akibat hujan tadi malam Alhamdulillah sudah mulai tampak fungsi dari kolam retensi. Air tertampung di kolam retensi dan area Pasar Induk Gedebage tampak kering dan tidak ada genangan-genangan. Demikian yang bisa kami laporkan dari sub 11..." itulah bunyi laporan Abdulloh Fauzi Dansubsektor 11 yang terdengar lantang membahana seantero Panyileukan dan nggaknya sampai terdengar ke kota Bandung kolam dengan panjang 120 meter lebar 20 meter dan kedalaman 3 meter dan mampu menampung air sampai 5000 meter kubik itu mulai dikerjakan sejak tanggal 3 September 2020 dan direncanakan selesai tanggal 17 Desember 2020 atau selama 100 hari kerja.

Soal praktek nakal toilet umum di wilayahnya,  Ellis Suprihatin Lurah Mekarmulya mengakui, selama ini pihaknya sudah memberikan peringatan terhadap pemiliknya.  Namun tak digubris dan tetap saja membandel. Wajar bila keberadaan Satgas Citarum harum sektor 22 sub Sektor 11 yang dengan tegas menutup praktek toilet tersebut amat membantu pemerintah setempat dalam melakukan pembinaan dan menindak pelaku pelanggaran lingkungan

Karena itu tak heran.  jika Ellis Suprihatin menyatakan sangat senang terhadap kinerja Satgas sub Sektor 11 Citarum Harum.

"Saya amat mengapresiasi dan  senang  dengan kehadiran dan kinerja Satgas Citarum Harum subsektor 11 sektor 22, sehingga Mekarmulya berhasil jadi kelurahan yang bebas ODF.  Saya berharap Kerjasama yang terjalin baik selama ini dengan melakukan kegiatan bersama seminggu sekali akan terus terjalin dan lebih baik lagi. Terima kasih Satgas sub Sektor 11 sektor 22 Citarum Harum, " ungkap Lurah Mekarmulya.

Penulis: Wartawan Rajawali Selatan (RS-02.Com)


Rabu, November 18, 2020

Ada Napi Koruptor Kirim Surat Terbuka Ke Panglima TNI, Agar Segera Menangkap HRS

Ada Napi Koruptor Kirim Surat Terbuka Ke Panglima TNI, Agar Segera Menangkap HRS


HR.ID - Tersebar di Medsos, Surat terbuka yang menyebut nama OC Kaligis di beberapa Group media sosial pada (17/11/20), seorang Narapidana koruptor OC kaligis, mengirimkan surat terbuka ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto, agar segera menangkap dan mengadili Rizieq Shihab dengan sangkaan makar dan provokasi yang akan memecah belah kesatuan NKRI.

Seperti diketahui OC Kaligis ada seorang Napi yang didakwa menyuap majelis hakim dan panitera PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura. Uang tersebut didapat Kaligis dari istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, yang ingin suaminya "aman" dari penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Evy memberikan uang sebesar 30.000 dollar AS kepada Kaligis untuk diserahkan kepada hakim dan panitera PTUN Medan yang berlansung antara bulan Maret hingga Juli 2015 lalu. Kaligis di Vonis 10 tahun penjara dan telah diturunkan menjadi 7 tahun.

Lanjut dalam surat terbuka yang diduga dibuat oleh OC Kaligis dan ditulis pada (15/11/20) lalu beredar di GWA itu, Kaligis menuliskan bahwa, dari pernyataan Habib Riezieq, telah terbukti sah dan meyakinakan bahwa dia benar – benar  mempovokasi pengikutnya untuk melawan Pemerintahan yang sah,  dan gerakan separatisnya  makin menjadi, karena Penguasa, atau penegak Hukum melakukan Pembiaran terhadap aksi provokasi Habib Rizieq yang makin berani.

Kata dia dalam suratnya, Provokasi adalah awal makar. Dia mencontohkan dan membandingkan dengan provokasi yang dilakukan oleh Osama bin Laden. Provokasi Osama: “We-with God’s help- call on every Muslim who believes in God and wishes to be rewarded to comply with God’s order to kill  the Americans and plunder their money wherever and whenever they find it” (Provokasi Osama ini mengindroktinasi kaum Muslim untuk membenci orang Amerika serta  mensahkan perampokan harta mereka.”)

Di era Orde Baru, sekitar tahun  1982, Kaligis sebagai seorang advokat, pernah membela Adah Djaelani tokoh pergerakan Darul  Islam yang hendak membawa Indonesia menjadi Negara Islam di Indonesia.

