Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, Juni 15, 2022

Kabarnya 5 Menteri Akan Diganti, Termasuk Syahrul Yasin Limpo ?

Kabarnya 5 Menteri Akan Diganti, Termasuk Syahrul Yasin Limpo ?


Jakarta, HR.ID
- Tersiar kaabar Presiden Jokowi bakal merobak lima menteri hari ini Rabu (15/6/22). Lima kursi menteri yang akan berganti yakni Menteri BUMN, Menteri ATR/BPN, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perhubungan.

Saat dikonfirmasi awak media, mantantan Gubernur Sulawesi selatan dua periode yang juga meenteri Pertanian saat ini, Syahrul Yasin Limpo tak banyak menanggapi isu perombakan cabinet meski namanya masuk daftar reshuffle.

“Aku enggak tahu tuh. Aku kerja aja,” kata Syahrul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (14/6/22).

Syahrul mengaku tidak pernah mendapat pemanggilan khusus dari Presiden Jokowi untuk membicarakan wacana perombakan cabinet terlebih lagi ia sendiri mengaku tidak tahu menahu soal rumor reshuffle dan memilih fokus untuk mengerjakan tugasnya sebagai Mentan.

“Enggak tadi rapat aja. Rapat dan salah satunya aku diminta untuk mempersiapkan beras cukup. Ya sekali-kali kita ekspor, aku lagi persiapkan itu,” katanya.

Diwaktu hampir bersamaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang juga berada dalam lingkup Istana mengaku belum tahu adanya reshuffle.

“Nggak tahu. Agenda Ibu Kota, kali. Agenda PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap),” tepis Sofyan

Terkait isu pemanggilannya ke istana dikaitkan dengan isu perombakan kabinet, Sofyan juga menepisnya dan tidak memberi jawaban secara tegas.

“Enggak tahu, tunggu aja nanti. Tanya Pak Presiden. Enggak, ada rapat aja, kali,” kata Sofyan.

Dari beberapa sumber yang terpercaya di istana menyebutkan, Menteri Perdagangan M Lutfi akan digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Hadi Tjahjanto akan mengantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sedangkan pada posisi wamen, pergantian pada posisi Wamen ATR/BPN dan Wamen PUPR ke Wamen Dalam Negeri. Untuk posisi menteri pertanian kemungkinan akan diisi oleh Moeldoko sebagai ganti SYL.

Sebelumnya, pada Selasa (14/6/2022). Jokowi mengundang sejumlah menteri ke Istana Negara, Mereka antara lain Menteri ATR Sofyan Djalil, Menhan Prabowo Subianto hingga Menteri Perdagangan M Lutfi. Kemudian ada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang juga diundang Jokowi serta mantan Panglima TNI  \

 

Red: (MHR)

Minggu, Februari 20, 2022

Citra Polisi Jelek, Polisi ini Buat Karya Ilmiah untuk Dapatkan Gelar Profesor Keadilan

Citra Polisi Jelek, Polisi ini Buat Karya Ilmiah untuk Dapatkan Gelar Profesor Keadilan


SERANG. HR.ID - Paradigma pemolisian yang berorientasi pada keadilan restoratif bagi para pihak menjadi fenomena progresif yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat belakangan ini. Untuk memberikan payung hukum dalam operasionalisasi di lingkungan tugas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan telah mengeluarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah seorang perwira polisi yang berpangkat Irjen dengan percaya diri melakukan penelitian tentang keadilan para penegak hukum dalam hal ini kepolisian menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif bagi masyarakat yang dijadikan obyek hukum.

Dia adalah Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto yang masih dapat menyempatkan diri melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif oleh personel kepolisian, tidak hanya fungsi reserse kriminal, namun juga pada pelaksana tugas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Bhabinkamtibmas.

“Sesungguhnya dalam tataran sederhana, keadilan restoratif telah dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas dengan metode problem solving, menyelesaikan permasalahan warga dengan pelibatan para pihak bermasalah dan pranata sosial lainnya dengan mengedepankan win-win solution kepada para pihak,” kata Rudy Heriyanto.

Dalam penelitiannya, Kapolda menemukan bahwa faktor utama dalam upaya mencapai keadilan restoratif tersebut adalah kemampuan dan keterampilan personel kepolisian untuk memediasi para pihak. Personel kepolisian menjadi tumpuan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan pasca memahami peristiwa dan ekspektasi pelapor dan juga mendapatkan informasi dari terlapor.

“Kemampuan membangun mediasi kepolisian memainkan peran sangat besar dalam mencapai keadilan restoratif,” jelas dia. 

Tepat hari Sabtu (19/02/2022), Rudy Heriyanto akan menyampaikan orasinya, berjudul ‘Mediasi Kepolisian Dalam Rangka Mencapai Restorative Justice’ di depan Rektor Universitas Lampung dan civitas akademika lainnya, sekaligus mengukuhkan gelar Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian di Universitas Lampung.

“Alhamdulilah, pengukuhan menjadi Guru Besar menjadi motivasi bagi saya pribadi dan keluarga untuk terus belajar dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas Rudy Heriyanto.

Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Karomani.M.Si., bersama Senat Universitas Lampung dalam gelaran acara Pengukuhan dan Orasi Ilmiah Profesor Fakultas Hukum Universitas Lampung kepada Rudy Heriyanto sebagai Profesor dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian yang testimoninya diselenggarakan di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan tetap mengedepankan disiplin terhadap protokol kesehatan. Rudi heriyanto resmi memamakai gelar Professor. Irjen Pol. Prof.Dr. Rudy Heriyanto.

Banyak yang berharap, dengan lahirnya seorang guru besar dengan desertasi tentang keadilan restorative dari kalangan kepolisian apalagi saat ini citra kepolisian untuk khalayak banyak sangatlah buruk utamanya dari segi keadilan.  Ditengarai, banyak oknum kepolisian yang memeras, mengintimidasi dan bahkan sampai memukuli warga masyarakat yang terlibat kasus hukum baik saat BAP berlangsung atau saat pemanggilan dan penangkapan.

Ini beberapa indikasi penyebab citra kepolisian buruk dimata masyarakat

Masuk jadi Polisi Selalu Identik Dengan Duit, ini sudah menjadi rahasia umum meski pembuktiannya minim.  Tapi boleh Tanya kejujuran dalam hati polisi itu sendiri…bayar apa tidak saat masuk ?

Polisi Suka Bertindak Anarkis Terhadap Masyarakat Kecil/sipil, contohnya di Wadas dan penagnganan Demonstran.

Polisi tidak dianggap lagi pengayom Masyarakat karena selama ini terindikasi tunduk pada politik Penguasa

Polisi Suka Mencari Masalah, Bukan Menyelesaikan Masalah

Ada duit, Baru Bergerak utamanya pada kasus pasal karet seperti tuduhan penada bagi pembeli barang bekas hasil curian.

Memilah milah kasus, tergantung pesanan dan ada duitnya apa tidak ?

Polisi Buat Aturan, Polisi Juga Yang Melanggar. Lihat, banyak polisi yg terlibat kasus narkoba, backing tempat maksiat, perjudian dll.


(Redaksi)

Rabu, Januari 26, 2022

Ini Hasil Survey Pilpres 2024, Siapa yang Teratas ?

Ini Hasil Survey Pilpres 2024, Siapa yang Teratas ?

Jakarta, HR.ID - Pamong Indonesia Satu (PIS) telah merilis hasil survei yang dilakukannya terkait Calon Presiden 2024 mendatang. Survei bertajuk “Preferensi Pilpres 2024” ini dilaksanakan secara online oleh Lembaga Pamong Indonesia Satu (PIS).

Dari rilis yang dikirimkan kepada redaksi HR.ID Rabu, 25 Januari 2022 mengungkapkan jika pelaksanaan Survey oleh PIS ini dilakukan di 34 propinsi NKRI pada 15 November 2021 hingga 15 Desember 2021, dengan mengumpukan sampel secara accidental sampling berjumlah 2492 responden. 

Selain itu, PIS juga memilih kembali sampel sebanyak 1200 orang responden secara systematic random sampling. ini dipilih berdasarkan proporsi populasi DPT Pemilu 2019.

Adapun dalam pemaparannya, meyakini jika margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 2,83 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Ada 17 nama yang disodorkan ke reponden dalam survey ini, masing-masing adalah Anis R. Baswedan, Ganiar Pranowo, Prabowo Subiyanto, Rdwan Kamil, Basuki T. Purnama (Ahok), Gatot Nurmantiyo, Sandiaga Uno, Agus Harimukti, Susi Pudji Astuti, Tri Rismaharini, Puan Maharani, Erick Tohir, Mahfd MD, Tito Karnavian, Khafifah Indar, P, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto.

Dari 17 nama yang disimulasikan sebagai Calon Presiden untuk pilpres 2024 menempatkan mantan Manteri Pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berada di posisi teratas, kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ketiga adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hasil survei menunjukkan elektabilitas Anies berada diangka 43,33%, disusul oleh Ganjar Pranowo 20,67%, dan Prabowo Subianto 8,67%. Di bawahnya berturut-turut Ridwan Kamil 4,33%; Basuki Tjahaya Purnama 4%; Gatot Nurmantyo 3,67%; Sandiaga Uno 3,58%;  Agus Harimurti Yudhoyono 2,75%; Susi Pudjiastuti 1,42%; Tri Rismaharini 1,42%; Puan Maharani 1,17%; Erick Thohir 1,08%; Mahfud MD 1,08%; Tito Karnavian 0,83%; Khofifah Indar Parawansa 0,67%; Muhaimin Inskandar 0,17%; Airlangga Hartato 0,08% dan belum menentukan 1,08%.

Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam survei calon presiden tersebut dalam  kriteria sebagai faktor yang dijadikan pertimbangan oleh responden dalam memilih presiden, diperoleh hasil survei: faktor kepribadian 45,92 %, dan rekam jejak 32,50 %, sementara faktor gagasan/ide-ide calon 19,67% dan partai politik pengusung 1,92%.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah faktor nasionalisme dan religiusitas diperoleh hasil survei 65,39 % responden menginginkan presiden yang akan datang memiliki jiwa nasionalis dan sebanyak 34, 61% responden menginginkan presiden yang religius.

Ada yang cukup menarik dalam survey ini, dimana mayoritas responden berharap kepada para Capres ketika terpilih menjadi Presiden akan memperbaiki ekonomi yang saat ini lagi carut marut. Harapan para responden ini tercermin dimana para responden dalam pertanyaan survey yang disodorkan mereka yang memilih pertumbuhan ekonomi sebanyak 43,70%; pengentasan kemiskinan 19,73%; kesamaan dimata hukum 13,19%; peningkatan pendidikan 9,82%; stabilitas keamanan 7,31%; pengembangan infrastruktur 3,95% dan peningkatan pelayanan kesehatan 2,31%.

Dalam survei ini, karakteristik pendidikan responden didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana (S1) 43,50%; Pascasarjana (S2) 33,08%; SMA 16,08%; D1-D3 4,17%; Pascasarjana (S3) 2,33%; SMP 0,67%; dan SD 0,17%. Data hasil survei ini menunjukkan bahwa tingginya elektabilitas Anies, menurut Mulyadi, Ketua Pamong Indonesia Satu (PIS) secara signifikan dipengaruhi oleh banyaknya responden yang berpendidikan tinggi memilih Anies sebagai calon presiden yang akan dipilih di tahun 2024 nanti. Hal ini dirasa wajar sebab rekam jejak Anies sebagai akademisi yang pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi. Selain itu kepribadian Anies yang tercermin dari aktivitas kesehariannya sebagai Gubernur DKI Jakarta menunjukkan kapasitas dan kapabilitas yang cukup baik untuk dapat diterima secara rasional oleh kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi.

Sebagaimana diketahui, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan dan menyepakati bahwa  pemilu di tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Adapun penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Febaruari 2024.

Sementara itu, untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. 