Diceritakan oleh OC Kaligis bahwa Pesiden Soeharto  tegas, menyapu   bersih  anasir-anasir  yang  hendak meruntuhkan NKRI.  Peradilan atas Adah Djaelani berjalan lancar.  Tanpa adanya pengerahan massa pendukung.  Akhirnya  semua anasir-anasir  pemecah belah persatuan di habisin..

Katanya, Provokasi serupa untuk meruntuhkan Pemerintahan sah Jokowi kini dilancarkan oleh Habib Rizieq dengan menjustifikasi provokasinya sebagai gerakan bela ulama, khususnya ulama besar  Habib Rizieq yang katanya  keturunan Nabi yang difitnah oleh Pemerintah Indonesia.

Atas Dasar itu Habib Rizieq mengajak umat Islam merapatkan persatuan untuk melawan rezim Jokowi yang disebutnya sebagai rezim curang.

Menurut dia, Apabila Provokasi itu dibiarkan berlangsung, maka dia mencontohkan suatu teori terorisme, bahwa ucapan Provokasi tersebut akan menjelma  menjadi tindakan teror, sehingga tujuan mencapai kekacauan akan terjadi, yang dampaknya berlanjut  kepada tindakan makar.

OC Kaligis juga mempertanyakan revolusi akhlak yang digemakan oleh Rizieq . “Emangnya bangsa Indonesia ini sudah tidak berakhlak sehingga harus ada revolusi akhlak,” tulis OC Kaligis.

Berikut selengkapnya surat terbuka OC kaligis yang ditujukan kepada Panglima TNI yang dikutif dari  www.journaltelegraf.com


"Sukamiskin Minggu 15 November 2020.

Hal. “Revolusi Habib  Rizieq*  Adili Habib Rizieq.

Kepada yang  terhormat Panglima TNI Marsekal Hadi  Tjahjanto.

Dengan Hormat.

Perkenankanlah saya  Prof.. Otto Conelis Kaligis, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan saya Selaku Praktisi  dan Pengamat Hukum menyampaikan himbauan kepada Bapak Panglima yang punya tugas utama mempertahankan NKRI, untuk  hal berikut  ini:

Di era Pemerintahan Bapak Presiden  Soehato, disekitar tahun  1982, sebagai seorang advokat, saya pernah membela Adah Djaelani tokoh pergerakan Darul  Islam yang hendak membawa Indonesia menjadi Negara Islam. Indonesia.

Disaat itu Bapak Pesiden Soeharto  tegas, menyapu   bersih  anasir  anasir  yang  hendak meruntuhkan NKRI.  Peradilan atas Adah Djaelani berjalan lancar.  Tanpa adanya pengerahan massa pendukung.  Akhirnya  semua anasir  anasir  pemecah belah persatuan di habisin..

Sepulangnya Ulama Habib Rizieq (yang konon dihormatinya karena dia adalah seorang keturunan Nabi), bahkan   sejak Habib   Rizieq. diluar  negeri,  saya telah turut menyaksikan provokasi provokasi si Habib.  Dia  tidak mengakui Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf, menyebutnya  sebagai Presiden ilegal, mempovokasi kemungkinan  timbulnya perang saudara  bila  tentara  secara resistensi melakukan perlawanan, menyerukan dilakukannya revolusi achlak (memangnya bangsa Indonesia sudah tidak lagi berachlak?), menyerukan ganti Presiden/Pemerintahan, mencap Pemerintah sebagai rezim curang. Bermaksud menjadikan NKRI yang berdasarkan Pancasila menjadi Indonesia sebagai negara  Syariah.

Dari pernyataan, pernyataan Habib Riezieq terbukti bahwa dia benar - benar  mempovokasi pengikutnya untuk melawan Pemerintahan yang sah,  dan gerakan separatisnya  makin menjadi, karena Penguasa Hukum melakukan Pembiaran aksi   provokasi Habib yang  makin berani.