Red: (MHD)

Selasa, Agustus 31, 2021

Legislator PKS Lakukan Sosialiosai Tentang Penyebar Luasan Perda No.1 Thn. 2012

Legislator PKS Lakukan Sosialiosai Tentang Penyebar Luasan Perda No.1 Thn. 2012

Makassar. HR.ID - Anggota Dewan perwakilan rakyat (DPRD) kota Makassar Anwar Faruk, S.Kom. lakukan sosialisasi terkai peraturan daerah tentang penyebarluasan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Kagiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Grand Town hotel lantai 6 dijl. Pengayoman, Senin ( 30/09/2021)

Selain dihadiri pengurus DPD, DPC, pengurus DPRa PKS yang ada di Dapil 1 meliputi kecamatan Rappocini, Makassar dan Ujung pandang. serta para undangan. Kegiatan yang berlangsung pukul 03.00 siang. Ini juga dihadiri beberapa nara sumber, diantaranya. Hj. Sri Rahmi, anggota DPRD yang sudah 4 periode menjadi anggota dewan, dan Ust Ruawansyah Irwan waji ketua kaderisasi DPW PKS, sementara kader PKS lainya, Irfan Jaya bertindak sebagai moderator serta Ahmad Zubair ditugasi sebagai pembawa acara atu MC.

Pada kesempatan in ketua DPD PKS Kota Makassar, Anwar Faruk mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan ini selain untuk penyebar luasan peraturan daerah no 1 tahun 2012 tentang pendidikan baca tulis Al-Qur'an, ia juga berharap agar aturan perda no 1 tahun 2012 ini bisa masuk menjadi perwali dan menurutnya perda tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat agar terhindar dari buta aksara Al-Qur'an.

"Kami hanya mengundang orang orang tertentu yang menurut kami mampu mengedukasi atau memberi pemahaman serta mampu melaksanakan peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang belum tahu membaca Alquran,” kata Anwar

Terkait dengan perda tersebut Anwar Faruk juga sangat berharap agar perda no 1 2012 ini bisa masuk dalam peraturan walikota.

"Hal ini sedang kami upayakan," tutup Anwar

 

Red: (Syarief M)

Rabu, Agustus 25, 2021

Safari Keliling Jawa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Spiritual Segera Akan Dimulai

Safari Keliling Jawa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Spiritual Segera Akan Dimulai


HR.ID
- Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia akan melakukan safari keliling pulau jawa yang diperkirakan akan berlangsung antara 5 sampai 15 September 202.

Hal ini diungkapkan oleh Gusti Ratu Aqeel Melalui pesan WA kepada redaksi HR.ID Selasa 24 Agustus 2021. Kata dia, jika pendemi Covid-19 dan Varian Delta semakin mereda, rencan Safari Tim GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) akan keliling Jawa.

“Kepada kawan-kawan yang berkenan dialog memberi dan mendapat madukan guna kelancaran dari program gerakan kebangkitan kesadaran spiritual bangsa Indonesia akan kami sambangi untuk mendapat dan berbagi pengalaman,” jelas Gusti

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa untuk memperlancar program GMRI  yang diketuai oleh Eko Sriyanto Galgendu maka bagi kawan-kawan yang ingin bergabung cukup membuat forum diskusi kelompok atau paguyuban kecil antara 10 -15 orang sudah cukup baik untuk menjadi ajang pertukaran pikiran, wawasan maupun pengalaman atau madukan demi dan untuk kebaikan bersama.

“Seusai safari keliling Jawa, Tim GMRI juga akan segera menyambangi kawan-kawan di Sumautra mulai Lampung hingga Banda Aceh Darussalam,” ungkapnya

Selain itu, Gusti juga mengirimkan nomor HP bagi yang berkenan menyambut program kegiatan yang sepenuhnya disemangati oleh tekad kebersamaan dapat megontak nomor sebagai berikut:

Mas Eko Sriyanto

081316532229

Bunda Wati Imhar

08161384562

Ustad Bagus

08815365645

Jacob Ereste

081322073701

087788801255

 

Red: (MHR)


Jumat, Juli 09, 2021

Penutupan Paripurna ke III Masa sedang ke II dewan perwakilan Rakyat Aceh Barat

Penutupan Paripurna ke III Masa sedang ke II dewan perwakilan Rakyat Aceh Barat


HR.ID
- Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRK H. Kamaruddin, SE, Unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Barat, Anggota DPRK Aceh Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Aceh Barat, Para Kepala SKPK, Para Kabag dalam lingkup SETDAKAB dan Para Camat dilingkup Kabupaten Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ini adalah salah satu tanggung jawab dan kewajiban Bupati Aceh Barat selaku pimpinan daerah untuk menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBK kepada DPRK Aceh Barat ucapnya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020 adalah gambaran dari realisasi terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada berbagai kegiatan pembangunan yang mencerminkan kinerja keuangan selama tahun anggaran 2020 ujar Ramli.

Lebih lanjut, Ramli mengatakan bahwa selain memperoleh prestasi, Pemkab Aceh Barat juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu, pihaknya terbuka terhadap semua kritik dan saran yang disampaikan oleh anggota DPRK Aceh Barat untuk menjadi masukan demi kesempurnaan kinerja dibmasa yang akan datang ujarnya.

Ramli menjelaskan bahwa Permasalahan pembangunan yang dihadapi ke depan akan semakin kompleks dan penuh dengan tantangan. Untuk itu, sebagai pelayan masyarakat kita harus memperkuat komitmen pembangunan yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat ucapnya.

Ia berharap kerjasama dan komunikasi yang terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga dan semakin baik guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ke depannya di Bumi Teuku Umar ini harapnya

Rapat Paripurna Ke-III Masa Sidang Ke-II DPRK Aceh Barat Tahun 2021 ini memutuskan menerima dan menyetujui hasil rancangan qanun tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.

Adapun fraksi yang menerima hasil rancangan qanun tersebut berjumlah 4 fraksi yaitu dari fraksi Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Persatuan Demokrat Sejahtera (PeDeS), sedangkan yang menolak berjumlah 1 fraksi yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).


Red: (,Muhibbul Jamil)

Senin, Juli 05, 2021

Apkasindo Perjuangan Nagan Raya Gelar Silahturahmi Bersama Pengurus

Apkasindo Perjuangan Nagan Raya Gelar Silahturahmi Bersama Pengurus


HR.IDAcara keakraban bersama rekan silahturahmi bukanlah hal yang tabu, tapi ilah dengan adanyan silahturahmi semangkin erat persahabatan dan persaudaraan.

Seperti halnya digelar Apkansindo Perjuangan Nagan Raya. Zubaini sebagai Sektaris menyampaikan pesan sesuai dengan  Tema katanya mempereratkan Susunan Stuktur pengurus Apkasindo Perjuangan Kabupaten Nagan Raya.

"Semoga terjalain selalu yang kita harapkan," kata dia pada (4/7/2021}

Sementara itu, Ali Sabana, PBG Ketua Apkasindo Perjuangan Kabupaten Nagan Raya meminta kepada seluruh anggotanya dalam arahannya menyampaikan "marilah kita bersatu padu dalam satu Group Apkasindo Perjuanagan Nagan Raya dengan tata krama sopan dan santun."

Pada acara tersebut yang di aksanakan di sebuah Caffe ternama Caffe Selanga desa Ujong sikuneng Kecamatan Kuala Nagan Raya, meski sangat sederhana namaun begitu meriah.

Turut hadir sejumlah Wartawan online, Kabiro bratapos Nagan Raya-Aceh Barat yang juga terlihat disela-sela hadirin, 

Selain itu, Ali Sabana sang ketua Apkasindo Nagan Raya Raya-Aceh, Zubaini selaku sekretaris serta seluruh anggota-Apkasindo Perjuangan dalam kumpulan ajang silaturrahmi itu tetap melaksanakan dan mematuhi Prokes.


Red:  (Muhibbul Jamil).

Jumat, Juli 02, 2021

Ada Dugaan Operasi Intelejen Jokowi 3 Periode ?

Ada Dugaan Operasi Intelejen Jokowi 3 Periode ?

 

HR.ID – Ada dugaan terselip operasi intelijen untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden selama tiga periode. Info operasi ini dilakukan bukan lembaga negara tapi oleh kelompok yang mempunyai kepentingan menjadikan Jokowi tiga periode.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada wartawan beberapa waktu lalu. Kata Amir, operasi intelijen ini dilakukan pendukung Presiden Jokowi di luar sistem tapi konon punya jalur komunikasi dengan orang nomor satu di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.

“Untuk mensukseskan operasi ini digaungkan wacana Jokowi tiga periode di kalangan rakyat khususnya basis pendukung Jokowi. Ini bagian operasi penggalangan,” paparnya.

Masih menurut Amir, operasi ini sekaligus mengindikasikan adanya golongan yang menghendaki putusnya hubungan Mega (PDIP) – Jokowi.

“Realitas ini yang menunjukkan bahwa kelompok ini sepertinya paham pendukung Jokowi terutama Ring I dan Ring II sedang mengalami kerapuhan,” analisa Amir.

Sementara itu, lanjut Amir, terdapat pula indikasi lain bahwa kelompok tertentu yang melempar narasi Jokowi tiga periode ini sebenarnya sedang mengincar jabatan Kepala BIN dan karena itu, mereka secara sistematis, mendorong Jokowi untuk mencopot Budi Gunawan dan mengangkat seorang sipil sebagai Kepala BIN.

“Oleh karena itu, wajar bila masyarakat berharap agar isu tersebut tidak perlu dipandang sebagai thesa yang harus direspon dengan anti-thesa, tapi yang diperlukan adakah suatu kesepakatan bahwa isu tersebut adalah kesengajaan untuk melanggar UUD 1945,” pungkas Amir.


Red: (AHM/SN)
sbr media KNews.id-https://keuangannews.id/terdapat-operasi-intelijen-menjadikan-jokowi-tiga-periode/

Minggu, Mei 02, 2021

Usai Dilebeli Teroris OPM Ancam Hancurkan TNI dan Orang-Orang Jawa di Papua

Usai Dilebeli Teroris OPM Ancam Hancurkan TNI dan Orang-Orang Jawa di Papua

HR.ID - Segala usaha Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk meminta intervensi militer dari Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mencapai tujuan meelepaskan Papua Barat dari NKRI. Selain itu, mereka juga dikabarkan mencari dukungan moril dan materiil dari Uni Eropa, Afrika-Karibia-Negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 (XXV) PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang terjajah.

Ancaman OPM, Jika PBB atau komunitas internasional diam saja, maka mereka beremcana akan melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua. Ini dilakukan sebagai respons cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dilakukan pemerintah.

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," demikian keterangan Amatus Akouboo Douw, Dewan Diplomatik TPNPB-OPM yang berbasis di Australia. Keterangan tersebut diteruskan oleh Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom, pada Ahad, 2 Mei 2021.

Sebby menyebut, menurut OPM, selama ini justru TNI/Polri yang melakukan teror, intimidasi, dan genosida di Papua selama 59 tahun. Jika pemerintah benar-benar membuat Perpres atau Undang-undang terkait label teroris bagi OPM, maka mereka akan melapor ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris

"Berbeda dengan militer Indonesia, bagaimanapun pejuang Kemerdekaan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) tidak pernah menyerang pendidik sipil Indonesia," tulis Dewan Diplomatik OPM tersebut.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penetapan status teroris itu lantaran kelompok bersenjata tersebut dianggap semakin brutal melakukan penyerangan dan kekerasan. Bahkan kata Mahfud, mengakibatkan korban warga sipil.

Kondisi tersebut, kata Mahfud, sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menggolongkan gerakan tersebut ke kelompok teroris pada Kamis 239 April 2021.

Atas hal itu, OPM mengancam Jika pemerintah Indonesia berkeras melanjutkan program tersebut maka dia mengancam pasukannya tak segan melakukan serangan serupa terhadap warga sipil.

"Jika Indonesia melanjutkan program teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang terjadi selama hampir 60 tahun) dan masyarakat internasional tidak melakukan intervensi," tutur Amatus.

"Pejuang kemerdekaan TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye memusnahkan tidak hanya militer Indonesia yang menduduki [Papua] secara ilegal, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim Indonesia lainnya yang semakin mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat," lanjut dia lagi.

Beberapa hari sebelumnya usai penembakan Kadin BIN wilayah Papua oleh kelompok OPM dimana Presiden jokowidodo dan Ketua MPR mendesak TNI - Polri untuk melakukan operasi militer diwilayah papua dan papua barat, beredar sebuah surat pernyataan OPM yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Jeffery Momanak di media sosial  untuk melakukan perundingan dengan Indonesia.


Red: (MHR)

Sabtu, Mei 01, 2021

Partai Ummat Terbentuk, Warganet Sarankan PAN Melebur Dengan PDIP

Partai Ummat Terbentuk, Warganet Sarankan PAN Melebur Dengan PDIP

HR.ID - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifly Hasan berharap agar PAN akan selalu berjalan beriringan dengan ormas Muhammadiyah. Harapan ini disampaikan dalam akun twiternya pada 30 April 2021 usai Amin Rais mendeklarasikan partai Ummat yang diperkirakan akan menggembosi suara PAN pada pemilu 2024 mendatang utamanya dari kalangan warga Muhammadiayah.