Provokasi adalah awal makar. Mungkin Bapak masih ingat Provokasi Osama bin Laden.Provokasi Osama: “We-with God’s help- call on every Muslim who believes in God and wishes to be rewarded to comply with God’s order to kill  the Americans and plunder their money wherever and whenever they find it” Provokasi Osama ini mengindroktinasi kaum Muslim untuk membenci orang Amerika serta  mensahkan perampokan harta mereka”

Provokasi serupa untuk meruntuhkan Pemerintahan sah Jokowi kini dilancarkan oleh Habib Rizieq dengan menjustifikasi provokasinya sebagai gerakan bela ulama, khususnya ulama besar  Habib Rizieq Yang katanya  keturunan Nabi yang difitnah oleh Pemerintah Indonesia. Atas Dasar itu Habib Rizieq mengajak umat Islam merapatkan persatuan untuk melawan rezim Jokowi yang disebutnya sebagai rezim curang.

Apabila Provokasi itu dibiarkan berlangsung, maka menurut teori terorisme, ucapan Provokasi tersebut akan menjelma  menjadi tindakan teror, sehingga tujuan mencapai kekacauan akan terjadi, yang dampaknya berlanjut  kepada tindakan makar.

Sebelum runtuhnya Twin Tower di New York, dikenal dengan peristiwa 11 September 2001  semua Provokasi kelompok terorisme dibenarkan di bawah naungan kebebasan berbicara.  Hanya tindakan nyata yang dihukum. Setelah runtuhnya twin Tower di New York, Badan Intelijen  Amerika mulai merobah sikap mereka terhadap kelompok terorisme, yang oleh Osama bin Laden, diperintahkan  agar semua Muslim membenci  Amerika dan berhak merampok kekayaannya.

Di negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura misalnya memberlakukan “Security Act” semacam Undang Undang subversif, untuk mengatasi Provokasi pemecah belah persatuan bangsa, dan menghukum mereka yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Sebenarnya kalau saja Polisi berani bertindak dan tidak melakukan pembiaran atas Provokasi Provokasi Habib Rizieq,  Polisi  bisa menjerat Habib melalui Kitab Undang Hukum Pidana . Baca Buku Kedua mengenai Kejahatan. Bab I. Kejahatan terhadap keamanan negara mulai Pasal 104 sd. 129. Bab. II. Kejahatan Kejahatan terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden. Mulai dai Pasal 130 sampai dengan Pasal 139.

Mengapa Habib Rizieg makin besar kepala? Kepulangannya saja diamankan super ketat oleh Polisi. Kunjungan silaturahirm  dilakukan oleh Gubernur DKI. Anis Baswedan , Amin Rais. Program DKI mengenai prosedur pengamanan Covid 19, dilanggar. Bahkan Masker dibagikan dalam acara perkawinan anaknya. Di acara itu Habib masih sempat melemparkan kata Lonte kepada Nikita Mirzani. Bila mendengar kata kata Provokasi Habib, saya kira semua orang terdidik, terkaget -kaget mendengar ocehannya.

Kecenderungan menuju negara syariah makin deras didengungkan. Penghinaan terhadap agama lain, seperti ada Jin kafir disalibnya orang kristen, atau Injil itu Palsu, dibiarkan oleh Penyidik Polisi. Beda dengan adanya poster poster “jangan Pilih kafir” diera  Pilkada AHOK. Padahal the founding father menolak keras dimajukannya  Piagam Jakarta.

Saudara kandung Agus Salim ada  yang beragama katolik, atau saudara Buya Hamka yang pendeta, tidak dicap oleh keluarga mereka sebagai Kafir. Bahkan  Perdana Menteri  Sjafruddin Prawiranegara, memegang  Injil sebelumnya dieksekusi. Banyak pendiri NKRI bukan Islam, turut bersama membangun NKRI dalam wadah pluralisme. Presiden Soekarno  tidak menghendaki Indonesia menjadi negara Agama.

Semoga dengan ditegakkannya Hukum tanpa tebang Pilih. Penghinaan Habib terhadap pemerintahan yang sah, seruan Habib untuk mengganti Presiden, dan segala bentuk Provokasi lannya yang merisaukan Masyarakat, dapat  dibawa ke ranah Hukum, demi amannya negara ini.

Saya menulis Surat ini kepada Bapak Panglima, karena saya yakin melalui Doktrin Sapta Marga, Tentara bisa mengatasi Provokasi Habib Rizieq yang berniat mengganti Pemerintahan yang sah. 

Prof. Otto C. Kaligis.

Cc. Ade Armando, Denny Siregar  dan para kelompok akal sehat.

cc. Yth. Arteria Dahlan.

Cc. Pertinggal

cc. Medsos pencinta keutuhan NKRI.


Red: MHR)

Hukum

Kesehatan

»

Serba Serbi

Artikel Penting Untuk Dibaca

loading...
loading...