Sebelumnya kata Zulkifly,  “Komitmen saya memimpin adalah memperjuangkan karakter Islam tengah yang berkemajuan Muhammadiyah.”

Selain itu, Zulkifly Hasan yang mempunyai Nomor keanggotaan Di DPR-RI 490 perwakilan Fraksi PAN dengan daerah pemilihan Propinsi Lampung mengurakikan alasannya bahwa Itulah yang menjadi spirit keislaman dan keindonesiaannya PAN. Menjadi garam yang memberi substansi, bukan gincu yang sekadar permukaan belaka.

“Hari ini setibanya di Surabaya dalam rangkaian safari Ramadan saya ke Jawa Timur, saya langsung mengunjungi Gedung Dakwah Muhammadiyah. Ke Muhammadiyah saya selalu merasa pulang ke rumah, apalagi disambut ketua PWM Jatim Dr. KH. Saad Ibrahim, MA,” unggkap Zul

Dalam akhir cuitannya, wakil ketua MPR ini mengiringi doa “Dengan terus menjaga silaturahim. Semoga semakin erat dan lekat antara PAN dan Muhammadiyah.

.Dengan Twit pentolan PAN ini membuat para Netyzen beramai-ramai berkomentar pahit terhadap partai PAN yang saat dipimpin oleh bang Zul. Extro-Man

Diantaranya akun @Extro40230355 “Jangan bawa bawa Muhammadiah, Zul, biarlah Muhammadiah Berjuang secara Independent, dan jangan di iming² lahan dn hibah lainya krna Muhammadiah lebih kaya dari PAN. Muhammadiah tak bisa di pisah degan ummat bukan degan PAN,”

AGUS KARTIASA @akartiasa, “Mau cari suara di MUHAMMADIYAH Ornamen tanda tanya merah Jangan Politisasi MUHAMMADIYAH hanya untuk ambisi POLITIK MUHAMMADIYAH sudah besar tanpa Partai POLITIK oportunis,”

NurAlamsyah(baru) @BaruNuralamsyah “Maaf Pak, analisis singkat sy, mayoritas kader  @muhammadiyah sedang penasaran dgn parrai Ummat, yang tentunya bermuara menjadi kader partai Ummat.

Dalingsidmun @dalingsidmu Dulu sy memilih PAN Krn sesuai nafas perjuangan muhamadiyah....namun 2x pilpres sy pindah haluan mndrtkn harapn....skrg ada partai ummat  bismillahirrahmanirrahim.”

Dadang @dadang61795031 “Semoga muhammadyah tetap independen...usul pak @ZUL_Hasan, PAN melebur saja dg PDIP dan jgn bawa2 nama Muhammadyah.

Adinda Juwita @adinda07_juwita “Kok seperti kebakaran jenggot ya, kepanasan krn deklarasi partai ummat.... dulu diawal berdirinya saya simpatisan pan dan nyoblos pak amien rais sbg calon presiden walaupun gak menang, skrg partai pan sudah kehilangan banyak simpatisannya apalagi pak amien sudah gak di pan lagi.”

 

Red: (MHR) 

Jumat, April 16, 2021

Mahfud, MD - Muldoko - M. Lutfi - Muhadjir, E. Siapa yang Akan Kena Reshuffle Kabinet Kali Ini ?

Mahfud, MD - Muldoko - M. Lutfi - Muhadjir, E. Siapa yang Akan Kena Reshuffle Kabinet Kali Ini ?

HR.ID - Wacana Presiden Jokowi berencana menata ulang kabinetnya dalam waktu dekat ini kini menjadi perbincangan bagi kalangan politikus, pengamat dan yang lainnya. Apalagi menurut berita yang beredar akan ada pembentukkan nomenklatur kementerian yang baru, yakni Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Investasi.

Siapakah gerangan yang akan menempati pos Menteri Investasi? Santer terdengar ada kemungkinan Muhammad Lutfi yang saat ini menjadi Menteri Perdagangan mempunyai peluang besar untuk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Investasi.

Selain itu, Poltisi asal sulawesi selatan dari partai Nasdem besar kemungkinan juga akan dimanfaatkan oleh Jokowi untuk membantunya.  Dia adalah pengusaha muda dan mungkin sangar cocok untuk menteri Investasi ini.

Bahlil Lahada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disebut sebut juga akan menahkodai lembaga yang menjadi kementerian investasi itu pada perombakan menteri kali ini.  Tapi kapan perombakan itu akan dilakukan ?

Orang dalam Istana Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dari berbagai sumber mengatakan, Kendati belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle, perombakkan Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini. Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi  dan dibentuknya kementerian Investasi.

Yang jadi mengejutkan. Penyebutan nama menteri yang akan kena Reshufle kali dengan Insial nama awal huruf M.  Ada beberapa anggota kabinet yang namanya diawali dengan huruf M. yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi serta Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dari empat nama tersebut, nama Moeldoko menjadi yang paling banyak dibicarakan. Itu tak lain karena manuver Moeldoko terkait Partai Demokrat.

Machfud MD menjadi tranding didunia medsos untuk di reshuffle sejak bulan Maret lalu, bahkan disinyalir akan digantikan oleh seorang Purnawirawan ABRI.

Nama lainnya adalah Muhadjir Effendi. Muhadjir diisukan bakal di-reshuffle setelah berembus kabar masuknya PAN ke koalisi Jokowi.

Yang pasti, bahwa kali ini saat-saat menjelang rshuffle meski hanya baru wacana, mungkin mereka-mereka yang berkeinginan menduduki jabatan di kabinet jokowi, berlomba-lomba cari pendekatan dengan berbagai cara, Kita nantikan saja siapa yang akan kena reshuffle kali ini ?

Red: (MHR)

Minggu, Februari 07, 2021

Disebut Diganti Sebagai Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon Kecewa Pemberitaan Sebuah Media

Disebut Diganti Sebagai Waketum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon Kecewa Pemberitaan Sebuah Media

HR.ID - Tersiar kabar yang diberitakan salah satu media nasional bahwa Ketum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melantik para petinggi partai pada Sabtu (6/2/2021). Sementara Fadli Zon digantikan M. Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra.

Terkait pemberitaan ini, Fadly Zon membatahnya dengan menyebut berita itu adalah Hoax. Menurut Fadli Zon, semestinya pelaku media melakukan checking n rechecking kepada dirinya untuk memastikan kebenaran hal tersebut.

“Beginilah produksi n reproduksi hoaks berjalan. Pers makin miskin inisiatif utk lakukan checking n rechecking,” kaya Fadli Zon dalam akun twiternya FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) @fadlizon 10.15 PM • 7 Feb 2021•Twitter for iPhone

Sebelumnya, Fadli menyangkan media sekelas Viva.Co.Id yang memberitakan tentang pencopotan dirinya selaku salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dimana menuliskan judul ‘Nasib Fadli Zon Usai Cucu Pendiri NU Jadi Waketum Gerindra’

“Duh kok bisa sekelas @VIVAcoid menulis tak akurat begini? Dulu namanya kaidah check n recheck,” kesal Fadly.

Lebih lanjut Fadli mengatakan jika dirinya masih tetap berada dalam susunan kepengurusan Partai Gerindra, Ia mengaku kalau tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai.

“Saya tetap menjadi Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina @Gerindra. Kenapa nggak ada wartawannya telp n tanya saya,” ungkapnya.

Selain itu Anggota DPR-RI yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antara Parlemen (BKSAP) periode 2019-2024, sedikit menyingguing tentang Hari Pers Nasional yang tak lama lagi yakni  tanggal 9 Februari 2021.

“Sebentar lagi hari pers, jangan sebar hoaks @VIVAco.id,” kata Fadli menyoroti postingan berita tersebut.


Red: (A.MsH)

Selasa, Februari 02, 2021

Mahfud MD Bantah Tudingan Merestui Kudeta Partai Demokrat Pimpinan AHY

Mahfud MD Bantah Tudingan Merestui Kudeta Partai Demokrat Pimpinan AHY

 

HR.ID - Menkopolhukam membantah kabar yang menyebutkan dirinya jika merestui kudeta (Pengambi alihan kepengurusan AHY) Partai Demokrat oleh kelompokj yang dekat dengan Istana.  Partaiu Demokrat sendiri telah membeberkan kepada media bahwa yang berniat Mwengukudeta kepengurusan yang sah ada 5 orang dan salah satunya adalah KSP Moeldoko mantan panlima TNI era Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Kata Mahfud, dalam akun Twiter Resminya, Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bs dikudeta seperti itu.

“Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid,” ungkap Mahfud  2 Februari 2021 Twitter for iPhone.

Selain itu, Ia juga membantah jika kudeta/mengambil alih Partai Demokrat yang direncanalkan oleh Moeldoko mendapat restu darinya. Mahfud menganggap itu adalah isu aneh, apa lagi dikatkan dengan kabar ada beberapa menteri termasuk Menkopolkuham yang dipimpinnya.

“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, teramasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan,” katanya

Dalam pernyataannya itu, Mahfud  juga meyakinkan public kalau dia sendiri tidak pernah berbicara dengan Moeldoko maupun dengan orang lain.

“Yakinlah saya tak prnh berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” lanjut Mahfud.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya telah mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa (KLB).

AHY dikabarkan juga telah melayangkan surat ke Presiden Jokowi terkait adanya rencana membuat Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti dirinya sebagai pucuk pimpinan di Parta Demokrat.  Jokowi disebut-sebut juga ikut merestui pengambilalihan ketua Parati Demokrat. AHY mengklarifikasi tentang hal itu.

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus saat menyampaikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat, Jakarta, kemarin, Senin 1 Februari 2021.

Partai Demokrat menyebutkan jika rencana kudeta AHY ini berdasarkan pengakuan, kesaksian dari Berta Acara Pertemuan (BAP) sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang diperoleh. Menurutnya mereka para kader itu dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024.

Selain Moeldoko yang dianggap sebagai dalang, ada Empat kader Partai Demokrat yang juga diduga terlibat konsfirasi yang dilakukan para pendukung Jokowi ini. AHY dalam jumpa persnya menyebut bahwa mereka terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Nama Johny Alen Marbun. Pria yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu memang pernah berbeda pandangan dengan pimpinan pusat saat Pilpres 2019 lalu. Dia terang-terangan menyatakan dukungan kepada Jokowi-Maruf.

kader yang disebut tidak aktif lagi sejak 6 tahun lalu, adalah Marzuki Alie. Mantan ketua DPR RI dari Partai Demokrat tersebut memang sudah menghilang sejak 6 tahun lalu setalah gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2014. Ia tidak lagi menjadi pengurus PD.

Kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi diduga adalah Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin pada 9 tahun yang lalu dia ditangkap di Bogota, Kolombia setelah menjadi buron dalam kasus Wisma Atlet.

Kader yang sudah 4 tahun keluar dari Parta Demokrat adalah Max Sopacua. Max Sopacua memang kerap muncul saat ada gaduh mengenai internal Demokrat. Max Sopacua bebekerap menyuarakan Kongres Luar Biasa di tubuh Partai Demokrat.


Red: (AMsH)

Senin, Januari 11, 2021

Siapa Para Pengusaha yang Mengeluh ke Jokowi Hingga FPI Dibubarkan ?

Siapa Para Pengusaha yang Mengeluh ke Jokowi Hingga FPI Dibubarkan ?

HR.ID - Pemerintah RI secara resmi membubarkan FPI dan dilarang beraktivitas di Indonesia sejak 30 Desember 2020. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Polhukam, yang juga menjelaskan bahwa FPI dilarang beraktivitas berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Keputusan melarang FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut.

Dalam pandangan laporan Majalah Tempo yang dirilis pada edisi 9 Januari 2021, disebutkan sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya SKB mengatakan pelarangan FPI merupakan keinginan Presiden Joko Widodo.

Mahfud MD sebagai leader Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beralasan jika pemerintah resmi melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dengan alasan FPI tak punya kekuatan hukum sebagai organisasi karena telah bubar sejak 21 Juni 2019.

Keputusan melarang FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 9 Januari 2021, sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya Surat Keputusan Bersama 3 menteri dan 3 pejabat setingkat menteri mengatakan pelarangan FPI merupakan keinginan Presiden Jokowi.

Terutama setelah pentolan FPI, Rizieq Shihab-menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi-dijemput puluhan ribu pendukungnya di bandar udara. Beberapa acara yang digelar atau dihadiri Rizieq, baik di markas FPI di Petamburan, Jakarta, maupun Megamendung, Bogor, turut menimbulkan kerumunan.

Disebutkan pula bahwa dalam rapat kabinet terbatas yang digelar pada Senin, 16 November 2020, misalnya, Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan massa akibat kegiatan Rizieq yang menyebabkan Imam Besar FPI itu kini mendekam di sel Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka kerumunan.

Selain itu, niat melarang FPI juga makin bulat setelah Jokowi disebut menerima keluhan dari kalangan pengusaha untuk iklim investasi. Kekuatan politik FPI dianggap sudah melemah.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif membenarkan SKB itu dikomunikasikan dengan Presiden. Satu dokumen diterimanya dari seorang utusan Kementeriaan Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Senin 28 November 2020.  Isinya rencana surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri dan Tiga kepala lembaga soal pelarangan, penggunaan symbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. “Langsung saya pelajari draf tersebut,” ujarnya.  

HR,ID menelusuri berbagai medsos untuk mengetahui pengungkapan pengusaha tersebut, termasuk mencari tahu dan mencoba menguhbungi kroni pejabat yang terkait dalam pembubaran FPI, namun hingga saat ini baik diberbagai media social maupun keterangan lainnya belum ada yang menyebutkan siapa sebenarnya pengusaha itu yang mengeluh ke jokowi ? Netyzen menanti pengungkapan siapa konglomerat dibalik pembubaran FPI.

Namun jauh hari sebelum pembubaran FPI pada Kamis, 01/08/2019 Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro pernah mengungkapkan dan menuding ada kekuatan modal dari pengelola usaha 'underground' atau bawah tanah yang mendorong bubarnya FPI. Sugito menyebut usaha 'bawah tanah' ini merujuk pada bisnis dan pemakaian narkoba, pelacuran, perjudian, hingga hiburan malam yang selama ini berseberangan dengan FPI.

"Kita memaklumi ada banyak kekuatan modal yang mengelola usaha 'underground' dan anti pada kiprah FPI. Kelompok ini gusar dengan intensitas kerja FPI yang dianggap mengancam bisnis mereka," ujar Sugito saat itu.

Sugito tak menampik banyak pihak yang ingin agar FPI bubar. Terlebih, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga menyatakan kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin FPI sebagai ormas jika memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Tudingan Sugito ini mungkin saja ada benarnya mengingat gerakan Laskar FPI yang selama ini membuat kalangan pengusaha bisnis haram naik pitam lantaran tempat usahanya seringkali digempur dan digerebek.


Red: (MHR)

Berbagai Sbr

Jumat, Januari 01, 2021

Pendirian Ormas 'Front Persatuan Islam' Boleh dan Sah

Pendirian Ormas 'Front Persatuan Islam' Boleh dan Sah

HR.ID - Menteri koordinator Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan) Mahfud Md  memberikan jawabannya terhada ada yang Tanya, bolehkah orang mendirikan Front Perjuangan Islam ? jawabnya Boleh, sah, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum.

Hal ini katakan Mahfud MD di akun resmi Twiternya yang diunggah pada hari ini Jumat 2.27 PM · 1 Jan 2021·Twitter for iPhone.

“Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP,  Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yang legendaris. Secara hukum boleh,” lanjut Mahfud

Lebih lanjut Mahfud menuliskan tentang partai PNI.  Kata dia, dulu PNI berfusi dan bubar kemudian melahirkan PDI, PDIP, PNBK juga boleh. Dulu NU pecah sampai melahirkan KPP-NU juga  boleh sampai akhirnya bubar sendiri.  Partai Sosialis Indonesia yang dibubarkan era Orde lama juga melahirkan organisasi-organisasi baru dan intelektual-intelektual brillian jaga boleh.

Dijelaskan pula oleh Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini, bahwa sekarang ini ada atau tidak kurang dari 444.000 ormas dan ratusan partai politik, juga tak dilarang. Kata dia, mau mendirikan Front Penjunjung Islam, Front Perempuan Islam, Forum Penjaga Intelektual, boleh.

“Prinsipnya asal tidak melanggar hukum.  Yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus layu sendiri,” katanya.

Seperti diketahui FPI (Pront Persatuan Islam) telah dideklarasikan bertepatan pada hari pembubaran ormas Front Pembela Islam yang diumumkan oleh pemerintah melalui Mahfid MD selaku Menkopulkumham.

Deklarasi ormas baru ini dilaksanakan di Jakarta sebanyak 19 deklarator termasuk KH. Shobri Lubis, H. Munarman, SH.  Habib Abu Fihir Alattas, KH. Tb. Abdurrahman Anwar, KH. Abdul Qadir Aka, KH. Awit Mashuri.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.” Demikian bunyi keterangan himbauan saat mendeklarasikan Front Persatuan Isklam (30/12/20).


Red: (Andi)

Rabu, Desember 30, 2020

FPI Dibubarkan, Ormas Baru Dideklarasikan ‘Front Persatuan Islam’

FPI Dibubarkan, Ormas Baru Dideklarasikan ‘Front Persatuan Islam’

HR.ID - Front Pembelaa Islam (FPI) kini resmi dilarang beraktifitas oleh pemerintah yang diumumkan langsung oleh Menkopu, Mahfud MD, namaun berselang beberapa jam saja, kini organisasi masyararakat (ormas) dengan singkatan yang sama tapi berbeda kepanjangan yakni FPI (Pront Persatuan Islam).

Dari informasi yang diterima HR.ID beberapa nama yang disebutkan sebagai deklarator terbentuknya Front Pemersatu Islam adalah sebagai berikut:

Habib Abu Fihir Alattas

KH. Tb. Abdurrahman Anwar

KH. Ahmad Sabri Lubis

H. Munarman

KH. Abdul Qadir Aka

KH. Awit Mashuri

Ust. Haris Ubaidillah

Habib Idrus Al Habsyi

Ust. Idrus Hasan

Habib Ali Alattas, S.H.

Habib Ali Alattas, S.Kom.

H. I Tuankota Basalamah

Habib Syafiq Alaydrus, S.H.

H. Baharuzaman, S.H.

Amir Ortega

Syahroji

H. Waluyo

Joko

M. Luthfi, S.H

Dari keterangan resmi yang kami dapatkan dari DPP FPI, mereka menghimbau agar seluruh jajaran pengurus FPI di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan benturan dengan rezim.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezi dzalim maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.” Demikian bunyi keterangan himbauan dari DPP FPI mala mini (30/12/20)

Mereka di Jakarta juga menyatakan jika hari ini telah mendeklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Deklarasi Front Persatuan Islam dilakukan di sebuah tempat di Jakarta. Namun pihak deklarator yang dihubungi enggan merinci tempat yang dimaksud.  Yang pasti dia membenarkan jika Front Persatuan Islam telah terbentuk dan resmi dideklarasikan hari ini.

Sebagaiman telah diketahui Menko Polhukam Mahfud Md menyebut FPI sebagai organisasi terlarang dan tak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa yang resmi diumumkan hari ini.

Menurut tuduhan Menko Polhukam, setidaknya ada enam alasan yang mendasari pelarangan tersebut di antaranya untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan UU Ormas, FPI disebut belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan, sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain.

 

Red (MHD)

Polrestabes Makassar Fasilitasi Mahasiswa Lakukan Daialog akhir tahun 2020

Polrestabes Makassar Fasilitasi Mahasiswa Lakukan Daialog akhir tahun 2020

HR.ID - Polrestabes Makassar kembali memfasilitasi para mahasiswa menggelar dialog Akhir tahun yang dilaksanakan pada hari Selasa, 29/12/20 di Country Coffe Resto (CCR) setelah 18 Desember juga dilakukan hal serupa di tempat yang sama.  Polrestabes dalam hal ini Unit 3 Sat Intelkam selaku pelaksana kegiatan menghadirkan Nara Sumber dari BEM Mahasiswa UINAM dan UNISMUH dengan Panelis seorang dosen Fak Hukum Unhas Makassar.

Lagu indonesia raya berkumandang dalam ruangan sebelum pemaparan materi dari masing-masing yang diberi kesempatan sebagai pembawa materi, Andi Massakili (Sekretaris Dema UINAM), Junaedi selaku moderastor (Mewakili Pengurus DEMA UINAM) dan Faturrahman (pemateri Mewakili BEM Fakultas Unismu Makassar).

Salah satu yang cukup menarik dalam dialog tersebut yakni pemaparan panelis, Fajlurrahman Jurdi, SH. MH yang menanggapi pemateri dengan menyebutnya bahwa salah satu kelemahan pemuda milenia saat ini adalah mudahnya mereka menyerap informasi yang tidak benar, mereka lebih mudah percaya isu-isu yang mengarah ke hoax daripada menelahnya untuk dijadikan kebenaran.

Menurut Fajlurrahman, penyebutan tuduhan adanya kelompok Radikal, intoleran apalagi kelompok Masyarakat yang ingin merubah pancasila, ingin menjadikan Indonesia Negara Islam yang saat ini lagi popular itu adalah keliru. Sebagai pemuda, disinilah letak menelaah informasi yang berkembang di media-media social untuk dijadikan bahan acuan untuk mendapatkan kebenaran dan tidak turut larut serta ikut serta menyebarkan informasi yang keliru. 

“Ada isu radikalisme. Intoleran, kelompok masyarakat yang ingin merubah pancasila menurut pandangan saya itu adalah keliru,“ kata Fajlurrahman

Fjlurrahman mengungkapkan, bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah dimana salah satunya adalah sikap Unjustice pemerintah terhadap masyarakat sehingga memunculkan perlawanan, tapi itu bukan berarti ingin mengganti Pancasila.

“Mereka hanya menuntut sebagian kecil apa yang ada dalam konstitusi yakni keadilan. Jika Hukum tidak tumpul keatas dan tajam ke bawah, maka akan pulih kembali,” katanya

Disamping itu adanya krisis manajemen berbangsa yang dihadirkan pemerintah saat ini.  Sederhananya. Ia mencontohkan dimana pemerintah membiarkan pilkada berjalan dimasa Pandemi covid-19.

‘Ini sebenarnya adalah krisis berbangsa, ini krisis manajemen sebenarnya. Pemerintah sudah tahu berapa orang bertumbangan sebelum pilkada ini di putuskan, bahkan menambah dana sekitar 5 koma sekian triliyun untuk menata pilkada itu, akibatnya muncul klaster Pilkada,” ungkapnya.

Selain itu kata Farilrrahman adanya krisis politik yang kini dihadapai bansa ini.  Ia mencontohkan seperti apa yang adik-adik mahasiswa lakukan baru-baru ini yakni aksi demo menolak UU Omnibus Law yang dibuat oleh DPR-RI. 

“Jangan kita menunguh ditimpa baru kita berbuat, menunggu keluarga kita kena baru kita bersuara, jangan,” kata dia

Setelah tanggapan panelis terhadap materi dari ke Tiga Narasumber, selanjutnya beberapa Mahasiswa yang hadir berdialog tentang peran kepemudaan yang berhubungan erat dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam persoalan yang sedang dihadapi termasuk soal pendemi Covid 19 untuk tetap mematuhi portokol kesehatan sebagai salah satu usaha dalam memotong mata rantai virus corona.


Sementara itu usai belangsungnya dialog, kepada HR.ID, Kanit 3 Sat Intelkam Polrestabes Makassar, Sri Darwati yang juga turut hadir dalam giat itu mengatakan bahwa dirinya berterimakasih kepada semua adik-adik mahasiswa yang turut hadir dalam dialog ini.

“Ini momen yang cukup baik, memberi kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk salng berkomunikasi, berdialog, memberi masukan sebagai generasi milenia penerus bangsa di masa pandemi copid 19 yang lagi melanda bangsa kita,” kata Sri Darwati yang didampingi beberapa orang timnya.

Sri Darwati juga mengungkapkan jika kegiatan ini tidak terlepas dari keseriusan pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar dalam rangka merangkul generasi muda untuk sama-sama saling menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat khusunya wilayah kota Makassar.

Daikhir Acara  yang bertemakan ‘Pemberdayaan pemuda dalam menjaga Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia’ Sri Darwati membagikan Plakat kepada masing-masin 3 orang perwakilan Mahasiswa sebagai pemateri dan juga seorang Panelis, dan selanjutnya ditutup dengan foto bersama.

Red: (A.MsH)

Hukum

Kesehatan

»

Serba Serbi

Artikel Penting Untuk Dibaca

loading...
loading...